Nusantarakini.com, Jakarta –
Gugatan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai berpotensi mendiskualifikasi Paslon 02 Prabowo-Gibran.
Hal itu dinilai oleh Pengamat Politik Rocky Gerung sebagai hukuman atas kerakusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai, Jokowi dan keluarganya saat ini sudah sangat rakus akan kekuasaan.
“Akhirnya, kata diskualifikasi itu menjadi semacam kata-kata umum walaupun sebetulnya masalah diskualifikasi itu soal yang harus diputuskan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau kita lihat perangai Pak Jokowi seperti orang yang kerakusan karena memang dia kerasukan kekuasaan,” kata Rocky dikutip dari kanal YouTube pribadinya @Rocky Gerung Official, Kamis, 28 Maret 2024.
Kritikan soal pelanggatan etik yang dilontarkan oleh masyarakat hanya dianggap sebagai cacian tanpa makna, sangat berbahaya bagi kondisi demokrasi Indonesia di masa depan.
Rocky melihat, Jokowi seperti bermuka tembok. Sebab, berbagai kritikan tidak pernah dihiraukan oleh Jokowi sedikitpun.
“Jadi dasar-dasar etik yang sering kita ingatkan itu jadi semacam bagi dia mungkin itu cacian yang enggak ada maknanya lagi,” ucap Rocky.
Kondisi tersebut membuat masyarakat bingung harus mengkritik Jokowi seperti apa. Berbagai pelanggaran hukum hingga pembusukan politik sudah dilakukan Jokowi.
Menurutnya, hal itu bisa berdampak pada optimisme anak-anak muda. Sikap Jokowi yang acuh-tak acuh dengan kritikan bisa menghilangkan sifat kritis di kalangan anak muda.
“Tetapi bagi masyarakat yang beradab, terutama anak-anak muda yang menginginkan ada satu kesempatan untuk melihat Indonesia didirikan kembali dengan dasar-dasar etik dan kemulian politik itu hilang harapan,” ujarnya.
Rocky menganggap, keluarga Jokowi sudah tidak lagi memiliki adab dan etika. Berbagai percobaan untuk menyelamatkan demokrasi terus mendapat rintangan dari pemerintah.
“Jadi kalau sekarang dianggap bahwa ini keluarga tidak tahu adab, ini menjadi tamparan moral. Apa yang ingin dipertahankan oleh Keluarga Pak Jokowi jika seluruh aktifitas untuk memulihkan demokrasi terus dihalangi, suatu saat itu akan pecah menjadi kemarahan publik,” pungkasnya seperti dikutip dari laman Kbanews.com. [mc/kba]
