Warkop-98

Analisis SBP: Pasca Jokowi 2017


13 September 2017, 22:06
Dilihat   4.0K

Nusantarakini.com, Jakarta – 

Ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden dalam Sidang MPR pada 20 Oktober hampir tiga tahun yg lalu, dalam pidato sambutannya dia menyebutkan tentang Trisakti. Banyak orang menghubungkannya dengan  Trisaktinya Bung Karno, sekalipun Jokowi tidak menyebut nama Presiden RI yang pertama itu. Entah apa yg dimaksud, tetapi orang mengira itulah kira-kira tiga program utama Jokowi dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI. Bung Karno menyebut Trisakti sebagai Pedoman Pelaksanaan UUD 45, yaitu tiga Prinsip Utama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sebagai Amanat Penderitaan Rakyat, yaitu Berkedaulatan dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Setelah berjalan sekian lama, orang mulai sadar bukan Trisaktinya Bung Karno itu yang dimaksud Jokowi. Sekarang boleh saja orang menduga-duga, sangat mungkin Trisakti-nya Jokowi itu terkait dengan situasi yang tercipta oleh gerakan (1) Pro-Komunis; (2) Pro-Cina; dan (3) Anti-Islam yang sedang marak di Negeri ini.

Mungkin sebagian besar masyarakat menolak argumen tersebut, seandainya perihal itu disampaikan pada awal pemerintahannya, termasuk mereka yang meragukan. Tapi sekarang, bisa terjadi keadaan yang sebaliknya.

Justru yang menjadi perhatian Jokowi pertama kali sesudah masuk Istana Merdeka adalah atas nama Negara berencana mau meminta maaf kepada mereka yang menjadi korban akibat terjadinya Peristiwa G30S/PKI, termasuk para keluarganya. Dan sebaliknya, juga memaafkan mereka yang pernah dituduh terlibat dalam Peristiwa G30S/PKI. Bahkan kepada mereka yang dianggap sebagai “para korban pelanggaran HAM” itu ada rencana untuk memberikan kompensasi sebagai ganti rugi.

Memang terjadi reaksi penentangan yang luar biasa dari masyarakat terhadap rencana tersebut. Terlebih-lebih dari pihak TNI-AD, khususnya para Purnawirawan. Tentulah mereka termasuk para jenderal, kawan-kawan dan anak buah Pak Harto. Di antaranya pernah manjadi Panglima TNI. Selama 30 tahun lebih Pak Harto membenci, melawan dan menghancurkan PKI, yang dituduhnya melakukan makar pada 1965 untuk mengganti Pancasila. Rencana Pemerintah Jokowi untuk bermaaf-maafan dengan para mantan simpatisan dan keluarga PKI pun batal.

Tetapi kader dan keluarga PKI serta para simpatisannya yang masih ada tidak berhenti. Pada intinya mereka mulai bangkit, bergerak dan mengorganisir diri lagi. Demikian pula para simpatisannya, termasuk mantan jenderal dan tokoh-tokoh Partai. Mereka dengan diam-diam dan terang-terangan mengadakan rapat, simposium dan pertemuan-pertemuan. Serta mencetak kembali gambar-gambar simbol Palu-Arit. Simbol Palu-Arit pun mulai muncul di beberapa tempat. Bahkan konon, simbol Palu-Arit pun dimunculkan di Uang Kertas RI baru yang konon dicetak oleh perusahaan di luar Perum Peruri/Percetakan Uang RI.

Jokowi membantah adanya PKI atau Komunis Gaya Baru. Kalau ada, dia bilang dialah yang mau menggebuknya. Juga beberapa tokoh partai membantah. Tetapi masyarakat telanjur sudah mengira PKI memang bangkit lagi. Bahkan, kebangkitan PKI ini dihubungkan dengan Jokowi sendiri yang dianggap Pro-Komunis. Memang sejak menjadi presiden, isyu bangkitnya PKI amat santer.

Maka tidak heran, bangkitnya PKI ini dikaitkan pula dengan PDIP, karena terkait Jokowi sebagai kader yang dicalonkannya sebagai Capres. Ketua Umum PDIP, Megawati pun marah karena partainya dituduh sebagai Sarang PKI. Tuduhan seperti itu tidak jauh dari kenyataan terbitnya buku “Aku Bangga Menjadi Anak PKI” beberapa belas tahun yang lalu, dari Dr. Ribka Tjiptaning, sekarang anggota DPR-RI dari PDIP.

Memang tidak jelas, apakah Ribka berfaham komunis atau tidak. Tapi sebagai anggota DPR, tentunya Ribka perlu membuat keterangan. Apalagi sesudah menjadi anggota DPR-RI, Ribka masih menerbitkan buku berikutnya, yang menunjukkan kebanggaannya sebagai anak PKI menjadi anggota DPR. Sorotan masyarakat tidak hanya kepada Ribka, tetapi juga kepada beberapa anggota DPR dari PDIP yang lain, seperti Budiman Sudjatmiko, asal dari Partai Rakyat Demokratik yang sejak berdirinya pada 1996 sudah diindikasikan Komunis.

Terakhir muncul berita di Medsos, yang mengatakan bahwa Juru bicara Presiden dan anggota teras PDIP, Teten Masduki, adalah orang yang melaporkan Ustad Alfian Tanjung kepada Polisi tentang ucapannya bahwa PDIP Sarang Komunis. Sebagai akibatnya, Alfian ditangkap dan ditahan. Padahal, Alfian baru beberapa jam dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sesudah ditahan Polisi beberapa bulan. Di Surabaya Alfian dituduh menyebar kebencian dalam bukunya tentang munculnya Gerakan Komunis di Indonesia.

Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, bahkan menyampaikan: “… faktanya PKI ada. Mereka yang bilang tidak ada itu, ya mungkin Komunis sendiri…” [mc]

*Sri-Bintang Pamungkas, Dewan Penasehat Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI).

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!