10/12/2023
Headlines

Mahkamah Konstitusi

Pemakzulan Tanpa Mahkamah Konstitusi, Pemilu Tanpa Jokowi: Pasti Bisa!

redaksi04 mins

“Setelah Mahkamah Konstitusi bubar, MPR kemudian dapat menjalankan sidang pemberhentian presiden terkait dugaan pelanggaran presiden. Antara lain, Gibran Gate, Rempang Gate, IKN Gate, Kereta Cepat Gate, Omnibus Gate, PCR Gate, dan masih banyak lainnya.”  Nusantarakini.com, Jakarta –  Mahkamah Konstitusi telah berkhianat terhadap Ibu yang melahirkannya, yaitu DPR/MPR. Anak durhaka Mahkamah Konstitusi sudah merampas wewenang DPR…

Read More

Indonesia Berduka: Majelis Kehormatan MK Menjadi Penjaga Kehormatan Anwar Usman

redaksi07 mins

Nusantarakini.com, Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Majelis Kehormatan MK) menyatakan Anwar Usman, hakim konstitusi terlapor dugaan pelanggaran kode etik, terbukti bersalah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim, sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama. Dengan hanya menyebut “melanggar kode etik Sapta Karsa Hutama,” Majelis Kehormatan MK terkesan mendegradasi kesalahan Anwar Usman dari…

Read More

Anwar Usman Pergi Saja dari MK, Rakyat Muak Lihat Anda

redaksi04 mins

“Anda seharusnya dan sebaiknya tidak ada lagi di MK. Rakyat sudah muak dengan Anda, sebagaimana mereka muak dengan Jokowi.”  Nusantarakini.com, Jakarta –  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, tidak mau mundur sebagai hakim MK. Padahal, putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyebutkan dia melakukan pelanggaran etik berat. Sungguh luar biasa tabiat tebal muka mantan…

Read More

Kecurangan, Bahkan Sebelum Pilpres 2024 Dilaksanakan

redaksi07 mins

Nusantarakini.com, Bekasi –  Kecurangan demi kecurangan pilpres 2024 bahkan sebelum dilaksanakan, begitu percaya diri dan melenggang mulus menginjak-injak harga diri dan martabat bangsa. Tak adakah secuil keberanian rakyat Indonesia untuk menghentikannya? Skandal KKN yang melibatkan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya bukan yang pertama dan satu-satunya terjadi jelang pilpres 2024. Selama terkait Jokowi sebagai capres ataupun ikut cawe-cawe…

Read More

Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres Jadi Basis Nepotisme dan Dinasti, Bukan untuk Anak Muda dan Tanda Kehancuran Demokrasi serta Mencederai Pemilu

redaksi07 mins

Nusantarakini.com, Jakarta –  Baru-baru ini, Handesblatt, media massa asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh…

Read More

Dosen Unas: Prabowo Terancam Gagal Ikut Pilpres 2024

redaksi03 mins

Nusantarakini.com, Jakarta –  Analis Politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, mengatakan, bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto dikejar deadline (batas waktu) dan ancaman tidak bisa mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait sidang vonis uji materi di Mahkaman Konstitusi (MK). Sidang MK akan membahas gugatan Undang-undang Pemilu khususnya syarat batas maksimal usia capres 70 tahun….

Read More

Ketua MK Pengecut, Bersandiwara Soal Batas Usia Capres-Cawapres

redaksi04 mins

“Ini jelas sandiwara hukum. Ketua MK Anwar Usman tidak bisa mengelak kalau dituding sebagai sutradara sandiwara ini. Memuakkan. Menjijikkan sekali. Anda menghina akal sehat publik.”  Nusantarakini.com, Jakarta –  Mau disebut Mahkamah Keluarga, tidak salah. Mau dikatakan Mahkamah Kepentingan, bisa juga. Hari ini Ketua dan para hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) mempertontonkan martabat terendah mereka. Yaitu,…

Read More

Usia Presiden Usia Gibran

redaksi08 mins

Nusantarakini.com, Jakarta –  Mahkamah Konstitusi akan segera bersidang untuk meninjau kembali batas usia termuda calon presiden yang ditetapkan oleh pasal 169 huruf q UU No.17/2017. Menurut UU itu usia capres dan cawapres mesti telah mencapai 40 tahun pada waktu pemilihan presiden diselenggarakan. Ketentuan tersebut ditinjau ulang atas permintaan partai non-parlemen Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai…

Read More

Bukan Prof Denny Indrayana, Justru MK yang Harus Diinvestigasi

redaksi06 mins

Nusantarakini.com, Jakarta – Siapa bilang Mahkamah Konstitusi (MK) itu pengadilan hukum? Bukan. Hari ini, MK adalah mahkamah politik. Ketuanya, Anwar Usman, adalah pengangkatan yang seratus persen politis. Dia adik ipar Jokowi. Apa bukti bahwa MK mahmakah politik? Simak saja perjalanan lembaga ini sejak pilpres 2019. Bagaimama mereka memutuskan sengketa pilpres antara 01 dan 02. MK…

Read More