Nusantarakini.com, Jakarta –
Usai perhelatan jalan sehat pasangan Capres – Cawapres Anies – Muhaimin (AMIN) di Makassar pada September 2023 lalu, yang menghadirkan massa hingga satu juta orang, sosok Tamsil Linrung kembali mencuat dan menjadi bahan percakapan, terutama di seantero Sulawesi Selatan (Sulsel). Maklum, Tamsil, begitu ia disapa, adalah Ketua Panitia perhelatan tersebut.
Lantaran itu, Tamsil lantas dikait-kaitkan dengan Pilkada Sulsel 2024. Bahkan tak sedikit yang berpendapat bahwa, jika pada akhirnya Tamsil memutuskan ikut pada kontestasi tersebut, maka ia bakal menjadi lawan tangguh bagi pesaing-pesiangnya, siapa pun itu.
Siapa Tamsil Linrung? Bagi generasi Z, bahkan juga generasi milenial, mungkin hanya mengenalnya sebagai politisi. Tetapi tidak banyak yang tahu kalau senator dari Sulsel itu, adalah salah satu legenda hidup aktivis mahasiswa pada era 1980-an.
Semasa kuliah di IKIP Ujung Pandang (kini, Universitas Negeri Makassar, UNM), 1980 – 1984, Tamsil terbilang aktivis mahasiswa yang mumpuni dengan seabreg jabatan di lembaga kemahasiswaan IKIP, pernah disandangnya. Antara lain; Ketua Senat Mahasiswa FPIPS; Pemimpin Redaksi Warta Kampus, Analisis; dan Pemimpin Umum Tabloid Program.
Di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Tamsil pernah menjabat Sekretaris Umum HMI Cabang Ujung Pandang, 1983 – 1984; Ketua Umum Lembaga Da’wah Mahasiswa Islam (LDMI) Cabang Ujung Pandang; dan pernah menjabat Ketua Umum PB HMI-MPO (Majelis Penyelamat Organisasi), 1988 – 1990.
Tetapi di HMI-MPO inilah tampaknya Tamsil menemukan momentumnya, sekaligus sebagai titik tolak perjalanan karirnya sebagai politisi. Juga, tak bisa dilepaskan dari realitas sejarah dualisme kepemimpinan di HMI pasca Kongres ke-16 Padang 1986. Yaitu, HMI-MPO dan HMI yang berkantor di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, yang lantas disebut sebagai HMI Dipo.
Sebagai eks-aktivis mahasiswa, tak berlebihan jika menyebut Tamsil sebagai legenda hidup. Sebab, namanya memang melegenda sejak dari zamannya. Saya masih ingat saat pertama kali mendengar namanya disebut-sebut di penghujung 1985. Kala itu, penulis baru smester satu di Universitas Hasanuddin (Unhas) Ujung Pandang.
Meski masih mahasiswa baru, tetapi penulis sudah ikut menyimak para senior HMI berdiskusi, tepatnya berdebat. Tema sentralnya terkait Pancasila yang coba dipaksakan oleh rezim Orde Baru menjadi asas tunggal. Saat itu, semua organisasi yang ada di republik ini, tanpa kecuali, harus menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi, sehingga disebut asas tunggal.
Jelang Kongres HMI ke-16 di Padang yang di gelar pada Maret 1986, tensi perdebatan makin tajam, menyebabkan terjadinya pro dan kontra di kalangan aktivis HMI yang tak bisa dielakkan. Sangking tajamnya, HMI pun di ambang perpecahan. Perbedaan itu coba didamaikan saat memperingati Milad HMI ke-37 pada Februari, 1986, di Jakarta, namun tak membuahkan hasil.
Sebaliknya, sejumlah aktivis HMI malah mencurigai PB HMI telah terkooptasi oleh rezim Orba. Pada situasi itu, Eggy Sudjana, Tamsil Linrung, dan lainnya, lantas mengambil inisiatif membentuk Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), sebagai langkah antisipasi jikalau pada akhirnya Kongres HMI di Padang, memutuskan menerima Pancasila asas tunggal.
Benar saja. Usai kongres Padang menerima Pancasila asas tunggal, Tamsil dan kawan-kawan, lantas menggelar kongres di Yogyakarta untuk menolaknya. HMI pun terbelah dua sejak itu. Yang menerima asas tunggal disebut HMI Dipo, dan yang menolak, mula-mula menyebut diri HMI Kebangsaan. Namun sebutan yang melekat dan terwariskan hingga kini, adalah HMI-MPO.
Tamsil Linrung juga ikut berkibar semenjak itu, dan namanya makin sering disebut. Terlebih setelah ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI-MPO periode 1988 – 1990, menggantikan Eggy Sudjana. Dan, posisi ketua umum itu kemudian dimanfaatkan Tamsil untuk menyemai bibit-bibit perlawanan terhadap Soeharto secara massif.
Di samping itu, Tamsil juga menyadari bahwa semangat perlawanan terhadap rezim Orde Baru dan misi menumbangkan Soeharto, tidak boleh padam. Namun harus tetap dirawat dengan aksi-aksi demonstrasi. Hal itu mendorong HMI-MPO di masa Tamsil menggagas pembentukan organisasi aksi di berbagai daerah dengan pergerakan bawah tanah.
Tak lama, muncul Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) pada awal dekade 1990-an. Aksi-aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang dekade itu, terutama, baik di Yogyakarta maupun di Jakarta, hingga tumbangnya Soeharto pada 1998, tidak lepas dari peran kedua organisasi tersebut.
Bibit-bibit perlawanan yang disemai Tamsil di penghujung dekade 1980-an itu, terbukti tak sia-sia dengan tumbangnya Soeharto. Bahkan jejaknya, kini, masih dapat ditemukan pada sosok brilian bernama Anies Baswedan, Capres Republik Indonesia untuk Pemilu 2024.
HMI-MPO adalah buah dari pergumulan sejumlah aktivis HMI di dalam menentang otoritarianisme rezim Orde Baru, yang hendak menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Di dalamnya, terdapat seorang Tamsil Linrung sebagai salah satu tokoh sentral dan pelaku sejarah.
Juga, HMI-MPO adalah HMI yang tak pernah tunduk pada rezim Soeharto. [mc/ym]
Jakarta, 15 November 2023.
*Yarifai Mappeaty, Penulis Lepas.
