Nusantarakini.com, Jakarta –“Renungan Bangsa! Bangkit sekarang atau mati dilindas oligarki.
Beda Anies, Beda Jokowi. Benarkah Anies untuk pribumi, Jokowi untuk oligarki?”
Pencarian calon presiden (capres) dan partai politik (parpol) yang ideal, suka tidak suka akan lebih pas dan menarik jika kita menghadapkan dua fakta model kepemimpinan yang saat ini sedang berkuasa agar bisa menjelaskan perbandingan dengan nyata untuk mengambil kesimpulan terbaik, jadi bukan saatnya berteori lagi.
Pernah saya tantang para buzzer bayaran yang diternak oligarki pembully Anies, “coba tunjukan satu saja kalau ada team sukses Anies Baswedan yang kaya dapat duit dari hasil jadi team sukses atau dapat jabatan di perusahaan BUMD atau dapat proyek?!”
Saya tunggu cukup lama mereka terdiam tidak bisa menjawab lalu saya simpulkan artinya tidak ada, memang faktanya tidak ada.
Anies Baswedan tidak bagi-bagi proyek, tidak bagi-bagi jabatan untuk team suksesnya, apalagi melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Team suksesnya pun tidak minta imbalan apa-apa, tidak mau membebani, dan membiarkan Anies bekerja untuk kebahagiaan seluruh warga Jakarta tanpa membedakan pendukung atau bukan pendukungnya.
Habib Rizieq Shihab (HRS) potret pendukung yang paling ikhlas. Rela dipenjara dan dimusuhi rejim Jokowi demi memperjuangkan kedaulatan pribumi melawan dominasi Cina. Ketika dipenjarakan pun tidak lantas merengek minta balas budi dibebaskan, karena HRS tidak mau merepotkan dan tahu ada kekuatan uang cukong mengalir ke kantong para elit penguasa untuk memenjarakan HRS akibat dendam kalah di pilkada DKI. Terindikasi juga Tiongkok yang ingin mengkomuniskan Indonesia merasa terhalangi oleh HRS yang keras menentang komunis.
Beda dengan Jokowi-Ahok ketika baru terpilih. Semua pejabat dari lurah sampai eselon diganti kroni-kroninya dengan kedok lelang jabatan. Yang lebih parah lagi baru menjabat sudah bagi-bagi proyek. Munculah korupsi besar seperti korupsi bus karatan 1,7 trilyun, kasus korupsi tanah SHGB Sumberwaras 700 milyar, kasus korupsi tanah Cengkareng milik pemda sendiri dibeli 400 milyar; yang hingga kini kasusnya harusnya Jokowi dan Ahok terlibat tetapi lolos dibiarkan tak tersentuh KPK.
Model pendukung yang digerakan bukan dengan ketulusan memperbaiki negara tetapi transaksional dengan pencitraan berbiaya tinggi. Inilah yang bikin hancur keuangan negara. Kas negara dan jabatan publik yang diselewengkan, dibagi-bagi buat bancakan para kroni dan team suksesnya yang menagih janji atas biaya yang dikeluarkan.
Bayangkan baru di tingkat Pemda DKI saja sudah merusak tatanan negara dan terbukti setelah jadi presiden lebih parah lagi daya rusaknya. Hutang negara ugal-ugalan terancam gagal bayar. Terjadi korupsi dan penjarahan aset negara besar besaran seperti korupsi Asabri 22 trilyun, Jiwasraya 17 trilyun, dana sawit 7 trilyun, bansos covid 100 trilyun. 170 trilyun dana penyusutan harga petramax raib tidak masuk kas negara. Tarif listrik tinggi termasuk termahal di dunia karena sektor ini dikuasai asing. BBM makin mahal bahkan premium dihilangkan. Rakyat diperas dengan aneka pajak. Tarif tol tinggi. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan pendapatan rakyat, dll.
Beda dengan Anies Baswedan yang fokus membangun tanpa meninggalkan kaum lemah miskin kota. Membangun kembali rumah susun gratis di Kampung Akuarium yang digusur dihancurkan Ahok rata dengan tanah. Padahal Kampung Akuarium mayoritas pendukung Jokowi dan Ahok. Atas dasar kemanusiaan dan kedaulatan pribumi dengan cepat Anies Baswedan membangun kembali rusun gratis yang sekarang sudah ditempati.
Inilah bukti nyata Anies berdiri tegak menaungi kaum miskin lemah yang wajib dibela dan diberdayakan bukan malah digusur, dibuang, dan disingkirkan dari kota.
Tidak hanya Kampung Akuarium, Anies banyak membangun pemukiman yang ketika era Ahok dan Jokowi dijanjikan mau dibikin kampung deret. Setelah Jokowi Ahok jadi gubernur malah digusur. Betapa banditnya mereka membohongi kaum miskin kota. Menggusur dan mengusir setelah bekuasa.
Beda dengan Anies yang justru membangun kembali pemukiman yang digusur walaupun mereka bukan pendukung Anies.
Air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia, ketika PDAM dikuasai asing dengan harga mahal naik tiap tahun, kualitas rendah, pelayanan buruk. Anies mengambil alih semuanya dari asing, kini warga jakarta dapat layanan air PAM berkualitas tinggi, pelayanan bagus harga murah.
Ini hanya sedikit gambaran nyata Anies bekerja untuk semua rakyat tanpa pandang bulu, mengembalikan kedaulatan dari para penindas yang menjadikan rakyat sebagi obyek bisnis demi memperkaya segelintir kelompok pengusaha yang berkolusi dengan penguasa. Banyak sekali kebijakan kebijakan Anies untuk membahagiakan warganya.
Di bidang pendidikan biaya sekolah dari SD-SMA gratis. Seleksi masuknya pun transparan dan jujur tidak ada biaya siluman masuk ke sekolah negeri.
Jauh beda dengan daerah di sekitar Jakarta seperti Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor yang masih ada biaya siluman untuk bisa masuk sekolah negeri lewat jalur tikus dengan nilai fantastis puluhan juta.
Banjir Jakarta yang dulunya jaman Jokowi dan Ahok menggenangi pemukiman dan jalan sampai berminggu-minggu, kini cepat surut berkat tata kelola kota yang baik dan sungguh-sungguh dalam mengatasi banjir. Ketika daerah sekitar Jakarta dan kota lain terdampak banjir cukup parah kini genangan banjir Jakarta cepat surut dan tidak separah jaman jahiliyah.
Moda transportasi umum yang disempurnakan Anies menjadikan Jakarta sebagai kota paling nyaman dibanding kota-kota lainya di seluruh Indonesia, bahkan moda transportasi Jakarta sudah menyamai kota kota dunia tanpa menggusur rakyat kecil. 2018 Jakarta peringkat 4 kota termacet di dunia, 2022 turun peringkat ke 47 keluar dari zona hitam kota termacet dunia. Tidak seperti jaman Ahok yang membuang, menyingkirkan rakyat kecil dengan melarang motor lewat jalan Sudirman, Thamrin. Anies mengembalikan kedaulatan rakyat kecil. Mengizinkan pengguna motor bahkan sepeda kayuh bisa menikmati jalan Sudirman, Thamrin dan sekitarnya. Inilah arif dan bijaknya Anies membangun Jakarta untuk semua tanpa membedakan kaya dan miskin. Tanpa membedakan yang punya mobil dengan yang hanya punya sepeda motor. Bahkan yang berjalan kaki pun dihormati dengan pembangunan trotoar yang sangat nyaman untuk para pejalan kaki. Trotoar sepanjang jalan Sudirman, Thamrin dan sekitarnya sekarang menjelma jadi tempat yang indah, bersih dan nyaman yang mempercantik Jakarta sebagai kota internasional. Jauh beda dengan Jakarta di jaman jahiliyah.
Beda Anies, Beda JokowiÂModel pendukungya pun beda..!..KONTRAS..! Bagai hitam putih…
Pentingnya introspeksi, belajar dari modus tipu-tipu pencitraan untuk sadar dan bangkit menyelamatkan negeri.
Jagad Indonesia dihebohkan dengan penipuan trilyunan rupiah dengan modus trading seperti binomo dan sejenisnya yang faktanya hanya pengemasan judi.
Modusnya sederhana hanya dengan konten video tipu-tipu seolah-olah sukses kaya raya dari trading yang diviralkan dengan membayar para influencer, membayar para buzzer, membayar publik figur, membayar artis, membayar youtuber untuk melancarkan modus penipuannya.
Alhasil banyak yang tertipu hingga milyaran. Korbannya ada yang gila, stress, dan stroke.
Bayangkan jika model penipuan seperti ini dipakai untuk menipu rakyat agar terpilih jadi presiden. Betapa bahayanya negeri ini jika dipimpin presiden dari hasil tipu-tipu konten video.
Bikin konten video masuk got untuk pencitraan pemimpin yang merakyat. Setelah jadi presiden semua harga kebutuhan rakyat dari minyak goreng, BBM, tarif listrik dinaikan. Kenapa dibikin konten video yg seolah merakyat karena aslinya tidak merakyat. Buktinya ketika terpilih jadi presiden kebijakannya banyak bikin susah rakyat. Keadaan negara jauh lebih bagus dari presiden sebelumnya.
Bikin konten video mobil Esemka untuk pencitraan pemimpin yang nasionalis. Setelah jadi presiden 2 periode Esemkanya tidak nongol-nongol. Waktu masih jadi gubernur katanya nunggu jadi presiden baru Esemka bisa direalisasikan.
Rakyat secara sporadis dibohongi dengan Janji kampanye seperti Kartu Indonesia Sehat untuk berobat gratis, faktanya malah bikin Keppres yang mengancam penunggak BPJS terancam denda 30 juta.
Kartu Sembako Murah katanya untuk belanja murah, faktanya sampai sekarang hanya omong kosong, malah harga minyak goreng naik 2 kali lipat, harga sembako naik tajam.
Kartu Indonesia Pintar katanya kuliah gratis, faktanya biaya kuliah makin tinggi tak terjangkau.
Fakta kondisi negara makin kacau malah lebih bagus pemerintahan sebelum Jokowi.
Sampai sekarang masih bias. Sulit mengatakan pendukung Jokowi itu disebut pendukung Jokowi atau pegawai Jokowi. Para buzzer rupiah, awak media, youtuber, influencer yang selama ini terus masif untuk pencitraan Jokowi ternyata bukan gratisan tapi sudah seperti karyawan tetap. Jadi loyalnya mereka yang membabibuta bukan atas dasar semangat memperbaiki bangsa tapi bodohnya yang semangat demi rupiah tak peduli negara hancur lebur babak belur.
Pencitraan yang berbiaya tinggi ini imbasnya sangat merusak negara. Pos-pos jabatan penting di BUMN, lembaga negara, Kementrian diisi, dibagi-bagi para kroni, dijadikan bancakan secara membabibuta. Dampaknya 67% BUMN bangkrut terlilit hutang keuntungan perusahan dikorupsi tidak masuk kas negara tapi masuk ke kantong individu. Kas negara kosong, hutang negara ugal-ugalan, negara terancam gagal bayar hutang. Negara terbebani bayar bunga hutangnya saja, belum pokoknya 500 trilyun pertahun diambil dari pos APBN. Rakyat terbebani hutang negara 25 juta per kepala.
Korupsi makin parah di semua sektor.
Disinilah terjadi kerusakan sistem negara yang sangat parah. Terjadi perampokan aset negara yang luar biasa.
Bayangkan PLN itu perusahaan negara tetapi pemerintah punya hutang ke PLN 70 trilyun. Padahal rakyat bayar listrik tunai dan mahal, telat sedikit saja diputus sambungannya. Ini satu contoh manajemen negara yang amburadul.
Contoh lain yang lucu, ijin PT Freeport berakhir tahun 2022. Moment habisnya ijin ini harusnya dijadikan kesempatan melakukan perjanjian ulang yang menguntungkan negara bukan malah dibeli dengan harga 50 trilyun yang uangnya dari hutang bank. Sebegitu licik dan serakahnya elit penguasa ini menyelewengkan kekuasaanya untuk mengalirkan uang hasil penjualan aset negara ke kantong pribadi. Rakyat yang babak belur harus mengembalikan dan bayar bunga bank padahal Freeport bisa dikuasai hanya dengan model perbaikan kontrak perjanjian.
Indonesia Butuh Capres dan Parpol yang Berani Audit Seluruh Kontrak Perjanjian Pengelolaan Tambang yang Hampir Seluruhnya Terindikasi Korup dan KolusiHampir semua kontrak perjanjian pengelolaan sumberdaya alam terindikasi kolutif. Maka walaupun Indonesia kaya dengan sumberdaya alam, negara tetap miskin karena income yang masuk ke kas negara sangat kecil.
Kilang gas tangguh yang dijual murah ke Cina jaman Megawati juga harus dievaluasi. Jika ditemukan unsur kolusi dalam perjanjian kontraknya maka harus diusut tuntas untuk mecegah kebocoran income negara.
Harusnya negara dapat income 50% dari semua pengelolaan sumber daya alam, baru Indonesia bisa makmur sejahtera seperti negara Arab Saudi dan Brunai yang pemimpinya amanah mampu mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyatnya.
Semua kontrak perjanjian pengelolaan sumberdaya alam harus diaudit dan dievaluasi kembali. Harus diusut, banyak ditemukan indikasi kolusi yang menyebabkan income negara sangat kecil.
Dari sektor batubara saja jika dikelola dengan amanah sudah bisa melunasi seluruh hutang negara. Belum sektor lainya seperti komoditas sawit, minyak, gas, nikel, emas.
Jika kebocoran income ke negara dari kekayaan sumberdaya alam bisa diaudit, bukan tidak mungkin Indonesia jadi negara terkaya di dunia.
Untuk bisa mewujudkan semuanya harus ada presiden yang amanah dan jujur. Bukan presiden boneka oligarki.
Ada setitik celah harapan dengan mengawal pemilu yang bersih untuk mengusung capres yang amanah. Walaupun jalan ini cukup sulit karena harus bertarung dengan para bandit oligarki dengan modal uang tak terhingga yang bisa membeli oknum-oknum di KPU, Bawaslu, aparat, lembaga negara, parpol, elit parpol, lembaga survei, penegak hukum, mahkamah konstitusi dll.
Bawaslu Kunci Utama Pemilu JurdilBersih bobroknya pemilu tergantung dari kualitas anggota Bawaslu, karena ini lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah sebagai wasit untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dari mulai KPU, panitia TPS, parpol peserta pemilu, caleg, capres, cabup, cawalkot, saksi, aparat, birokrasi rezim berkuasa dll, agar tidak terjadi kecurangan.
Kondisi akan sangat kacau jika yang terjadi malah oknum Bawaslu-nya ikut bermain dalam kecurangan seperti mengatur pemenang dengan imbalan uang yang cukup besar.
Potensi oknum Bawaslu dalam mengatur pemenangan caleg, capres, cagub, cawalkot sangat besar terutama Bawaslu ditingkat kecamatan. Mengingat anggota Bawaslu di tingkat kecamatan ada kecenderungan perekrutannya kurang berkualitas. Biasanya direkrut dari orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Hanya berdasarkan relasi, perkoncoan, kekerabatan atau pertemanan dengan pejabat setempat. Jadi ketika di iming-imingi uang yang besar untuk mengatur pemenangan calon tertentu cenderung tidak menolak. Inilah yang terjadi selama ini. Makanya pemilu bobrok.
Harusnya anggota Bawaslu bekerja amanah dan jujur, jangan tergiur iming-iming materi. Anggaplah tugasnya sebagai bentuk perjuangan untuk memperbaiki negara.
Jika ada yang melakukan politik uang sekecil apapun harus ditindak tegas dengan diskualifikasi. Keluarkan dari arena pemilu walaupun capresnya petahana atau calegnya orang kuat.
Kunci masuknya oligarki, cukong, atau pengijon dari bagi bagi duit, sembako dll ketika pemilu dan pilkada. Inilah yang bikin negara hancur babak belur. Dimulai dari presiden, anggota dewan, gubernur, bupati, walikota yang terpilih dari hamburkan uang untuk sogok pemilih, sogok saksi, sogok panitia TPS, sogok KPU, sogok Bawaslu, sogok aparat dll. Ketika mereka menjabat tidak lagi berpikir membangun negara tetapi bagaimana cara mengembalikan modal yang dipinjam dari oligarki atau cukong atau pengijon.
Caleg juga tidak bisa berbuat banyak ketika ada oknum Bawaslu mengimingi dengan memberikan uang sekian milyar di muka, dijamin dapat kursi. Ini pelanggaran pemilu yang serius. Tetapi kepada siapa harus melaporkan kejahatan seperti ini. Lapor polisi tidak mungkin. Lapor Bawaslu makin tidak mungkin lagi.
Bukan mencurigai, faktanya ada fenomena parpol baru yang tidak terkenal dan calegnya tidak terlihat turun ke bawah, tetapi di DKI Jakarta dapat kursi merata di tiap dapil 1 kursi. Belakangan parpol ini seperti bawa agenda oligarki atau cukong pengembang pulau reklamasi untuk balas dendam karena Anies menutup izin pulau reklamasi. Fenomena seperti ini tidak menafikan bahwa jual beli kursi itu patut diduga ada. Namun cara mengusutnya juga susah bagai benang kusut.
Kecurangan pemilu seperti ini jangan dibiarkan harus dicari solusinya.
Model Pemilu Terbaik Paling Demokratis dan Hemat AnggaranÂPemilu 1999 era Presiden Habibie contoh pemilu terbaik paling jujur dengan hemat anggaran hanya 1,9 trilyun.
Patut dipatenkan jadi model pemilu Indonesia. Anggota Bawaslu dan KPU ada perwakilan dari parpol peserta pemilu yang positip bisa meminimalisasi kecurangan di internal KPU dan Bawaslu.
Keserakahan parpol besar yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan arogan telah mengubah aturan pemilu seperti sekarang dengan pembatasan presiden threshold dan parlemen threshold, ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan UUD 1945.
Membatasi president dan parlement threshold sama saja menjerat leher partai sendiri, karena suatu saat parpol besar bisa tidak laku dan berubah jadi parpol kecil terlempar dari senayan.
Ketika besar sebaiknya “ojo dumeh” dengan menindas dan menzolimi yang kecil. Pengembalian presiden dan parlemen threshold ke 0% demi keadilan demokrasi adalah jalan terbaik.
Indonesia Butuh Capres dan Parpol yang Berani Merubah Skema Pembagian Keuntungan Hasil Sumberdaya AlamRakyat harus disadarkan. Saatnya rakyat bergerak untuk menyelamatkan Indonesia.
Dulu para pejuang berjuang lebih berat. Tidak hanya harta benda yang dikorbankan, nyawapun dikorbankan demi mengusir penjajah untuk merebut kemerdekaan. Sekarang sudah merdeka jangan sampai dijajah lagi oleh para oligarki untuk kepentingan asing dan aseng.
Perjuangan sekarang lebih mudah, hanya kawal pemilu bersih, dukung parpol dan capres pro pribumi yang bekerja untuk kepentingan pribumi guna menyelamatkan kekayaan sumberdaya alam untuk kemakmuran pribumi.
Kesadaran penyelamatan bangsa dan negara harus dimulai dari rakyat. Rakyat harus dibangunkan dari tidur yang panjang agar sadar dan mau interospeksi. 3,5 abad kekayaan alam dikuras dan dirampok penjajah Belanda. Satu abad setelah merdeka kekayaan sumberdaya alam dikuras dan dirampok oleh kaki tangan penjajah atau londo ireng. Belandanya diusir tetapi budaya birokrasi pemerintahanya digunakan sampai sekarang untuk berkuasa. Akibatnya rakyat tetap hidup miskin seperti jaman penjajah.
Rakyat harus berani meninggalkan parpol yang selama ini dipilihnya. Pilihlah parpol dan capres yang berani bikin perjanjian kontrak politik dengan rakyat untuk membuat undang-undang penyelamatan kekayaan sumberdaya alam seperti minyak, gas, batubara, emas dan mineral lainya dengan pembagian keuntungan 50% untuk negara, 50% untuk investor.
Selama ini pemasukan negara dari hasil keuntungan sumber daya alam sangat kecil 10% ke negara, 90% ke investor. Pemasukan negara yang sangat kecil ini sangat merugikan negara, hanya memperkaya elit penguasa dan konglomerat kroninya. Jika pembagian keuntungan pengelolaan sumber daya alam dengan cara dimaling dan dikorupsi maka sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah jadi negara besar dan maju.
Contoh sekarang harga batubara di dunia naik. Yang makin kaya konglomerat batu bara asal Singapura yang menguasai tambang batubara di Kalimantan. Sedangkan negara harus membeli batubara dengan harga mahal untuk pembangkit PLN. Dampaknya tarif listrik ikut naik. Yang benar harusnya negara makin kaya ketika harga minerba naik.
Cadangan kekayaan sumberdaya alam Indonesia akan habis ditambang sampai 50 tahun kedepan. Terjadi eksploitasi besar-besaran. Kalau mau menyelamatkan negara saatnya sekarang, jangan terlambat.
Saat ini 40% suplai emas dunia dipasok dari Indonesia. 70% nikel dunia dipasok Indonesia. 60% batubara dunia disuplai Indonesia. 50% gas dunia disuplai Indonesia. Indonesia urutan ketiga sebagai negara pemasok minerba dunia. Bisa dibayangkan, seharusnya Indonesia jadi negara terkaya didunia. Faktanya malah sebagai negara miskin dengan hutang yang tinggi, terancam gagal bayar. Ini akibat salah pilih parpol dan salah pilih presiden yang berakibat salah kelola negara.
Harusnya keuntungan dari hasil kelola kekayaan sumberdaya alam masuk ke kas negara yang terjadi malah mengalir kekantong pribadi para penguasa. Hanya 10% yang masuk ke kas negara dengan pembagian pemerintah pusat 4%, propinsi 1,5%, Kabupaten penghasil 2,5%, Kabupaten lain se Indonesia 2%. Yang 90% jadi bancakan dinikmati investor dan para elit penguasa.
Rakyat Harus Merevolusi Diri Meninggalkan Parpol LamaRakyat harus berani merevolusi diri untuk membuang jauh parpol dan capres yang tidak memihak ke rakyat.
Kontrak perjanjian politik antara rakyat dengan parpol atau capres yang ditandatangani kedua belah pihak itu penting dan berkekuatan hukum agar rakyat tidak dikibuli, ditipu dengan janji kampanye.
Secara hukum janji kampanye dikategorikan sebagai visi dan misi kampanye jadi tidak bisa dituntut secara pidana akibatnya selama ini rakyat jadi korban penipuan janji kampanye.
Kadang demi berkuasa capres nipunya keterlaluan, setelah berkuasa berbanding terbalik dengan janjinya. Janjinya dollar turun faktanya naik, janjinya ekonomi meroket faktanya nyungsep, janjinya harga sembako turun faktanya harga minyak goreng malah naik 2 kali lipat, janjinya ciptakan jutaan lapangan kerja faktanya banyak pengangguran, janjinya bagi Kartu Indonesia Sehat untuk berobat gratis faktanya malah bikin kepres yang ancam denda 30 juta bagi penunggak BPJS, Janjinya BBM murah faktanya setelah jadi presiden BBM naik diam diam, premium dihilangkan, listrik naik diam diam, tol. naik diam-diam, dll.
Tidak ada manfaatnya debat dan kampanye jika tidak punya kekuatan hukum hanya jadi ajang tipu-tipu yang habiskan waktu dan uang negara.
Rakyat harus mulai disadarkan agar bisa merevolusi diri, belajar berpikir realistis dan logis.
Pilihlah parpol, caleg, capres yang berani teken kontrak perjanjian politik. Yang tidak berani teken kontrak perjanjian politik dengan rakyat sebaiknya tinggalkan jauh-jauh karena berpotensi jadi penipu.
Kalau ingin maju dan jadi negara besar, Bangsa Indonesia jangan malu belajar dari negara negara Islam yang pemimpinya amanah dan jujur dalam mengelola kekayaan alam. Arab Saudi, Brunai Darussalam, Kuwait, Uni Emirat Arab dulunya negara miskin. Setelah ditemukan tambang minyak dengan pengelolaan yang amanah keuntunganya 60% masuk ke kas negara 40% ke investor. Bandingkan dengan Indonesia 10% masuk ke negara, 90% ke investor.
Sekarang negara tersebut jadi negara kaya raya yang rakyatnya hidup bahagia, pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, biaya rumah sakit digratiskan, negara menjamin lapangan pekerjaan bagi pribumi, kredit rumah bebas bunga, rakyat digratiskan dari aneka pajak dll.
Ada hal menarik yang membahagiakan rakyatnya dan patut ditiru, di Arab Saudi kendaraan bebas pajak dan toll gratis.
Walaupun harga minyak dunia naik harga pertamak di dalam negeri Arab Saudi tetap Rp. 3.280.
Di Brunei Darussalam harga pertamak Rp. 5.400. Negara benar benar melindungi rakyatnya. Bandingkan dengan Indonesia yang sama-sama sebagai penghasil minyak dunia, harga BBM terus naik secara liberal mengikuti harga dunia yang dipatok dengan nilai dollar AS, disatu sisi penghasilan rakyat yang mayoritas hidup dipedesaan sebagai petani pendapatanya sangat kecil harus belanja kebutuhan yang harganya ikuti dollar AS. Jelas ini menyulitkan rakyat dan tidak adil ditambah saat ini rakyat terbebani hutang negara 25 juta perkepala. [mc]
Foto: KompasTV
Bersambung…….*NA. Haryokusumo Diatmodjo, Aktifis 98 Garis Putih, Pemerhati Politik dan Tata Negara dari Government and Policy Institut.
©2016 All Rights Reserved. NusantaraKini.com News Group.
