Nusantarakini.com, Jakarta – Djoko Edhi S Abdurrahman (Mantan Anggota Komisi III DPR RI) mengungkapkan 15 alasan tidak pantasnya reklamasi diteruskan. Sekalipun 15 alasan itu nyata, Pemerintahan Jokowi ngotot untuk tetap meneruskan. Kengototan mereka tersebut dicurigai bahwa ada agenda busuk di balik reklamasi.
Joko menyebutkan, pasti banyak yang tak setuju reklamasi itu dilanjutkan.
Saya yakin pengembang tak akan berani maju ke Panel WTO untuk menggunakan Pasal 340. Mereka akan buntung.Resikonya bagi pengembang jika maju ke Panel lalu kalah, habis dia. Alasan Pasal 340 itu yang digunakan Menko Maritim tentang posisi government dalam kasus rencana untuk melanjutkan reklamasi pulau G yang sudah dihentikan bersamaan dengan skandal korupsi di proyek ratusan triliun rupiah itu.
Ada sejumlah reason mengapa proyek itu ditolak masyarakat Jakarta.
Pertama, sebab, penggarapnya adalah nine swords yang mendukung Ahok. Padahal, jika reklamasi berlanjut maka Aguan dkk tak jadi bangkrut dan yang berjaya Trihatma cs. Ahok adalah kubu Trihatma.
Kedua, reklamasi itu menjiplak pulau-pulau palsu laut Cina selatan yang lebih politis daripada pembangunan.
Ketiga, para pengembang itulah yang membantu Jokowi jadi presiden. Jelas melanggar UU Money Politics.
Keempat, izinnya melanggar UU.
Kelima, terjadi kasus korupsi.
Keenam, PTUN telah dimenangkan oleh para nelayan yang melarang proyek itu diteruskan.
Ketujuh, antar Kementerian melarang melanjutkan.
Kedelapan, proyek itu sudah diiklankan di Guangzhou untuk hunian Cina daratan.
Kesembilan, pengembangnya terungkap yang membiayai penggusuran.
Kesepuluh, untuk bikin jalan masuk ke pulau itu, digusur rakyat Jakarta Utara.
Kesebelas, untuk melanjutkan reklamasi itu, direshuffle Rizal Ramli dari kabinet.
Ke dua belas, masyarakat Jakarta membenci Ahok dan Jokowi.
Ke tiga belas, sudah dikonsinyasi oleh pengembang dana kontribusi ilegal 15%.
Ke empat belas, Ahok menyatakan gedung parkir Polda tidak akan diselesaikan jika proyek itu batal.
Ke lima belas, musuh-musuh Ahok bersatu untuk menolak reklamasi itu sebagai menolak Ahok.
Mereka yang berhimpun menolak adalah kaum agamawan, masyarakat Betawi, masyarakat miskin kota, masyarakat eks gusuran Ahok ada 9 gusuran, masyarakat RT/RW se Jakarta, aktivis kampus, kelas menengah jakarta, aktivis anti politik OBOR (on belt on road one china – satu sabuk satu jalan satu china), kaum nasionalis pribumi, LSM Jakarta, para politisi Pilkada DKI minus Nasdem, Golkar, Hanura.
Tampaknya segera terjadi ledakan konvergensi sejumlah masalah negara. (sed)
