Nusantarakini.com, Jakarta –
Upaya Universitas Pelita Harapan (UPH) dan RS Siloam (Lippo Group) untuk menguasai bidang bisnis pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan dari hulu sampai hilir, dengan memanfaatkan APBN, lewat kekuasaan dan uang.
Tulisan ini merupakan kumpulan pengalaman pribadi dari penulis yang dikutip Nusantarakini.com dari salah satu grup whatsạpp dan informasi ini diharapkan penulis supaya bermanfaat untuk melawan Gurita Kekuasaan dan Bisnis yang Anti Islam.
Berikut catatannya:
1. Sampai saat ini, Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (Prodi PPDS) hanya dimiliki oleh FK Univ Negeri dengan Akreditasi A.
Demi menjaga mutu dan kualitas, prosedur pengusulannya harus melalui Kolegium masing-masing bidang spesialis, dan Konsil Kedokteran, serta proses pengampuan, sebelum memperoleh ijin dari dirjen Dikti.
Desember 2009. Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf (Perspebsi) tiba-tiba diundang Dikti untuk menilai Usulan Prodi PPDS Bedah Saraf UPH (Proposal ini bisa sampai ke Dikti tanpa lewat/tanpa rekomendasi dari Kolegium dan Konsil Kedokteran).
Saya yang ditunjuk untuk mewakili Perspebsi waktu itu, dengan argumentasi yang kuat, meminta Dikti untuk menolak usulan tersebut.
(Satu minggu sebelum penilaian tersebut, beberapa pimpinan FK UPH, bahkan dari Rektoratnya mencoba menemui saya dan saya tolak).
Tahun 2013. Terulang lagi, kami dari Kolegium Bedah Saraf dipanggil oleh Konsil Kedokteran (KKI) terkait masuknya proposal Prodi PPDS Bedah Saraf UPH (tanpa lewat Kolegium). Proposal tersebut akhirnya ditolak dan tidak diteruskan ke Dikti.
Juli 2017. Baru-baru ini, Mochtar Riadi datang dan ‘silaturahmi’ ke Rektor UNPAD (dan juga ke beberapa universitas Negeri lain dalam beberapa minggu ke depan).
Pada saat yang bersamaan, Dekan FK UNPAD mengundang beberapa Ka Prodi PPDS (termasuk Jantung, Bedah Saraf, Bedah, dan Penyakit Dalam) untuk bersedia Mengampu Prodi-prodi terkait di UPH (pendekatan lewat kekuasaan).
2. Sejak 2015-2016, Mochtar dan James Riadi menemui Gubernur Jatim Soekarwo, meminta ijin untuk mendirikan 40 RS Siloam di Jatim dengan kompensasinya akan membangun beberapa ratus Puskesmas di Jatim.
Usaha seperti ini pasti tidak hanya di Jatim saja. Kita semua tahu bahwa pelayanan kesehatan yang akan datang, sepenuhnya akan dijamin oleh negara, dengan APBN/JKN.
Bila terlaksana, maka akhirnya mereka akan masuk dan mengatur sistem rujukan, dan RS Daerah (dengan para spesialis yang sebagian besar Muslim) akan mengelola pasien yang tidak mampu saja, dan RS Siloam akan menerima rujukan pasien-pasien yang mampu/kaya.
3. Info valid dari sahabat saya Imam Prasojo Ph.D (putra Alm. Bp. Sudjoko Prasodjo, Tokoh Kahmi), tentang sahabatnya dari AS yang ditawari untuk jadi Direktur di Siloam Group, dan yang bersangkutan ‘menolak’ tawaran tersebut, karena harus menandatangani klausul:
“WAJIB IKUT MENYEBARLUASKAN AJARAN NASRANI/INJIL.”
4. Melihat no. 1 dan 2 di atas, bisa disimpulkan adanya usaha jangka panjang melalui pendekatan kekuasaan dan uang, untuk membangun bisnis pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia, dari hulu sampai hilir.
Dan sebagai umat Islam, apalagi tokoh/ilmuwan/pimpinan lembaga negara harus benar-benar memahami upaya jahat tersebut, agar tidak masuk perangkap, bahkan ikut memudahkan upaya jahat tersebut. [mc]
Semoga bermanfaat, Aamiin
*Prof. Dr. Zainal Muttaqin, SpBs
