Nusantarakini.com, Jakarta –
Mahatma Gandhi pernah mengatakan, “kemiskinan adalah bentuk terburuk kekerasan.” Ketimpangan ekonomi dan jarak yang membentang antara orang kaya dan miskin di negeri ini adalah kekerasan yang tidak bisa dibiarkan. Sayangnya, selama ini, kekerasan selalu saja ditarik pada agama. Padahal, kekerasan berupa kemiskinan ini bersumber dari keteledoran diri sendiri.
Nahdlatul Ulama (NU) dan warga Nahdliyyin “dijebak” secara amat halus, sehingga perhatian hanya berfokus pada isu-isu toleransi, pluralisme, radikalisme dalam beragama. Isu-isu jebakan ini menjadi wacana yang betul-betul paling menyibukkan NU dan Nahdliyyin berpuluh tahun terakhir. Akibat terkuras habis secara pikiran, energi dan gerakan, pengentasan kemiskinan dan perlawanan terhadap intoleransi ekonomi terabaikan.
Urusan ekonomi ini tidak bisa dilalaikan. Mahatma Gandhi mengatakan, praktik ekonomi yang melukai moral individu dan negara adalah immoral dan karenanya ia berdosa. Berangkat dari sini, NU dan Nahdliyyin harus segara keluar dari ranjau dan jebakan selama ini, lalu bangkit agar tidak lagi mengabaikan problem utama bangsa dan negara ini, yaitu kesenjangan ekonomi, immoralitas politik kekuasaan, ketimpangan pendidikan di berbagai pelosok negeri, serta jaminan kesehatan yang mencekik.
Bukti bahwa NU dan Nahdliyyin terjebak selama ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, realitas yang terjadi di lingkaran internal NU, yaitu terjadinya perpecahan. Ditemukan adanya perbuatan beberapa warga Nahdliyyin muda yang overdosis, offside, dalam mempropagandakan isu-isu toleransi dan pluralisme, memahami radikalisme secara serampangan sehingga menyasar ke mana-mana, yang ujung-ujung memancing respons negatif dari internal NU sendiri, seperti terbentuknya NU Garis Lurus.
Konflik internal ini memperuncing permusuhan di internal NU, antara kelompok fundamental kanan dan fundamental kiri; NU Garis Lurus dan NU Garis Liberal. Sudah nyata sekali bahwa segala upaya untuk menciptakan persatuan dan rekonsiliasi umat Islam semakin sulit. Tindakan overdosis dan offside tersebut nyatanya tidak membuat efek jera kelompok kanan, sebaliknya mendorong mereka semakin ekstrim dan militan.
Kedua, secara eksternal, NU dihadap-hadapan dengan kelompok lain secara diametral, seperti FPI, HTI, dan fundamentalis lain dari luar tubuh NU. Tidak perlu heran apabila NU habis-habisan melawan fundamentalis-radikal dari kelompok di luar NU sendiri. Bahkan, paling mengerikan, wacana rasisme di Indonesia juga berkali-kali muncul. Misalnya, kaum radikal-fundamental selalu mengangkat isu China ke pentas politik. Siapa pun di luar kelompok mereka dituduh berafiliasi pada China. Sementara siapa pun yang berada di jalur mereka disebut Islam, yang lebih berarti Arab, keturunan Nabi, para Habaib, dan lainnya.
Padahal, urusan ekonomi dan politik tidak ada kaitannya dengan rasialisme. Jauh sebelum NKRI ini berdiri, empat suku bangsa sudah eksis; pribumi, Arab, China, dan Eropa. Namun, menarik ekonomi dan politik ke dalam diskursus rasisme adalah perkara lain, rasisme yang tidak bisa dibenarkan. NU dan Nahdliyyin pada khususnya dan umat muslim pada umumnya telah diperdaya selama ini.
Dampak tipu daya dan jebakan tersebut sangat kentara dalam konteks politik kekuasaan. Di sana firqah-firqah Islam Indonesia berperang satu sama lain secara ideologis. Sulit bersatu dengan solid. Pada akhirnya, politik kekuasaan dikendalikan dan jatuh ke tangan kaum nasionalis. Situasi semakin buruk karena kelompok nasionalis ini ditopang oleh harta kekayaan kelompok oligarki.
Dalam rangka mengentaskan keterpurukan itu, wacana intoleransi ekonomi dan kemandirian harus segera digarap dengan serius. Pelemahan ekonomi dan politik terhadap kelompok NU dan Nahdliyyin harus distop. Salah satunya dengan menggunakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang notabene sebagai “anak kandung NU”. Sungguh sangat miris melihat PKB yang hanya berhasil menggalang 11 juta pemilih, padahal warga Nahdliyyin sekitar 90 juta voters.
Tentu saja, Muktamar NU 2020 bukan semata ajang NU dan PKB duduk bersama. Sebab, realitas politik mengatakan bahwa Nahdliyyin tersebar di berbagai partai politik, bukan saja PKB. Ditambah lagi, umat muslim Indonesia tidak saja bergabung ke parpol berbasis Islam. Di luar parpol Islam juga ada aspirasi umat muslim. Karenanya, agenda Muktamar NU harus menjadi agenda Nahdliyyin pada khususnya dan umat muslim pada umumnya.
Realitas politik semacam ini adalah tantangan berat bagi Muktamar NU 2020 di Lampung nanti. Di pundaknya ada tanggung jawab besar untuk memberikan penyadaran betapa pentingnya umat muslim pada umumnya dan Nahdliyyin khususnya mencurahkan tenaga dan pikiran untuk fokus pada garapan ekonomi dan politik, menghentikan perpecahan dan konflik agama, apalagi rasisme.
Muktamar dapat menjadi ajang merumuskan grand design program ekonomi dan politik NU ke depan, serta kesempatan menentukan cara-cara melepaskan diri dari jebakan-jebakan kaum nasionalis. Jika tidak, maka keterpurukan ekonomi dan politik NU, seperti yang sekarang dirasakan bersama, akan abadi selamanya.[mc]
*Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A., alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.
