Nusantarakini.com, Jakarta –
Pengamat telematika, Roy Suryo membongkar dugaan kebohongan Komisi Pemilihan Umum atau KPU soal sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024.
Pada awal Januari 2024, dia mengaku sudah men-download Sirekap versi 2.14 yang masih berupa staging atau beta version. “Saya langsung teriak, ini masih berupa staging atau beta version kok sudah di-launching ke publik, padahal itu anggaran besar,” kata Roy dalam talk show Membuka Kotak Pandora, Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024, Minggu (7/4/2024) seperti dikutip MonitorIndonesia.com.
“Nggak boleh program yang masih staging atau beta version itu dilepas ke masyarakat. Apalagi kita tahu MoU pembuatannya sudah ada sejak tahun 2021. Jadi KPU melakukan stagning dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2021,” sambungnya.
Seharusnya awal 2024 itu, ujar Roy, sudah jadi program, sudah dirilis dan sudah diaudit. “Ini yang penting. Program yang sudah beredar itu, harus diaudit.”
“Sudah pasti program stagning itu tidak mungkin lolos audit. Jadi kalau KPU mengatakan, dia sudah dia sudah diaudit oleh BSSN dan BRIN, dengan kata keras saya mengatakan, bohong! Makanya kalau dilihat, nangis kan kemarin si Yudhistira menyampaikan di depan,” bebernya.
Roy juga mengaku mendapatkan informasi bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengundurkan diri beberapa hari sebelum pelaksanaan Pemilu sebagai penyegal sistem.
“Dia bukan auditor, dia hanya teknikal asisten. Jadi lain, teknikal asisten dengan auditor, itu lain. Ini perlu dilihat, karena ini masuk fakta-fakta hukum, itu kesatu,” jelasnya.
Fakta yang kedua, kata Roy, berkali-kali terdengar Sirekap hanya alat bantu, tetapi menurutnya Sirekap itu alat utama. “Temuan kami tim Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) ini, Sirekap bukan alat bantu, tetapi dia adalah alat utama karena satu-satunya yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2024 yang disahkan baru tanggal 12 Februari 2024,” tutur Roy melanjutkan.
Roy juga mengungkapkan, bahwa dua hari sebelum Pemilu, KPU baru membuat keputusan dan diundangkan baru tanggal 13 Februari 2024, sehari sebelum pencoblosan.
“Gila nggak ini. Padahal itu detail sekali, itu hanya menulis Sirekap. Ditulis di situ di Bab I nomor 43 kalau nggak salah kemudian di beberapa Bab lain,” klaimnya.
Manual berjenjang, menurut Roy, tidak pernah ada tulisannya di PKPU. “Sekali lagi saya ulangi, sistem manual berjenjang tidak pernah ditulis defenitifnya di PKPU. Saya pernah di Baleg atau badan legislasi, kalau tidak disuratkan ya nggak ada aturannya. Berarti manual berjenjang itu kebatinan, ini lucu kaya ahli yang baru kemarin bersaksi di MK, kebatinan ini,” kata Roy menerangkan.
Jadi, tambah dia, Sirekap yang tertulis di dalam PKPU itu disebut “pepesan kosong dengan segala hormat kepada Profesor, Ahli. Profesor itu juga sudah mengkhianati ilmu pengetahuan dan mengkhianati fakta yang ada. Jadi saya simbol-simbolkan saja.”
Ketiga, lanjut dia, di pertengahan Februari 2024 itu ketika membongkar software saya teriak, “kok kita berani-beraninya data penting republik Indonesia DPT 201 juta penduduk itu ditaruh di cloud server di Alibaba.com tepatnya di aliun compiuting.”
“Itu bukan tanpa resiko lagi, lagi-lagi saya dilaporkan, Roy Suryo menyebarkan hoaks gitu, meletakan server di Singapura,” tuturnya.
Sirekap KPU diduga telah melakukan berbagai kejahatan dan kecurangan pemilu 2024.
Gilanya lagi, kata Roy, seminggu setelah tanggal 14 Februari 2024 atau pada tanggal 21 Februari 2024 Komisioner KPU duduk berjejer menggelar konferensi pers menyatakan dengan tegas “kami jamin data-data itu tidak ada di luar negeri, ada di Indonesia.”
“Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan ‘sepanjang pengetahuan saya memang data-data itu hanya ada di dalam negeri’ saya langsung teriak, berarti pengetahuannya nggak panjang itu dan satu lagi, bohong!” tegasnya.
“KPU bohong, karena apa? jelas-jelas di luar negeri kok. Tapi ternyata, kebohongan mereka itu hari Jumat malamnya bagaikan seorang maling, maling saya bilang, mereka mindahkan data itu dari Singapura balik lagi ke Indonesia. Dan saya punya semua rekamannya, capture-nya sudah saya berikan ke MK,” cetus Roy yang mantan politikus Partai Demokrat itu.
Jadi, ungkap dia, ketika data-data itu ada di Singapura dan yang masuk lagi ke Indonesia, data itu sudah diberikan kepada MK. “Jadi nggak apa-apa nggak dengar langsung kesaksian di MK dan saya sampaikan di sini,” jelasnya.
Artinya, tegas dia lagi, tiga kebohongan sudah besar sekali. “Bohong software diaudit, bohong ketika dia menyatakan itu ada di Singapura, bohong berikutnya ketika kita temukan juga data-data itu ternyata ketika masuk itu sudah jadi pada sistem, sudah ada ibaratnya kotaknya, sudah ada tempatnya, angkanya sudah ditentukan sejak awal,” beber Roy.
“Saya sejak awal, tanggal 14 Februari 2024, jam 9.36 WIB di situs KPU sudah ada angkanya, data itu sudah muncul dengan presentase yang dari awal tidak berubah sampai sekarang, 24%, 58% dan 17% dan itu nggak berubah. Dari awal sampai akhir yang berubah cuma koma-koma sedikit di belakangnya dan itu ada sebuah automatic algoritma yang dipasang dengan perubahan-perubahan tadi,” sambung Roy menjelaskan.
Jadi perubahan-perubahan software tadi, tambah dia, memungkinkan dimasukan jensence skep yang memungkinkan untuk mengontrol itu atau memasuk-masukan data, memungkinkan memasukan algoritma perhitungan yang memantau itu dan bahkan memungkikan lagi menggelembungkan suara.
“Teman-teman ingat, di akhir Februari 2024 ada salah satu partai, Partai Salah Input namanya, itu tiba-tiba suaranya melonjak. Ini dari sisi fonasilitas statistik, tidak mungkin, menyalahi kodrat,” tandas Roy Suryo.
Adapun berdasarkan perhitungan KPU, jumlah suara sah dalam rekapitulasi Pilpres 2024 sebesar 164.270.475. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59%.
Pasangan Anies-Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 atau 24,95% dari suara sah. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengumpulkan 27.050.878 suara atau 16,47% dari suara sah.
Dari pemilihan legislatif, PDI-Perjuangan (PDIP) menang dengan perolehan suara 25.387.279 atau 16,73%. Di tempat kedua ditempati Partai Golkar dan kemudian disusul oleh Partai Gerindra. Demikian seperti dikutip MonitorIndonesia.com. [mc/wan]
