Nusantarakini.com, Jakarta –
Sejak berkuasanya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, selain kegagalannya dalam memakmurkan dan memajukan rakyatnya, Jokowi juga menghidupkan watak represi dalam kekuasaannya.
Dimulai dari 28 Oktober 2016 dengan diintimidasinya para aktivis Aliansi Tarik Mandat (ATM) oleh aparat kepolisian, rezim Jokowi mulai menanam bibit represi.
Dan sangat cepat, bibit arogansi kekuasaannya lahir pada 2 Desember 2016. Rezim Jokowi benar-benar menjelma menjadi kekuasaan tiran dan diktator yang otoritarian dalam menghadapi kelompok yang berseberangan.
Terdapat 11 orang ditangkap, sebagian ditahan dan disidang, lalu dijebloskan ke penjara.
Dari peristiwa 212 tersebutlah berlanjut ke 313, hingga kini dan esok hari selama Rezim Jokowi berkuasa, para aktivis, ulama dan rakyat biasa hidup dalam ancaman penjara, kriminalisasi dan intimidasi.
Sudah puluhan orang ditangkapi Rezim Jokowi dengan menggunakan UU ITE, Makar, Ujaran Kebencian dan Diskriminasi Ras.
Bentuk tekanan kekuasaan dari Rezim Jokowi seperti ini adalah manifestasi kedangkalan kebijaksanaan Jokowi yang tidak mampu menjaga kemerdekaan. Hasilnya adalah harus kita akui bahwa Rezim Jokowi sedang menjadi penjajah bagi Rakyatnya sendiri.
Hukuman penjara ini tidak main-main, karena ini merupakan hukuman atas kejahatan seseorang ke orang lain. Kritis bahkan hingga kata-kata kasar itu secara sosial bukan bentuk kejahatan. Tentu tidak akan ada kritik keras atau maki-maki jika Jokowi baik-baik saja.
Lalu, kenapa kondisi ini tidak dianggap penting oleh para Wakil Rakyat di Senapan? Menurut saya, para Wakil Rakyat hanya duduk sebagai Wakil Partai dan yang lebih penting bahwa kekuasaan Presiden yang diberikan secara berlebihan dan Pasal Pemakzulan Presiden yang rumit, itulah sumber pokok permasalahannya. Sejak di amandemen UUD 45, Presiden bukan lagi menjadi Mandataris MPR. Dan Rakyat tidak diberikan porsinya sebagai pemilik Negara untuk bisa intervensi langsung ke kekuasaan Negara.
Inilah refleksi yang terjadi sejak akhir tahun 2016 dan memenuhi sepanjang 2017. Kesimpulannya bahwa Rezim Jokowi adalah Rezim Represi dan Tiran. Dan dihasilkan dari produk UUD Amandemen. [Erc]
*Yudi Syamhudi Suyuti, Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia.
