Nusantarakini.com, Jakarta –
Terkait perihal memilih pemimpin, Dewan Penasehat Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Sri Bintang Pamungkas menyampaikan, bahwa kita semua perlu belajar dari sejarah, sehingga kita menjadi tahu apa yang menjadi kendala sampai memilih pemimpin saja terseok-seok dan selalu salah.
Bintang menekankan, jangan hanya karena Islam, gagah, bukan PKI dan bukan Cina, atau bukan Orba saja, tetapi juga harus berkualitas dalam segala hal yang dibutuhkan rakyat. Kata dia, pemilihan harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
“Jangan karena diusulkan oleh partai lalu ok! Tapi harus dites dulu oleh rakyat, supaya jangan salah pilih,” tegas Bintang kepada Nusantarakini.com, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Bahkan, lanjut Bintang, kalau perlu ada 500 calon yang diajukan, untuk kemudian dilakukan pemilihan bertahap, sampai terakhir diperoleh ada 2-4 yang dipilih secara langsung.
“Kalau nanti Insya Allah NKRI kembali ke UUD’45, MPR yang melakukan seleksi. 10 orang Calon yang lolos dipilih langsung dua tahap. Insya Allah dengan cara itu akan terpilih pemimpin hebat. Kalau cuma Prabowo lawan Jokowi atau ‘Jo Kondo-kondo’ NKRI akan hilang dari Peta Bumi!” ucap Bintang.
Bintang menjelaskan, pendukung Partai tidak boleh terlalu banyak, agar setiap ada pemilihan, rakyat merdeka memilih calon dari kelompok/partai mana saja, sekalipun harus pindah dengan memilih kelompok/partai yang tidak sama.
“Demikian pula rakyat merdeka bikin partai/kelompok, berapa pun banyaknya. Bikin partai/kelompok tidak perlu syarat macam-macam, apalagi yang mahal-mahal dan menyulitkan, karena ada kemerdekaan berserikat. Orang miskin pun kalau punya keahlian dan kualitas, bisa bikin partai/kelompok dan bisa mencalonkan,” paparnya panjang lebar.
Menurut mantan Politisi “Mega-Bintang” ini, pembatasan partai/kelompok dan pembatasan calon hanya akan menampilkan calon-calon kaya yang didukung Mafia Konglomerat, tapi tidak punya otak. Akhirnya, kata Bintang, rakyat yang menderita dan menjadi korban.
“Untuk mencapai kesejahteraan abadi, lahir dan batin, serta sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia ini, maka Joko-Jeka harus dijatuhkan dulu lewat SI-MPR…!!” tegas Bintang.
“Lalu rombak semua UU Kepartaian dan Pemilu dan macam-macam UU gombal lain. Karena itu perlu Pemerintahan Transisi,” tandasnya. [mc]
