Nusantarakini.com, Bandung –
Sejak Mahkamah Konstitusi diketuai Anwar Usman, MK mengalami krisis kepercayaan dengan citra bahwa lembaga yudisial ini menjadi kepanjangan tangan rezim. Puncak ketidakpercayaan adalah saat memutuskan persyaratan Capres/Cawapres. Putusan No 90/PUU-XXI/2023 dinilai kontroversial dan sarat kepentingan Istana. Bau nepotisme sangat menyengat.
Kini Anwar Usman jadi pesakitan. Dua kali digebuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas pelanggaran etik. Setelah dipecat dari jabatan Ketua MK saat ini ia tidak bisa ikut mengadili PHPU sehubungan konflik kepentingan paman dengan keponakan. Masalahnya Pasangan Prabowo Gibran terkait dengan Gugatan. Anwar Usman pun teralienasi akibat ulah Jokowi.
Para Hakim Mahkamah Konstitusi saat memimpin Sidang Sengketa Pemilihan Presiden 2024.
Faktor “hilang” Anwar Usman merupakan awal dari optimisme. Faktor lain sekurangnya ada tiga, yaitu :
Pertama, komposisi bagus anggota MK merujuk Putusan No 90/PUU-XXI/2023. Dari 8 Hakim MK yang memeriksa dan mengadili PHPU 2024 maka sekurangnya 5 diantaranya “anti Gibran” yaitu Suhartoyo, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmick. Satu Hakim baru dinilai memiliki integritas yaitu Ridwan Mansyur. Ridwan bereputasi dalam mengadili Polycarpus dan Lia Eden. Adapun “politisi” Arsul Sani diragukan dan Guntur Hamzah “pro Gibran.”
Kedua, pemeriksaan gugatan PHPU Majelis dengan Ketua Suhartoyo terlihat mendalam, tidak semata angka-angka. Mendalam dalam hal Bansos hingga MK perlu memanggil 4 Menteri, serta cermat menyimak pandangan ahli IT soal Sirekap. Demikian juga dengan “Kasus Gibran” MK memanggil DKPP yang pernah menghukum KPU.
Ketiga, tidak ada tanda Hakim MK terkendali atau terpengaruh oleh ulah Kuasa Hukum pihak terkait Prabowo Gibran. Yusril tidak berkutik, Hotman ditegur dan disarankan tak perlu datang, Otto Hasibuan dan OC Kaligis bungkam dan hanya senyum-senyum. Ada Kuasa Hukum yang terlihat tak sopan, tidur di persidangan. Prabowo sendiri berkeliaran ke China saat perkara sedang berjalan. Pakai jabatan Presiden.
Optimisme coba dibangun pula dengan melihat kepedulian masyarakat terhadap kasus persidangan MK. Di samping ruang tak tertampung, juga aksi-aksi dukungan terus berlanjut. Setiap hari persidangan selalu ada aksi atau demonstrasi. Inti aspirasi adalah desakan agar Hakim MK memiliki keberanian tinggi untuk melawan gangguan atau godaan eksternal.
Paslon Nomor 02 Prabowo-Gibran yang nasibnya sedang di ujung tanduk kalau jadi didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi karena disinyalir merupakan produk rekayasa kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024. (Foto: Tangkapan Layar)
Di samping itu gencar dan kuat tuntutan agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Keduanya dinilai tidak pantas menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Produk dari rekayasa kecurangan dan kejahatan politik Istana. Pilpres 2024 telah diberi predikat sebagai proses demokrasi dengan kecurangan yang sangat brutal.
Jokowi sebagai “Bapak Kecurangan Nasional” layak untuk segera dilengserkan dan diadili. Jokowi sudah tidak dapat dipertahankan, apalagi hingga Oktober 2024. Negara dibuat busuk oleh kepemimpinan Jokowi yang tanpa malu telah menginjak-injak etika, moral dan hukum.
Ayo Mahkamah Konstitusi buatlah Putusan yang membahagiakan rakyat. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Ubah Majelis Kekecewaan, Majelis Keputusasaan, Majelis Keterpurukan menjadi Majelis Kejujuran, Majelis Keadilan dan Majelis Kebahagiaan.
Rakyat akan berterima kasih dan memberi penghargaan yang besar.
Sebaliknya jika MK tetap membatasi kewenangan pada status sebagai Mahkamah Kalkulator lalu tetap mengukuhkan Prabowo Gibran sebagai Presiden Wakil Presiden, maka MK dipastikan akan menjadi lembaga penghianat Konstitusi sekaligus menjadi penyebab dari munculnya gerakan kemarahan rakyat. [mc]
*M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
