Nusantarakini.com, Jakarta –
Meski pembubaran HTI baru sekedar rencana resmi pemerintah, namun hal itu telah membuat guncangan di dalam maayarakat. Keretakan di dalam masyarakat akan tidak terhindari. Usaha untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil, akan tersandung dengan isu pembubaran Ormas yang diprakarsai langsung oleh pemerintah.
“Kami menyayangkan maksud pemerintah yang ingin membubarkan ormas HTI di tengah suasana masyarakat yang rawan retak dan pecah,” kata Fuad Adnan, jubir sekaligus Sekretaris Masyarakat Harmoni untuk Keadilan (MHK).
“Pemerintah tampak tidak profesional dalam menciptakan harmoni dan stabilitas di masyarakat,” tambahnya.
Ssbagaimana diketahui, sehari sebelum ini, pemerintah mengumumkan rencana pembubaran HTI. Rencana pembubaran itu telah membuat suasana nasional menjadi panas.
Hal ini juga mengindikasikan gelagat pemerintah yang ingin mengulang praktik represif dan otoriter yang pernah berlangsung di rezim Orde Lama dan Orde Baru. Mengulang praktik otoratianisme akan memancing reaksi balik dari masyarakat yang dirugikan sehingga cepat atau lambat akan merugikan semua masyarakat.
“MHK jelas menentang setiap gejala otoritarianisme karena akan menggagalkan promosi hidup harmoni dan tenang,” imbuh Fuad dengan tegas.
“Karena itu, MHK menyerukan agar setiap pihak menahan diri dan cooling down. Kami juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat jangan mau terjerumus dalam konflik yang tak terduga akibat provokasi rencana pembubaran HTI ini. Kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berada di pihak pemerintah, kami harap jangan mengumbar pernyataan yang memancing amarah dan kekeruhan. Sebab kini nasib bangsa tengah diuji dan dipertaruhkan,” tambah Syahrul Efendi Dasopang, Ketua MHK. (dfg)
