Nusantarakini.com, Jakarta –Pengamat masalah sosial, ekonomi dan politik, Chandra Suwono, berpendapat bahwa pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia saat ini sedikit mirip, walaupun tidak sama persis dengan pembangunan yang dilakukan di Tiongkok pada akhir tahun 70-an dan tahun 80-an pada era Mr Deng Xiao Ping, yaitu meletakan dasar dasar yang kokoh untuk menuju kemandirian satu bangsa.
Menurut Chandra, pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan-pelabuhan internasional serta zona-zona industri yang terintegrasi menjadi satu kesatuan, adalah syarat utama untuk mengundang investasi yang bermutu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah payung hukum atau kepastian hukum yang menjamin investasi tersebut.
Chandra menambahkan, dana investasi akan mengalir dengan pasti ke tempat-tempat yang aman, kondusif dan menguntungkan. Dia akan melintasi batas suku bangsa, agama maupun ideologi.
“Hampir 80% industri di Taiwan sudah pindah ke daratan Tiongkok. Dan apabila kita jalan-jalan di Jalan Nan Jing Lu di kota megapolitan Shanghai, kita akan menemukan restoran-restoran dan coffee-coffee yang mewah dan lebih dari 50% pemiliknya adalah warga Hongkong yang sudah berinvestasi semenjak tahun 90-an,” terang Chandra dalam keterangan persnya kepada redaksi, Jakarta, Senin (28/9/2020).
Lebih lanjut, pria yang konsen dengan geopolitik ini menceritakan, pada Era Deng Xiao Ping pembangunan dikhususkan pada beberapa propinsi yang memungkinkan dibangunnya pelabuhan-pelabuhan modern dan besar yang terintegrasikan pada zona-zona industri. Serta disiapkan infrastruktur jalan yang memadai dan payung hukumnya berupa insentif pajak nol persen selama 15 tahun pertama dan dipotong 50% pada 15 tahun berikutnya. Artinya ada kepastian insentif pajak selama 30 tahun.
“Inilah yang membuat Tiongkok menjadi surga untuk investasi bagi dunia global dan ditambah lagi buruh yang murah, serta etos kerja yang baik. Ini terjadi pada beberapa propinsi seperti Guang Dong, Jiang Su, Ze Jiang dan Shan Dong. Dan inilah daerah yang menopang ekonomi Nasional nya. Dan yang paling istimewa adalah Mr Deng tidak dikatakan telah menjual negaranya ke asing aseng. Beliau mengatakan bahwa yang kita lakukan ini akan dinikmati hasilnya oleh anak cucu kita. Dan apa dikatakan Mr Deng, terbukti hari ini,” ungkap Chandra.
Disamping infrastruktur yang telah dan sedang disiapkan oleh pemerintahan sekarang, sambung dia, pada tahun 2018 pemerintah melalui menteri keuangan sudah mengeluarkan tax holiday, yaitu insentif pajak serta telah menyiapkan payung hukum melalui rancangan UU cipta kerja atau omnibus Law, yang saat ini belum disahkan.
“Dan kelebihan kita dari bangsa lain adalah bahwa negara kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Misalnya di Morowali ada cadangan nikel terbesar di dunia. Dan melalui UU No 4 tahun 2009 pemerintah melarang ekspor nikel dalam keadaan mentah, dan dijalankan oleh pemerintahan saat ini,” terangnya.
“Karena nikel adalah masa depan dunia, sebab didalamnya terdapat 17 unsur atom yang disebut mineral tanah jarang atau logam tanah jarang. Rare earth material ini yang membuat pemerintah melarang ekspor nikel mentah. Dan siapapun yang berminat dengan nikel dan elemen keturunannya harus keberinvestasi dengan teknologi dan finansial untuk membangun smelter,” imbuhnya.
Chandra mengungkapkan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah membuat landasan dasar untuk kemandirian satu bangsa. Tentu hal ini membuat negara-negara Barat seperti Amerika menjadi tidak senang, karena eksistensi penguasaannya terhadap Indonesia menjadi terganggu.
“Maka melalui kaki tangan atau proxy-proxy-nya selalu menghadang gerakan-gerakan pemerintah ditambah lagi manusia-manusia yang mabok agama, yang gagal dan frustrasi karena tidak mendapatkan posisi,” bebernya.
“Menghasut dan mengiring kebangkitan PKI, isu khilafah dan teriak-teriak pemerintah telah menggadaikan negara ke asing aseng dan membuat kekacauan dengan segala cara. Disamping dapat membahayakan keutuhan NKRI, juga merupakan tantangan berat bagi pemerintahan saat ini,” lanjutnya.
Dalam penutupnya, Chandra berharap, semoga dengan keterpaduan 2 kekuatan antara bapak Jokowi dan bapak Prabowo dan dukungan masyarakat yang waras dapat melewati rintangan ini, dan bisa meletakan pondasi yang kokoh untuk kemandirian NKRI. [rc]
