Nusantarakini.com, Jakarta –
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader HMI se-Indonesia untuk menggelar aksi solidaritas terkait tindakan represif aparat kepolisian dalam mengawal aksi kader HMI di depan Istana pada Senin 21 Mei 2018 kemarin.
Ketua Umum PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro, menyatakan perilaku dan tindakan aparat yang represif terhadap kader HMI saat melakukan aksi unjuk rasa adalah tindakan yang menciderai nilai-nilai demokrasi.
“Berbeda pendapat itu boleh, tapi hak untuk mengungkapkannya tetap harus dijamin,” kata Zuhad Aji, dalam keterangannya kepada media, Rabu (23/5/2018).
PB HMI menginstruksikan kepada seluruh HMI Cabang seluruh Indonesia untuk menggelar aksi solidaritas secara serentak pada hari Jumat, (25/5/2018) mendatang.
“Kita instruksikan kepada seluruh cabang untuk menggelar aksi solidaritas pada pada hari Jumat, 25 Mei 2018. Tentu aksi ini dilakukan dengan cara-cara damai sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku, menyampaikan pendapat di muka umum,” jelasnya.
Sebelumnya, puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta dalam memperingati 20 tahun Reformasi berakhir ricuh. Tujuh mahasiswa sempat mengalami luka dan sempat dirawat di RSUD Tarakan pada hari Senin (21/5/2018).
Terkait rencana aksi tersebut, ada tiga tuntutan yang disampaikan. Pertama, mereka meminta Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait adanya aksi teror yang terjadi belakangan ini. Kedua, massa meminta Jokowi mengganti Kepala BIN Budi Gunawan. Ketiga, massa menuntut Jokowi-JK mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tugas. [en/mc]
