Nusantarakini.com, Jakarta –
Salah satu faktor mengapa Jokowi Pilpres 2019 sangat mungkin gagal, yakni di mata “kelas menengah atas perkotaan”, Jokowi belum mampu dan berhasil menunjukkan prestasi sesuai janji kampanye Pilpres 2014 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah National) tahun 2014-2019. Kondisi kinerja Jokowi di mata kelas menengah atas perkotaan ini dapat mempengaruhi sikap penolakan terhadap Jokowi Pilpres 2019 mendatang. Hipotesis ini tentu masih perlu dibuktikan melalui penelitian lebih lanjut berdasarkan metodologi ilmiah dan obyektif.
Sementara ini, data elektabilitas Jokowi berdasarkan survei, lepas dibayar atau tidak oleh pendukung Jokowi, menunjukkan kemerosotan. Mei lalu, Menko Maritim di depan pertemuan nasional Golkar, klaim elektabilitas Jokowi di atas 50 persen. Lalu dia meyakinkan, Golkar sudah tepat dukung Jokowi Pilpres 2019 mendatang. Lalu, hasil survei Kompas menyebutkan, elektabilitas Jokowi 41,6 persen. Merosot lebih 20 persen. Terakhir, Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pasca Pilgub DKI 19 April menggambarkan elektabilitas Jokowi hanya 34,1 persen. Merosot sekitar 7 persen dibandingkan hasil survei Kompas.
Topik prilaku politik klas menengah telah menjadi obyek beragam diskusi dalam arena studi politik di Dunia Ketiga, termasuk di Tanah Air. Kehadiran mereka mampu menggerakkan aksi demo massal seperti Bela Islam di seluruh Indonesia terutama Aksi 212. Informasi dan issue politik kekuasaan lewat medsos mengalir dari Ibukota. Kelompok masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp 4-17 juta per bulan itu (sumber hasil suatu riset) tumbuh pesat selama lima tahun terakhir. Untuk memahami pengaruh klas menengah terhadap Pilpres 2019 lebih akurat dan obyektif, survei lapangan perlu dilakukan. Mereka adalah kelompok aktor politik sangat menarik.
Kriteria penilaian tentang kinerja Jokowi dapat ditentukan yakni (1) Janji kampanye saat Pilpres 2014 lalu; (2) RPJMN 2014-2019, disusun dan dibuat sendiri oleh Jokowi dan Timnya, bukan pihak lain seperti MPR atau DPR.
Khusus janji kampanye, terdapat berbagai sumber mengungkapkan. Ada mengungkapkan 66 janji, ada 54 janji, ada 19 janji, ada 11, 10 dan 9 janji. Ada penilaian, sepanjang sejarah Pilpres di Indonesia Capres Jokowi paling banyak memberikan janji kampanye. Terdapat 10 janji kampanye Jokowi paling sering dipersoalkan publik, yakni:
1. Merebut kembali (membeli) Indosat dari tangan asing.
2. Tidak bagi-bagi kekuasaan.
3. Tidak menaikkan harga BBM.
4. Ciptakan 10 juta lapangan kerja baru.
5. Tidak akan utang lagi.
6. Akan mempersulit investasi asing.
7. Tidak akan hapus subsidi BBM.
8. Bangkitkan industri mobil nasional.
9. Jaksa Agung bukan dari Parpol.
10. Tidak impor beras.
Janji Jokowi di atas, sebagian kecil dari puluhan janji. Hingga kini 10 janji ini tidak laksanakan konsisten dan konsekuen alias ingkar.
Dalam kajian prilaku pemilih, ada konsep swing voters atau massa mengambang. Jumlahnya bervariasi.
Swing voters ini berada di kalangan masyarakat kelas menengah atas perkotaan. Mereka memiliki banyak referensi berita prestasi Presiden Jokowi. Diperkirakan ada sekitar 40 persen tergolong massa mengambang atau swing voters ini.
Kalangan klas menengah atas ini cenderung menilai, Jokowi belum mampu menunjukkan prestasi atau keberhasilan sesuai janji kampanye. Satu janji paling menjadi perhatian klas menengah atas, yakni “tidak akan utang lagi”. Saat kampanye Tim Ekonomi Jokowi-JK berjanji takkan pernah berutang lagi. “Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Jokowi-JK menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun”, ujar Tim Jokowi-JK, Tjahyo Kumolo di Gedung DPR/MPR (3/6/2014).
Faktanya, utang Pemerintah (Pusat) malah semakin menumpuk. Bahkan, utang ke Cina (RRC) bertambah berlipat ganda.
Sebuah sumber portal medsos melaporkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI. Per akhir April 2017, total utang Pemerintah tercatat Rp 3.667,41 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 17 triliun, dibandingkan Maret 2017 (Rp 3.649,75 triliun). Dalam denominasi dolar AS, utang Pemerintah, April 2017, US$ 275,19 miliar, naik dari posisi akhir Maret 2017 sebesar US$ 273,98 miliar. Sebagian besar utang Pemerintah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai April 2017, nilai penerbitan SBN Rp 2.932,69 triliun, naik dari akhir Maret 2017 ( Rp 2.912,84 triliun). Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 734,71 triliun, turun dari Maret 2017 sebesar Rp 738,2 triliun.
Bahkan, Jokowi tak konsisten dan konsekuen atas ucapannya. Pidato Jokowi di KAA lantang menegaskan, tidak boleh bergantung kepada lembaga donor seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB. Fakta, pemerintahan Jokowi akan berutang Rp 32,5 triliun kepada Bank Dunia.
Pencairan utang ini bagian dari kesepakatan Bank Dunia dengan pemerintah Indonesia, Mei lalu. Utang dari Bank Dunia ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM.
Dari kriteria janji kampanye, adalah layak klas menengah atas belum melihat prestasi Jokowi urus pemerintahan dan rakyat RI. Belum ada data, fakta dan angka signifikan dapat disajikan, Jokowi sudah merealisir atau melaksanakan janji konsisten dan konsekuen.
Agar Jokowi tidak kehilangan dukungan dari klas menengah atas, harus mampu dan berhasil memenuhi puluhan janji. Adalah mustahil Jokowi mampu dan berhasil memenuhi 100 persen janji.
Hasil realisasi janji harus dipublikasikan sehingga persepsi publik klas menengah atas perkotaan ini menjadi positif dan pada gilirannya bersikap positif terhadap Jokowi Pilpres 2019 mendatang. Jika tidak bisa dibuktikan realisasi janji. Bagaimanapun, kesalahan atau kelemahan Jokowi inkar janji ini dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai “peluru perang udara” kekuatan oposisi untuk menggerus elektabilitas Jokowi. Harus ada klarifikasi dan pertanggungan jawab ke publik dari Jokowi, mengapa janji kampanye tidak ditepati atau dipenuhi?
Dengan perkataan lain, sesuai tradisi demokrasi sejati, harus ada akuntabilitas publik dari Jokowi terkait masalah janji-janji kampanye dimaksud.
Satu janji Jokowi membuat persepsi negatif dan cenderung tidak puas kelas menengah dan kaum terpelajar khususnya, yakni “tidak menaikkan harga BBM”. Faktanya? Belum genap 100 hari Jokowi jadi Presiden, sudah menaikan harga BBM. Akibatnya, sebuah lembaga survei menunjukkan, kepuasan publik terhadap Jokowi merosot drastis hanya mencapai 44,94 persen. Sejak Oktober 2014, Jokowi minimal enam kali melakukan kenaikan harga BBM. Klas menengah umumnya menggunakan kenderaan pribadi dan sangat dirugikan dengan kenaikan harga BBM. Akibatnya, mereka kian tidak puas terhadap Jokowi. Bukannya prestasi yang mereka lihat, malah kenaikan harga BBM sebagai inkar janji.
Tim Studi NSEAS memprediksi, bukan saja janji kampanye tidak konsisten dan konsekuen dilaksanakan, juga sejumlah besar program kerja tertuang di dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu contoh program Tol Laut. Target diperkirakan 30 persen saja tidak tercapai, jika tak boleh dinilai, gagal sama sekali. Selanjutnya, program penyediaan lapangan pekerjaan, akan jauh dari target capaian. Akibatnya, isu strategis pengangguran dan kemiskinan tidak dapat dijadikan modal kampanye Jokowi. Malah, bisa dijadikan klas menengah atas khususnya di perkotaan sebagai dasar argumentasi, Jokowi tak mampu dan gagal urus pemerintahan dan rakyat RI.
Jokowi berjanji akan mencapai pertumbuhan minimal 8 persen. Namun, fakta gagal, hanya mampu sekitar 5 persen. Hal ini semakin mendorong klas menengah atas menilai, Ahok tak mampu dan gagal urus pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, bisa jadi, memperkuat penolakan Jokowi lanjut sebagai Presiden melalui Pilpres 2019 mendatang.
Sebagai pemilih cenderung rasional dan punya referensi tentang keberhasilan dan kegagalan Jokowi memenuhi janji kampanye dan juga program kerja tertuang pada RPJMN, klas menengah atas perkotaan menjadi faktor mempengaruhi merosotnya elektabilitas Jokowi. Pada gilirannya membantu kegagalan memenangkan perebutan kekuasaan Pilpres 2019. [mc]
*Muchtar Effendi Harahap, (NSEAS: Network for South East Asian Studies)
