Nusantarakini.com, Jakarta –
Analisis soal Revisi UU Penyiaran masih berlanjut, kalau kemarin saya bongkar soal “ditabrak”-nya UU Pers No. 40/1999 dan “diselundupkan”-nya UU ITE No. 01/2024 (Revisi dari UU No. 11/2008 dan No. 19/2016) di dalam RUU Penyiaran ini, maka sekarang yang akan dibongkar adalah tujuan lain dari RUU ini yang akan menyasar dunia sosial media, khususnya terkait maraknya tayangan-tayangan YouTube, TikTok dsb akhir-akhir ini. Sebagaimana diketahui, jumlah YouTuber dan TikToker di Indonesia memang meningkat drastis dalam kurun waktu relatif singkat.
Dari jumlah penduduk sebanyak 278.7 juta jiwa, pengguna YouTube mencapai 139 juta di akhir tahun 2023. Ini membuat kita menjadi negara keempat dengan pengguna YouTube terbanyak di seluruh dunia. Sementara pengguna TikTok mencapai 126,83 juta pada Januari 2024. Angka tersebut meningkat 19,1% dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya, yakni sebanyak 106,52 juta jiwa.
Inilah yang rupanya menarik bagi Rezim ini untuk ikut “cawe-cawe” mengatur pengguna YouTube dan TikTok yang jumlahnya fantastis tersebut. Sehingga dalam Revisi UU Penyiaran salah satu poinnya terkait penyelenggaraan platform digital penyiaran. Dengan kata lain, kreator konten yang memiliki danatau menjalankan akun media sosial seperti Youtube dan TikTok juga masuk dalam ranah UU Penyiaran ini.
Dalam Opini sebelumnya sudah saya tulis soal UGC (User Generated Content) yang akan diatur juga dalam RUU Penyiaran ini, namun mungkin belum banyak yang ngeh bahwa pengaturan UGC tersebut adalah termasuk dalam konten yang didistribusikan melalui platform digital YouTube dan atau TikTok tersebut. Intinya 2 platform itu akan menjadi bagian langsung yang terkena dampak dari Revisi UU Penyiaran, karena dianggap tidak jauh bedanya dengan Media Penyiaran lain yang sudah umum seperti Televisi dan Radio selama ini.
Seperti halnya YouTuber, content creator TikToker juga harus siap diatur sebelum tayang. (Tangkapan layar)
Tetapi pengaturan ini saya nilai overlapping demgan pengaturan yang sudah ada di undang-undang lain. Sebab, saat ini pengaturan platform berbasis UGC seperti YouTube, TikTok dsb tersebut mengacu pada UU ITE No. 01/2924 yang merupakan revisi dari UU No. 11/2008 dan UU No. 19/2016 sebelumnya. Bahkan jika dicek dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maupun Permenkominfo nomor 5/2020, sangat jelas pengaturan konten yang didistribusikan atau ditransmisikan melalui platform berbasis UGC.
Tentu ini menjadi lucu sekaligus sangat problematis ketika konten yang didistribusikan melalui platform UGC itu dipersamakan dengan konten siaran TV dan atau Radio yang sudah lama ada sekarang. Sebab konten siaran dihasilkan oleh lembaga penyiaran itu sendiri atau juga bisa oleh PH (Producton House) atau Rumah Produksi. Sedangkan, konten yang didistribusikan melalui platform UGC adalah konten hasil produk perseorangan atau Content Creator dan kemudian didistribusikan melalui platform UGC, meski banyak juga sekarang di baliknya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam dunia broadcast sebelumnya, alias Ex Awak Media atau yang “nyambi” kerja disamping tugas kantornya.
Jika diteliti lebih jauh dalam pasal 34F ayat (2) RUU Penyiaran ini disebutkan bahwa penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau platform teknologi penyiaran lainnya wajib melakukan verifikasi konten siaran ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Isi Siaran (SIS). Jelas ini YouTuber dan TikToker dianggap setara dengan Lembaga Penyiaran atau minimal PH siaran yang selama ini harus “memeriksa”-kan semua isi siaran sebelum ditayangkan atau disiarkan ke KPI lebih dahulu.
Tentu meski verifikasi konten ini tetap ada tujuan baiknya guna menjaga isi YouTube dan TikTok agar tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika semua konten harus diverifikasi sebelumnya jelas akan berdampak pada kreativitas dan keterbukaan informasi serta demokrasi yang sudah berjalan baik selama ini. Karena toh bilamana memang melanggar hukum, konten dalam YouTube dan TikTik bisa dilaporkan dan dijerat dengan UU ITE yang sudah ada, meski pelaporan tersebut ada yang menganggap terlambat karena telanjur sudah viral atau beredar luas sebelumnya.
Namun mau aturan dan hukum untuk UGC di YouTube dan TikTok tersebut diterapkan sesudahnya dengan UU ITE, sebagaimana yang sudah berjalan baik selama ini, atau mau coba diterapkan sebelumnya dengan RUU Penyiaran tampaknya bukan di situ masalahnya. Sebab Indonesia memang saat ini dirusak oleh perilaku oknum-oknum dari Rezim ini yang sudah sedemikian bobroknya menabrak aturan yang sudah ada, misalnya soal keabsahan Ijazahnya. Sudah jelas sampai di sidang Pengadilan saja masih berkelit dan mutar-mutar seperti Komidi Putar. Padahal kalau mau segera selesai sangat mudah, tinggal tunjukkan Ijazah aslinya akan selesai dan masalah tersebut pasti selesai dengan sendirinya, tidak akan jadi konten terus menerus di YouTube atau TikTok.
Apabila kita menyitir ucapan yang sempat disampaikan oleh Tokoh Pers, Media dan Perfilman Alm. Prof Salim Said yang baru saja wafat semalam, pernah saat bulan April 2019 Beliau berujar “Kenapa negara lain maju? Karena ada yg mereka takuti. Sedangkan di Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti ….” Sebuah statemen yang sangat benar dan menohok, mengingat saat ini jangankan soal etika, jelas-jelas sudah berkali-kali melanggar hukum saja seseorang tetap tidak merasa bersalah apalagi mau mundur dengan sendirinya.
Kesimpulannya, Revisi UU Penyiaran ini sarat dengan upaya pengebirian Jurnalis, Media dan bahkan Contents Creator dalam berkarya. Aturan-aturan yang sudah reformis dan demokratis semenjak 1999, pasca Reformasi 1998, tampak sekali mau dikembalikan ke era sebelumnya. Bahkan beberapa pengamat mengatakan “Lebih OrBa dari OrBa, alias OrBar kepanjangan dari Orde Barbar.”
Saya sekalilagi mengetuk hati dan pikiran waras dari para pakar dan masyarakat, baik di dunia nyata maupun yang bergerak di dunia maya. Jangan abai dengan kondisi yang sekarang terjadi, sebab jelas gambaran mimpi buruk sudah terbentang di depan mata. Indonesia Gemas, Cemas & Lemas 2045 yang akan terjadi, jelas bukan Emas… [mc]
*Dr. KRMT Roy Suryo, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB – Mantan Anggota Komisi-1 DPR-RI 2 Periode (2009-2019) & Mantan Anggota BaLeg DPR-RI 2016-2017.
