“Saya menyebut pemilu terburuk dalam sejarah setelah tahun 55. Artinya adalah pemilu, demokrasi diatur oleh minoritas–sedikit orang oleh orang-orang yang punya uang,” bebernya.
Nusantarakini.com, Jakarta –
Wakil Presiden dua periode era pertama Soesilo Bambang Yudhoyono dan era Joko Widodo, Jusuf Kalla alias JK, menyampaikan pidato di Forum FISIP UI bertajuk Election Talk #4 Konsolidasi Untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi Atau Koalisi? di FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3/2024).
JK memaparkan, dalam sejarah Indonesia ada beberapa demokrasi yang berbeda-beda sesuai zamannya. Zaman Bung Karno, Demokrasi Terpimpin. Zaman Soeharto, Demokrasi Pancasila. Zaman sekarang terbuka namun banyak masalah yang harus dihadapi.
”Yang dihadapi itu sistem. Sistemlah yang dapat mencapai tujuan.” ujar politisi gaek yang pernah menakhodai Partai Golkar ini.
Menurut JK, banyak pihak menilai demokrasi di Pemilu 2024 perlu dikoreksi dan dievaluasi.
“Saya menyebut pemilu terburuk dalam sejarah setelah tahun 55. Artinya adalah pemilu, demokrasi diatur oleh minoritas–sedikit orang oleh orang-orang yang punya uang,” bebernya.
JK mengungkapkan, hasil suara Pemilu 2024 dapat diterawang dari tiga momentum, yakni sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan pada 14 Februari 2024 lalu.
“Kita lihat suara Pemilu, tentu kita bagi tiga, sebelum tangggal 14, pada 14 dan setelah 14. Itu terjadi semuanya,” tegasnya.
Dengan lantang JK juga menyinggung terkait bansos pada pilpres 2024. Ia menilai ada pengondisian yang dilakukan ketika pencoblosan Pemilu 2024.
“Pengondisian itu, salah satunya dilakukan lewat pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu,” ungkapnya.
“Apa yang terjadi di (tanggal) 14, pengondisian melihat situasi berapa besar yang dikeluarkan. Tidak boleh pengeluaran negara untuk hal yang sebanyak kebutuhan sosial itu,” imbuhnya.
JK kembali menegaskan, pengondisian seperti Pemilu 2024 tidak boleh terulang.
“Ini harus dilihat untuk pelajaran masyarakat agar jangan terjadi. Bagi saya bukan soal menang kalah, bukan. Supaya jangan terjadi pada masa yang akan datang,” imbaunya.
JK berharap di kemudian hari demokrasi di Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang baik. Untuk itu demokrasi tidak mudah untuk dibeli karena hanya akan menimbulkan masalah.
“Apabila sistem yang sekarang ini terjadi lagi pada masa yang akan datang dan berulang lagi. Maka demokrasi yang kita harapkan menjadi sistem yang baik akan menjadi terbeli oleh orang-orang minoritas yaitu orang-orang berkemampuan mengatur sistem demokrasi yang punya uang,” jelas JK.
“Kalau demokrasi sudah terbeli, dipengaruhi, ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka masa depan bangsa ini akan menjadi masalah besar,” pungkasnya. (mc/ys)
*Sumber dan foto: Jakartasatu.com.
