Nusantarakini.com, Jakarta –
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya’roni mengatakan, sejak awal pembentukan Kabinet Kerja ada komitmen dari Presiden Jokowi untuk menciptakan kabinet yang bersih dari korupsi. Komitmen tersebut dikongkritkan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses perekrutan calon menteri. Dan bagi calon menteri yang mendapatkan stabilo merah dari KPK maka tidak akan dipilih menjadi menteri karena terindikasi terlibat korupsi.
“Hendaknya komitmen tersebut tetap dipegang teguh, sehingga jika ada menteri yang terindikasi korupsi maka seharusnya dikeluarkan dari Kabinet Kerja. Karena jika tidak dikeluarkan dikhawatirkan akan timbul kesan bahwa Kabinet Kerja hanya menjadi sarang perlindungan koruptor,” kata Sya’roni kepada Nusantarakini.com, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Sya’roni menekankan, Presiden Jokowi hendaknya merespon hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp. 4,08 triliun dalam proses perpanjangan kontrak kerjasama pengoperasian terminal petikemas Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH).
“Atas terjadinya kerugian negara sebesar itu, maka yang patut dimintakan pertanggungjawaban adalah Menteri BUMN Rini Soemarno karena telah mengeluarkan ijin prinsip terhadap perpanjangan kontrak tersebut. Dan bentuk pertanggungjawaban yang paling tepat adalah dikeluarkan dari Kabinet Kerja,” tegasnya.
Menurut Sya’roni, reshuffle diperlukan selain untuk membersihkan kabinet dari menteri yang terindikasi korupsi, juga agar nantinya yang bersangkutan bisa fokus dalam menghadapi proses hukum. [mc]
