Pilkada DKI

MHK: Jangan Kelamaan Pesta Kemenangan, Akselerasi Pemerataan Ekonomi Harus Dipastikan Jalan


20 April 2017, 21:17
Dilihat   2.4K

Nusantarakini, Jakarta

Masyarakat Harmoni untuk Keadilan (MHK) mengapresiasi Pilkada DKI yang berlangsung aman, lancar dan demokratis. MHK juga mengapresiasi kuatnya partisipasi masyarakat untuk memastikan terpilihnya pimpinan baru di DKI. Dalam kaitan ini, MHK menyampaikan selamat kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Namun di tengah euforia kemenangan yang diraih pasangan Anies – Sandi, MHK mengingatkan supaya pasangan Anies – Sandi memperhatikan dengan serius pentingnya menjaga harmoni masyarakat. Harmoni masyarakat tersebut menurut pandangan MHK, hanya bisa dijamin manakala ketimpangan ekonomi dapat dipersempit dengan maksimal.

“Kendati belum dilantik sebagai gubernur DKI yang baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus mulai ancang-ancang dan siapkan program agar akselerasi keadilan dan pemerataan ekonomi segera berjalan,” ujar Fuad Adnan, Sekretaris MHK.

Menurut Fuad, DKI memiliki angka gini rasio yang cukup mengerikan. Oleh karena itu, ketimpangan di DKI harus betul-betul ditangani sungguh-sungguh.

Menurut Fuad, negara tidak terlalu hirau dengan isu ketimpangan ini dibandingkan dengan isu pertumbuhan. Bahkan dapat dikatakan negara terkesan absen. “Selama ini yang menjadi sumber disharmoni warga ialah ketimpangan ekonomi dan mandulnya implementasi keadilan oleh negara,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Fuad menyampaikan perlunya akselerasi pemerataan dan keadilan.

“Akselerasi pemerataan dan keadilan jangan hanya bersifat sementara, seremonial dan charity. Namun harus sungguh-sungguh bertujuan sistematis melenyapkan ketimpangan,” ujarnya.

Menurutnya lagi, program akselerasi pemerataan dan keadilan banyak sekali yang dapat diinisiasi. Hal ini adalah membebaskan warga dari lingkaran kemiskinan dan eksploitasi.

“Keberdayaan ekonomi warga ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dari hasil kerja dan/atau produksi mereka, bukan dari utang, haruslah menjadi parameter untuk mencermati perkembangan kemampuan ekonomi warga dan lebar-sempitnya ketimpangan ekonomi antar warga.

Selama hal ini tidak menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah, selama itu pula sumber ketegangan dan konflik akan selalu tersedia,” katanya.

“Ketika Anies Baswedan – Sandiaga Uno tengah mempersiapkan diri untuk mengambilalih pemerintahan DKI dari Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saeful Hidayat, kami Masyarakat Harmoni untuk Keadilan (MHK) meminta agar probem ketimpangan ekonomi ini sungguh-sungguh diutamakan sebagai program 100 hari pemerintahan Anies-Sandi supaya masyarakat puas dan lelah yang mereka rasakan selama kampanye pemenangan paslon, tertebus.

Hanya dengan pemerataan ekonomi, kualitas persatuan dan harmoni antar warga dapat terbangun dengan alami dan berkualitas serta tidak bersifat seremonial,” ujarnya. (gyu)

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!