Nusantarakini.com, Jakarta –
Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa banyak pollster di Indonesia berperilaku khianat. Mereka menjual integritas intelektualnya demi memenangkan klien yang membayari polling yang mereka lakukan. SMRC adalah salah satu pollster pertama di masa reformasi, pecahan dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) yang didirikan oleh Bill Liddle dengan murid-murid Indonesianya di Ohio University. LSI berdiri 2003 dengan menggunakan dana bantuan Jepang, di masa pemerintahan Megawati.
LSI semula dimaksudkan untuk mengembangkan demokrasi, namun uang trilyunan dalam pemilu telah membuyarkan cita-cita itu. Seorang pendiri melihat mudahnya meraup uang melalui pengarahan opini publik yang percaya kepada integritas peneliti politik (pollster). Pengarahan opini publik dengan membentuk image-image yang berlawanan dengan kenyataan disebut framing adalah pekerjaan khianat yang dengan segera mengundang penentangan dari pendiri LSI lainnya.
SMRC adalah wujud kongkrit dari penentangan itu. SMRC ingin mewujudkan tujuan LSI yang sesungguhnya. Apa lacur, SMRC ternyata jatuh ke lubang kenistaan yang sama.
Publik pasti belum lupa ketika Saiful Mujani, pendiri SMRC, mengunggah dokumen hoax yang menyebutkan bahwa Anies-Sandi menandatangani dokumen perjanjian akan menjadikan Jakarta sebagai kota syariah. Sebagai pemilik perusahaan polling yang dikontrak oleh Ahok, Saiful mestinya membantu Ahok melalui keilmuannya. Saiful menghancurkan kredibilitas intelektualnya dengan meluncurkan hoax itu. Ia menjual integritas ilmiah yang melekat pada pekerjaan pollster, demi keuangan yang mahakuasa.
Perilaku ini berlanjut di tahapan kedua pilkada DKI ketika SMRC me-release hasil survei bahwa “Anies hanya unggul kurang dari 1%”. Pada kenyataannya Anies unggul landslide, hampir 20%. Bagi pollster profesional selisih sebesar itu sangatlah aib, dan tidak mungkin terjadi bila survei dilakukan dengan menggunakan prosedur ilmiah. Hasil itu hanya bisa terjadi bila prinsip-prinsip ilmiah telah dibuang, dan pollster bekerja menurut standar politik belaka.
Kecenderungan politik yang sama terjadi lagi dalam dua polling terakhir yang dilakukan oleh SMRC. Pada tanggal 29/9/17 SMRC mengumumkan bahwa pendukung Prabowo, PKS dan Gerindra telah memobilisir anak-anak muda untuk percaya bahwa “PKI akan bangkit”. Analisis SMRC itu dipenuhi oleh interpolasi, ekstrapolasi dan simplifikasi, yang pada akhirnya membuahkan sulapan kesimpulan yang jauh dari standar ilmiah. (Saya tidak perlu uraikan di sini soal itu, mungkin dalam tulisan terpisah). Kemudian pada tanggal 5/10/17 SMRC merelease lagi hasil surveinya yang mengatakan bahwa elektabilitas Jokowi mencapai 38,9% sementara Prabowo hanya 12%. Terdapat selisih lebih dari 200%, dimana logikanya?
Seperti diketahui Jokowi belum mengukir kinerja apapun, semua proyek-proyeknya belum ada yang kelar. Sementara itu ia terus dihujani kritik publik berkenaan dengan penumpukan utang yang luar biasa, investasi Cina tanpa lapangan kerja, kenaikan harga energi, penghapusan subsidi, ekonomi melambat, penurunan daya beli dst. Di sisi politik, partai yang dipetugasi Jokowi kalah di banyak pilkada yang dulu dikuasainya seperti Jakarta dan Banten. Di Jateng yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng, calon-calon PDIP berguguran seperti laron menyerbu api lilin.
Di dalam situasi seperti itu darimana rasionalnya Prabowo yang hanya selisih 4% dari Jokowi pada tahun 2014 kok sekarang ambrol menjadi berselisih lebih dari 200% ?
Alasan apapun diberikan Saiful Mujani tidak akan meyakinkan. Penjelasan paling meyakinkan hanyalah bahwa Saiful Mujani sedang menjalankan lagi pekerjaan khianatnya yaitu menipu rakyat melalui polling. Ia telah dibayar untuk membangun opini publik (framing) bahwa “Prabowo adalah pengusung radikalisme yang telah memobilisasi orang-orang muda dengan isu itu untuk menyerang pemerintah.” Sebaliknya, Jokowi adalah politikus yang dicintai rakyat dengan elektabilitas 3 kali lipat pesaing terdekatnya.
Sangat memprihatinkan. Dulu mengaum seperti singa. Ternyata kamu hanya serigala berbulu domba. [mc]
*Radhar Tribaskoro, Politisi Partai Gerindara (Wakil Ketua Dewan Penasehat Gerindra Jawa Barat)
