Nusantarakini.com, Jakarta –
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng berkeyakinan, bahwa sebetulnya pemerintahan Jokowi sudah tamat. Pemerintahan ini telah kehilangan kredibilitasnya karena tidak konsisten dengan apa yang telah diputuskan sendiri. Publik telah sampai pada kesimpulan 3 (tiga) ciri utama pemerintahan ini yakni; jika bicara selalu bohong, jika berjanji tidak ditepatinya, jika diberi suatu amanah maka akan dikhianatinya.
Salamuddin Daeng membeberkan fakta, bahwa kasus Freeport merupakan bukti kongkrit bahwa pemerintahan ini telah kehilangan kepercayaan dari rakyat dan dunia internasional.
“Bayangkan, hanya dalam tempo singkat pemerintahan ini telah mengubah tiga kali peraturan sejak PP no 1 tahun 2017 ditandatanganinya. Ini sebuah keadaan bahaya bagi kepastian hukum di Indonesia yang mencelakakan kita semua,” ungkap Salamuddin Daeng kepada Nusantarakini.com, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Daeng berpendapat, wajar jika pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam pernyataan resminya mengatakan Indonesia sangat buruk dalam hal tidak adanya kepastian hukum, tidak ada konsistensi dalam melaksanakan kontrak kontrak.
“Lebih parah lagi menurut Amerika Serikat, orang-orang pemerintah secara formal dan informal meminta jatah kepada investor. Pemerintahan ini telah digambarkan sebagai preman tukang palak pinggir jalan,” ucapnya.
Menurut Daeng, kondisi Indonesia akan semakin parah karena akan memasuki tahun politik mulai 2018. World Bank dalam laporan resmi Juni 2017 mengatakan bahwa tahun politik yang akan dimulai tahun 2018 akan menghambat reformasi hukum yang dipandang menjadi ancaman bagi investor karena menguatnya politik kepentingan dan pragmatisme yang sangat kasar.
Daeng menegaskan, bahwa sebetulnya kredibilitas Jokowi telah ambruk sejak dia mengatakan “I don’t read of I Sign”. Kalimat yang segera tersiar secara internasional merupakan pegangan bagi investor bahwa pemerintah indonesia ini pasti menolak bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati yang tentu akan melahirkan kesimpulan bahwa pemerintah ini suka bohong.
“Sementara di mata rakyat pemerintahan ini sudah tidak mungkin dipercaya ucapannya. Bayangkan pemerintah menolak menyatakan telah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sementara rakyat membayar listrik lebih mahal berkali kali lipat. Pemerintahan ini bahkan telah berada pada posisi sanggup mengatakan kepada rakyat bahwa racun itu sehat,” tutur Daeng.
Oleh karena itu, lanjut Daeng, elemen strategis negara ini hendaknya jangan terlalu memusingkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi dan kabinetnya, karena semua yang dilakukan akan mandek, macet, mangkrak dan berantakan.
“Saatnya elemen strategis bangsa harus mempersiapkan konsepsi dan strategi perubahan ke depan, memulai menjalin diplomasi secara informal dengan dunia internasional untuk meyakinkan bahwa pemerintahan baru ke depan akan membangun suatu landasan yang lebih pasti dan mengakhiri era ‘acak adul’ dan berantakan sekarang ini,” pungkasnya. [mc]
