Nusantarakini.com, Jakarta-
Penunjukkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid sebagai Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, menuai berbagai kritikan dari berbagai kalangan. Pejabat publik yang juga komisaris sebuah BUMN ini ditengarai lebih sibuk mengurusi kemenangan Ahok daripada menjalankan tugas utamanya sebagai Ketua BNP2TKI.
Pengamat Politik Hendri Satrio berharap sebaiknya Presiden Joko Widodo alias Jokowi mencopot Nusron sebagai Ketua BNP2TKI. Hendri juga memberikan solusi supaya Jokowi memanggil Nusron kemudian memintanya untuk memilih, apakah ingin tetap menjabat sebagai Kepala BNP2TKI atau menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahok di Pilkada DKI.
“Iya dicopot saja, pilih salah satu, masa pejabat negara jadi Ketua Timses?,” kata Hendri seperti dilansir merdeka.com, Jumat (26/8).
Menurut Hendri, kemungkinan Nusron memang kurang kerjaan atau memang tidak fokus menjabat sebagai Kepala BNP2TKI sampai harus menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahok. “Mungkin kurang kerjaan,” ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati prihatin dengan tingkah polah Nusron, dikatakannya karena terlalu sibuk dengan politik mengawal Ahok, sampai melupakan nasib para TKI. Menurut Okky, banyak kasus yang menjerat para TKI yang luput dari perhatian Nusron.
“Terjeratnya TKI yang terlibat jaringan narkoba di Hong Kong, seharusnya menjadi perhatian serius Nusron, bukan justru serius urus politik praktis dan Pilkada DKI Jakarta,” ungkapnya.
Okky juga meminta Presiden Jokowi untuk menindak anak buahnya yang merangkap jabatan yang merupakan komitmennya saat melantik mereka.
“Komitmen Presiden Jokowi agar anak buahnya tidak merangkap jabatan politik mestinya dapat ditegakkan kepada Kepala BNP2TKI ini,” katanya.
Hal senada juga disampaikan politisi Partai Gerindra Arief Poyuono. Menurutnya, Nusron Wahid harus mengundurkan diri sebagai Kepala BNP2TKI karena menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahok pada Pilkada DKI 2017.
“Presiden Jokowi harus segera memecat Nusron karena dia digaji negara sebagai Kepala BNP2TKI untuk ngurus TKI bukan untuk ngurus Pilkada Jakarta,” katanya.
Arief menilai, tanggung jawab Nusron di BNP2TKI sangat berat karena berkaitan dengan perlindungan bagi TKI di luar negeri yang belum maksimal seperti Arab Saudi dan Malaysia. TKI dapat menjadi korban dari kesibukan Nusron dalam mengurus Pilkada.Nantinya, Arief menilai kinerja BNP2TKI tidak optimal akibat dua tanggung jawab yang dipegang Nusron saat ini.
“Presiden harus tegas terhadap anggota kabinet yang tidak serius kerja dan malah ngurus Pilkada,” ucapnya. (*mc)
