Nusantarakini.com, Jakarta-
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai, terkait kasus dwikewarganegaraan Arcandra Tahar, ada pihak yang ingin menjebak Presiden Jokowi, sehingga menjadi catatan buruk pemerintahannya. Kendati pernyaataan Arcandra yang sejak awal enggan mengaku status kewarganegaraan Amerika, juga diperkuat dengan pernyataan para menteri kabinet Jokowi, bahwa Archandra berstatus WNI, ketika awal kasus ini muncul.
Hal ini juga diamini pengamat Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi. Menurutnya, kasus dwi kewarganegaraan Arcandra ini mensinyalir bahwa Presiden Jokowi dan Arcandra sama-sama dijebak. Sebab ia yakin pasti ada pihak yang dengan sengaja meloloskan proses penyaringan terhadap Arcandra.
Muradi juga mpengatakan, ada orang yang membawa nama Arcandra untuk diajukan kepada presiden langsung, dengan alasan orang baru yang tidak terkait dengan para mafia energi di Tanah Air. “Presiden butuh orang baru yang tidak terlibat sama sekali dalam mafia energi, tapi kemudian muncul nama Arcandra Tahar yang disodorkan orang dekat yang dianggap memiliki kualifikasi ahli pertambangan dan energi,” kata Muradi, Rabu (17/8).
Muradi melanjutkan, seharusnya ada proses screening dari pihak terkait, seperti intelejen. Sehingga bisa mendeteksi adanya masalah kewarganegaraan Arcandra sebelum dilantik. Dengan screening yang terlewati itu, menurutnya seperti ada sesuatu yang disembunyikan dalam tahapan proses pengangkatan menteri kemarin. Di sisi lain Arcandra Tahar bisa jadi tidak jujur kepada Presiden saat proses akan diangkat menjadi menteri.
“Jadi memang seperti sama-sama dijebak, akhirnya terbungkus oleh ingin berkontribusi lebih di pemerintahan, sedangkan presiden ingin mendapatkan orang ahli yang tidak terikat dengan mafia energi di Indonesia,” [ungkas Muradi.
Sementara itu, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyesalkan publik yang dianggapnya tidak adil jika hanya menyalahkan Presiden Jokowi. “Sebelum ada keputusan untuk mengumumkan Arcandra sebagai Menteri ESDM, seharusnya ada masukan dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait status kewarganegaraan Arcandra. Kita tidak ‘fair’ kalau seluruhnya menyalahkan Jokowi,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (16/8).
Bahkan, menurut Direktur Eksekutif IPI ini, pemberian informasi mengenai calon pejabat negara seharusnya juga menjadi tanggung jawab intelijen yang dimiliki kepolisian maupun kejaksaan agung. “Sepertinya ada proses yang terlewatkan sehingga dampaknya menjadi fatal, meskipun Arcandra sendiri sudah memilih kewarganegaraan Indonesia,” tambah Burhanuddin.
Burhanuddin juga menyayangkan sikap Arcandra, karena tidak memberikan penjelasan awal terkait kewarganegaraannya ketika dipanggil “pulang” oleh Presiden Jokowi. “Memang seharusnya sebelum dilantik dia (Arcandra) ngomong bahwa memang dia punya dua kewarganegaraan,” ujarnya.
Burhanuddin berharap, kasus dugaan dwikewarganegaraan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak kembali ‘kecolongan’.
“Tapi kita mencoba berpikir bahwa Arcandra ini aset bangsa, dia menjadi orang terbaik di bidangnya. Punya enam temuan yang sudah dipatenkan di dunia terkait eksplorasi lepas pantai (offshore) dan dia juga pernah menduduki posisi strategis di perusahaan top migas. Jadi sebenarnya sisi itu yang seharusnya menjadi pintu masuk bagi dia untuk mendapat kewarganegaraan Indonesia,” kata Burhanuddin seperti yang dikutip Republika.co.id. (*mc)
