Nusantarakini.com, Jakarta-
Beredarnya pemberitaan di beberapa media terkait pidato Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) yang dipersepsikan sebagai permohonan maaf Risma untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta, mendapat klarifikasi dari beberapa pengurus Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, belum ada instruksi dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri (Mega) terkait penunjukan Risma untuk maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Hasto mengungkapkan klarifikasi tersebut terkait permintaan maaf Risma kepada seluruh warga Surabaya saat menghadiri peluncuran Kampung KB di RW XII Sidotopo Jaya, Semampir, Kamis (4/8/2016) pagi. Ternyata akhirnya diketahui bahwa permintaan maaf tersebut tak terkait Pilgub DKI. “Belum (ada instruksi). Saya juga enggak tahu minta maaf karena apa,” kata Hasto seperti dilansir Kompas.com, Kamis (4/8/2016).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana tidak banyak berkomentar terkait kuatnya wacana Risma akan dicalonkan menjadi gubernur DKI oleh PDI-P. Dia hanya menegaskan bahwa dia dan Risma masih berkomitmen untuk membangun Surabaya hingga lima tahun ke depan. “Saya dan bu Risma sudah berkomitmen untuk memimpin Surabaya hingga 2020,” kata Wisnu, Rabu (3/8/2016), seusai menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Surabaya.
Ketua DPC PDI-P Surabaya ini memilih tidak bersikap soal wacana Risma akan dicalonkan sebagai cagub DKI oleh PDI-P. “Kalau itu wewenang DPP, yang jelas sampai sekarang tidak ada perintah untuk bu Risma dari DPP untuk ke Jakarta,” terangnya.
Wisnu juga menolak berandai-andai bagaimana formasi pemerintahan Kota Surabaya jika ditinggal Risma ke Jakarta. “Saya juga masih kurang lama menimba ilmu dari bu Risma,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPC PDI-P Surabaya, Didik Prasetiyono ikut menanggapi pernyataan permintaan maaf yang disampaikan Risma yang sempat membuat heboh di media sosial. Didik menjelaskan, permintaan maaf Risma itu merupakan hal yang biasa disampaikan di setiap kali acara yang dihadiri di Bulan Syawal, mengingat momennya masih dalam konteks perayaan Lebaran. “Jadi, itu biasa dan wajar disampaikan di berbagai kesempatan pada Bulan Syawal,” katanya.
Terkait pencalonan Risma sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, Didik mengatakan hal itu bukan wewenang DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ataupun kehendak Risma sendiri. Menurutnya, keputusan itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarno Putri. “Bahkan, hingga saat ini belum ada perintah apapun dari DPP PDI-P kepada ibu Risma terkait Pilkada DKI Jakarta,” ujarnya.
Klarifikasi juga disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya, Muhammad Fikser. Menurutnya, permohonan maaf itu dalam rangka berakhirnya bulan syawal atau dalam konteks Lebaran. “Jadi, tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta, mohon jangan dikait-kaitkan,” jelas Fikser.
Berikut pidato lengkap Risma yang banyak dipersepsikan permohonan maaf untuk menuju Pilkada DKI Jakarta, seperti yang dilansir Tempo.co: “Ini hari terakhir-terakhir, sudah habis juga (syawalnya), saya mohon maaf, saya atas nama pribadi dan keluarga serta mungkin staf aparat Pemerintah Kota Surabaya mulai dari staf kelurahan, lurah, camat, staf kecamatan sampai kepala dinas, kalau ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,” kata Risma dalam sambutannya di Kampung KB, Sidotopo Jaya, Semampir, Surabaya.(*mc)
