Nasional

HRS Pulang, Mau Pimpin Revolusi?

Nusantarakini.com, Jakarta –Berita di Republika online mengejutkan publik. Bahwa cekal Habib Rizieq Shihab (HRS) dicabut oleh pemerintah Arab Saudi, dan HRS akan segera pulang. Ini disampaikan ketua FPI di atas mobil komando saat demo di depan patung kuda kemarin (13/10). Kapan? Kabarnya, dalam waktu dekat. Bisa minggu ini. Bisa minggu depan. Sepertinya, HRS akan mempertimbangkan situasi politik dan eskalasi demo akhir-akhir ini. Tepatnya, nunggu momentum yang pas.

Kepulangan HRS untuk memimpin revolusi, kata ketua FPI Sobri Lubis. Maksudnya? Tentu bukan revolusi mental ala Jokowi. Bukan revolusi industri ala Inggris. Bukan pula revolusi politik model Perancis atau revolusi berdarah ala komunis.

Lalu? Kalau dihubungkan dengan sejumlah narasi HRS selama ini, dimana pendiri FPI ini berulangkali meminta presiden Jokowi mundur, maka revolusi yang dimaksud sepertinya “revolusi Jokowi mundur”. Itu gak makar? Refly Harun, ahli hukum tata negara bilang: itu bukan makar. Tidak melanggar hukum. Namanya juga tuntutan.

Di mobil komando demo 13 Oktober kemarin, kendaraan yang digunakan oleh ketua FPI untuk mengumumkan kepulangan HRS, ada spanduk bertuliskan tuntutan Jokowi mundur. Spanduk semacam ini sudah beberapa kali ada di mobil komanda saat FPI turun demo. Artinya, HRS dan FPI konsisten meminta Jokowi mundur.

Selama ini, gak ada yang mengejutkan, baik narasi HRS maupun spanduk FPI terkait tuntutan Jokowi mundur. Bukan sesuatu yang wah dan membuat masyarakat kaget. Kenapa? Sudah lama didengungkan, dan sampai hari ini Jokowi masih tetap presiden. Gak mundur!

Bagaimana jika tuntutan “Jokowi mundur” disampaikan langsung oleh HRS di tengah lautan massa pelajar, mahasiswa, buruh dan umat Islam yang demo UU Omnibus Law? Apakah akan punya efek kejut?

Setuju tidak setuju, suka tidak suka, saat ini HRS adalah maestro gerakan moral. Pertama, HRS konsisten. Terus ambil posisi sebagai oposisi dan menjadi pihak yang selalu mengkritisi pemerintah. Kedua, HRS punya keberanian yang stabil untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Ketiga, punya massa terstruktur dan militan. Jelas pendukungnya. Sekali HRS instruksikan demo, ribuan hingga jutaan massa turun. Ini fakta. Soal ini, HRS belum bisa ditandingi oleh siapapun. Keempat, gak punya ambisi. Baik jadi presiden, apalagi jadi menteri pertahanan. Tidak!

Publik menilai, HRS sangat berpengaruh. Beberapa tahun lalu, tiga kali saya jumpa HRS di rumahnya di Makkah, selalu bertemu dengan orang-orang partai dan calon kepala daerah. Mereka datang untuk minta dukungan. Ini bukti betapa besar pengaruh HRS bagi masyarakat Indonesia.

Kesan saya, tokoh yang satu ini memang smart, luas wawasannya, mengantongi banyak informasi yang menunjukkan bahwa HRS punya banyak jaringan.

Rencana kepulangan HRS kali ini, pasti sudah dikalkulasi. Ada situasi dimana kekecewaan rakyat berada pada titik paling puncak. Jika demo KPU hanya melibatkan pendukung Prabowo, UU KPK dan Minerba melibatkan mahasiswa, UU Corona melibatkan elit intelektual, RUU HIP melibatkan MUI, ormas dan umat Islam, maka UU Omnibus Law Cipta Kerja ini telah menyedot perhatian dan emosi seluruh elemen bangsa. Mulai pelajar, mahasiswa, buruh, kaum akademisi dan umat Islam. Semua turun ke jalan. Kemana TNI berpihak, ini juga penting untuk bahan analisis.

Beberapa kali demo UU Omnibus Law Cipta Kerja sukses menghadirkan massa yang sangat besar. Buruh demo, massa yang turun sangat besar. Mahasiswa demo, jumlah massa yang turun juga sangat besar. Dan 13 oktober kemarin, FPI, PA 212 dan GNPF juga menurunkan massa yang sangat besar. Dan semua demo ini berakhir dengan kericuhan dan penangkapan.

Jika dengan kericuhan dan penangkapan sejumlah tokoh dan demonstran sebagaimana yang terjadi juga pada peristiwa demo-demo sebelumnya berhasil menekan massa dan membuat demo-demo itu akhirnya berhenti, maka pemerintah, dalam konteks ini Jokowi sebagai kepala negara akan aman sampai 2024. Kecuali ada peristiwa lain yang lebih dahsyat, terutama krisis ekonomi.

Tapi, jika penangkapan terhadap demonstran dan para tokoh tidak mampu meredam demo, tapi sebaliknya, justru mendorong eskalisai demo makin membesar, maka akan menjadi persoalan serius buat rezim saat ini.

Dalam situasi seperti itu, kepulangan dan kehadiran HRS di tengah berlangsungnya demonstrasi bisa memberi efek kejut. Bahkan revolusi ala HRS “tidak menutup kemungkinan” bisa terjadi. Kalau revolusi ala HRS terjadi, bagaimana next? Tunggu analisis berikutnya.

Jakarta, 14 Oktober 2020.

*Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.

Terpopuler

To Top