Nusantarakini.com, Jakarta – Luhut Panjaitan yang dikenal sebagai pengusaha pertambangan batu bara dan mitra bisnis Jokowi dalam usaha perkayuan, kini kena batunya. Dia pikir mentang-mentang sebagai menko sumber daya, bisa begitu saja berkuasa memberikan pulau-pulau Indonesia untuk dikelola asing.
Belum lama berselang, dia bilang Indonesia punya ribuan pulau yang belum bernama, silakan asing bikin nama pulau sesuai mau mereka. Kontan hal ini memancing kemarahan banyak pihak.
Rupanya salah satu yang keberatan dengan tindakan pemerintah yang hendak memberikan morotai kepada Jepang yaitu Sultan Tidore. Kesultanan ini jauh lebih dulu hadir sebagai penguasa ketimbang Indonesia. Oleh karena itu, klaim sepihak pemerintah pusat terkait wilayah Morotai tanpa mempertimbangkan keberadaan Sultan di sana, memang dapatlah dikatakan sebagai tindakan yang tak tahu sejarah dan konyol.
Jika kemudian muncul surat terbuka dari Sultan Tidore kepada Jokowi, maka semakin menegaskan pemerintahan pusat benar-benar dikelola secara amatiran dan main terabas.
Di bawah ini adalah surat Sultan Tidore yang ditujukan kepada Jokowi.
Kepada Yth
Presiden RI
Ir. Joko Widodo
Assalamualaikum wr.wb.
Dalam menulis warkatul ikhlas ini, saya berharap semoga Allah ajja wajallah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada Yang Mulia sehingga dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah yang pernah Yang Mulia ucapkan pada saat dilantik menjadi Presiden RI.
Mohon maaf yang Mulia, sudi kiranya bisa mendengar dan menyikapi apa-apa yg mengusik hati kami di Propinsi Maluku Utara. Semalam, Tanggal 15 Januari 2017, saya mendapat informasi lewat siaran di salah satu Tv swasta yang memberitakan bahwa yang Mulia telah melakukan kerja sama dengan Negara tetangga Jepang untuk mengelola Pulau Morotai.
Andaikan berita itu benar maka saya ingin bertanya kepada Yang Mulia, apakah kerja sama yang Mulia lakukan itu telah melalui pertimbangan yang menyeluruh? Baik dari sisi ekonomi, politik dan budaya, pertahanan keamanan serta harkat dan martabat bangsa? Dan, apakah dalam kerja sama tersebut yang Mulia telah melibatkan pemerintah Morotai dan masyarakat pulau Morotai sebagai pemilik sah pulau tersebut? Sungguh saya sedih kalau penduduk dan pemilik syah pulau morotai tidak dilibatkan.
Jika pertanyaan di atas sudah yang Mulia lakukan, maka sebagai anak kandung dari negeri Maluku Kie Raha memohon kehadapan yang Mulia sudi kiranya yang Mulia bisa secara transparan menunjukan itu kehadapan kami masyarakat Maluku Utara dan lebih khusus lagi masyarakat pulau Morotai. Kenapa ini penting bagi kami? Jawabannya karena pulau Morotai mempunyai sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan bahkan dunia. Hal lain agar tidak menimbulkan fitnah dan kemudratan dikemudian hari.
Jika sekiranya hal-hal yang saya sampaikan di atas belum terpenuhi semuanya, maka atas nama Allah dan Bangsa Indonesia yang saya cintai mohon kiranya yang Mulia mengkaji ulang bentuk kerja sama tersebut. Kegelisahan kami ini, adalah untuk kemaslahatan kita bersama dan anak cucu kita dikemudian hari.
Dari keraton Kesultanan Tidore, kami ingin Rumah NKRI ini dapat Yang Mulia dan kami jaga dan rawat secara bersama-sama sehingga semuanya merasa betah dan nyaman tinggal di dalamnya.
Akhirnya kepada Sang Pencipta Al Khalik saya berharap kiranya yang Mulia bapak Presiden Joko Widodo di berikan kearifan dan ketajaman matahati utk membawa bahtra Indonesia yang berisi ratusan juta hamba Allah ini ke pulau harapan yang kita dambakan bersama, baldatun tayyibatun wa Rabbun Gafuuur.
Hormat kami
Sultan Tidore
Husain Sjah
(sdf)
