Nusantarakini.com, Jakarta– Sudah lama berlangsung persaingan pengaruh antara Jokowi-Luhut dengan JK. Pada saat reshuffle kabinet yang menggeser Sofyan Djalil dari Menko Perekonomian menjadi Menteri Kepala Bappenas, persaingan itu merebak keluar. Luhut sendiri yang sebelumnya menjabat Kastaf Kepresidenan beralih menjadi Menkopolhukam.
Luhut dan Jokowi ibarat dua sisi mata uang. Jokowi boleh membantah dan mencitrakan dirinya berjarak dari Luhut, tetapi tetap saja terlihat bahwa operasi politik yang dilakukan oleh Luhut seperti misalnya terhadap Munaslub Partai Golkar baru-baru ini, diketahui dan direstui sepenuhnya oleh Jokowi. Boleh jadi, Jokowi memerlukan peran tangan Luhut di area politik praktis semacam itu. Padahal ikut campurnya pemerintah menentukan Ketua Umum sebuah partai merupakan tindakan yang mencederai fungsi pengayoman pemerintah tanpa memihak.
Munaslub Partai Golkar telah memilih Setya Novanto, bukan Ade Komarudin yang didukung oleh JK. Setya Novanto didukung oleh Jokowi lewat tangan Luhut. Akibatnya, konstelasi politik di internal pemerintahan Jokowi menjadi berubah. Yang jelas, Luhut akan meningkat bargaining politiknya terhadap, khususnya kepada JK. Jika ke depan akan terjadi reshuffle kabinet, tentu suara JK akan marginal di hadapan Jokowi sebagai presiden yang berhak menyusun kabinet. Dengan situasi yang berubah tersebut, posisi JK dapat saja akan terkucilkan ke depan. (sed)
