Nusantarakini.com, Jakarta –
Seharian penuh kemarin hingga pagi ini, jagad media sosial cukup riuh dengan beredarnya berita tentang pertemuan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kapolri, Kapolda Sumatera Utara dan Gubernur Papua yang kabarnya dilakukan di Rumah Dinas Kepala Badan Intelijen Negara di bilangan Jakarta Selatan, Jalan Tirtayasa. Riuhnya berita itu beredar bermula dari beredarnya sebuah Foto pertemuan tersebut yang tidak lama disusul dengan beredarnya sebuah pesan broadcast melalui Whatsapp. Pesan berantai itu seolah menunjukkan laporan dari Deputi II (mungkin maksudnya Deputi II BIN) yang ditujukan kepada Panglima TNI yang melaporkan tentang isi pertemuan di Tirtayasa tersebut.
Publik pun terhentak bagai disambar petir di siang hari membaca pesan berantai tersebut. Terlepas dari kebenaran pesan berantai itu apakah berasal dari Deputi II atau bukan, publik telah mencerna itu sebagai sebuah informasi meski publik masih banyak yang bertanya kebenarannya dan tidak sedikit yang juga percaya bahwa benar hal tersebut terjadi. Sekali lagi terlepas dari kebenaran sumbernya, bahwa informasi yang beredar dari sumber-sumber yang dapat dipercaya bahwa memang pertemuan itu ada dan isi pertemuan adalah seperti yang tercantum dalam pesan berantai tersebut.
Secara khusus yang paling tersorot dari beberapa laporan tersebut adalah adanya penekanan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mengamankan Jokowi 2019 dan mengamankan suara PDIP 2019. Ini tentu akan mencederai Demokrasi yang susah payah dibangun sebagai buah manis Reformasi yang dibayar mahal bahkan dengan nyawa para pahlawan reformasi. Jika benar Intelijen menekan Gubernur Papua untuk misi pemenangan Partai Politik, maka ini akan menjadi skandal besar demokrasi Indonesia. Dan jika benar Intelijen menekan kepala daerah untuk memenangkan Jokowi 2019, maka ini juga skandal besar yang bisa berujung kepada pemberhentian Presiden oleh MPR DPR. Selain itu, skandal seperti ini tentu bisa menimbulkan pergolakan kelompok masyarakat yang merasa hak demokrasinya telah dipermainkan oleh penguasa atau Presiden dengan memperalat Lembaga Negara yang semestinya hanya mengabdi kepada Negara.
Dua hari sebelumnya, telah kami tuliskan pesan pertanyaan yang terkait situasi di Papua dan hubungannya dengan pertemuan Budi Gunawan, Paulus Waterpaw, Tito Karnavian dan Lukas Enembe. Tulisan yang berjudul “Tahun Politik, Demokrasi Menggugat Netralitas Alat Negara,” menjadi semakin menemukan jawaban. Pasca pertemuan tersebut, masyarakat Papua berunjuk rasa membela Gubernur yang sepertinya menjadi korban kriminalisasi sebagaimana pesan-pesan dalam unjuk rasa tersebut. Bahkan pesan berantai dari Putra Papua Natalius Pigai yang juga komisioner Komnas HAM cukup keras memprotes pertemuan tersebut dengan menganggap perlakuan tersebut seperti petlakuan kepada budak. Rangkaian peristiwa ini berbahaya jika dibiarkan karena bisa memicu konflik sosial dan konflik politik atau bahkan perang saudara seperti yang pernah dikuatirkan Presiden Jokowi bulan Juli lalu.
Saat ini tidak cukup berbantah lisan. Saat ini tidak cukup semua pertanyaan publik dijawab hanya dengan sebuah jawaban yang justru membuat semakin abu-abu situasi yang justru akan mengkonfirmasi kebenaran peristiwa. Misalnya bantahan bahwa pertemuan itu untuk menjaga kedamaian Papua menjelang Pilkada adalah tidak bisa diterima. Paulus Waterpaw Kapolda Sumut tidak tercatat sebagai bakal calon atau calon Gubernur Papua pada Pilkada 2018. Lantas konflik apa antara Lukas dan Paulus yang perlu didamaikan? Dugaan justru akan mengkonfirmasi bahwa isi pertemuan itu memang salah satunya menitipkan Paulus untuk jadi Wakil Gubernur Papua berpasangan dengan Lukas, yang dibarter dengan Kasus Hukum Lukas ditutup. Ini semua dugaan yang patut dijawab secara jujur dan jernih.
Situasi ini menuntut penjelasan resmi dari pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan. Presiden juga tidak bisa diam dengan kondisi ini karena akan merusak nama Presiden sendiri. 3 Point utama dalam pesan berantai yang harus dijawab adalah Benarkan Intelijen sekarang bekerja untuk memenangkan PDIP 2019? Benarkah Intelijen bekerja untuk memenangkan Jokowi 2019? Benarkah Lukas Enembe dipaksa menerima Paulus Waterpaw sebagai wakil gubernur? Ketiga poin ini menunggu jawaban dari semua pihak.
Presiden harus bicara jujur ke publik, mengklarifikasi ke publik apakah ini atas perintah presiden atau bukan. Jika semua isi pertemuan itu benar seperti yang beredar dalam pesan berantai yang beredar, maka Jokowi harus bertanggung jawab. Mengganti kepala BIN dan Kapolri jika memang peristiwa ini diluar perintah Presiden.
Sekali lagi, publik tentu menunggu penjelasan dari para pihak termasuk dari Presiden. Jika semua itu benar, ini skandal besar yang akan menghancurkan demokrasi yang dibangun dengan nyawa dan darah sejak reformasi 1998. [mc]
Jakarta, 15 September 2017
*Ferdinand Hutahaean, Rumah Amanah Rakyat.
