Nusantarakini.com, Jakarta –
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ingin mengajak Pemerintah untuk bisa merumuskan arah tata niaga perberasan di Indonesia yang selama ini kerap mengalami persoalan yang sama dari tahun ke tahun.
Pasalnya, importasi beras yang terjadi disepanjang 2023 ini diprediksi mencapai 3 juta ton. Angka ini merupakan yang paling besar selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo hampir 10 tahun terakhir. Apalagi, guna mengantisipasi terjadinya El Nino pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Sehingga, HIPMI hadir sebagai mitra untuk pemerintah untuk membantu pemerintah dalam merumuskan arah tata niaga perberasan.
Kepala Departemen hilirisasi Bidang 7 HIPMI, Mahfud menjelaskan bahwa rumusan arah tata niaga yang dikeluarkan ini sifatnya harus untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang berupa kanalisasi kebijakan. Maka dari itu, HIPMI hadir sebagai mitra pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.
“Tentunya sebagai mitra dari pemerintah, HIPMI ingin rumusan yang telah dibuat ini harus dapat berupa kebijakan untuk jangka pendek dan panjang. Tujuannya, agar masalah beras didalam negeri bisa terselesaikan dan tidak menjadi polemik di kemudian hari”. Ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Nusantarakini.com, Jakarta, Senin, (3/7/2023).
Bahkan, para pengusaha muda ini menginginkan agar Pemerintah dapat membentuk satu lembaga ad hoc yang mampu mengatasi permasalahan selama ini yang tidak kunjung usai.
“HIPMI ingin duduk bersama dengan Pemerintah untuk merumuskan masalah perberasan nasional. Bahkan, perlu dibentuknya lembaga ad hoc yang melibatkan stakeholder agar rumusan kebijakan yang ditempuh dapat menyelesikaikan persoalan perberasan selama ini,” terang Mahfud memungkasi. [mc]
