Nusantarakini.com, Jakarta –
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyarankan agar Jokowi tidak terlalu sering melakukan reshuffle terhadap menterinya. Hal ini terkait dengan mencuatnya kembali isu perombakan kabinet alias reshuffle jilid III yang akan segera dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah menteri di Kabinet Kerja.
“Jika sering melakukan reshuffle, semakin menunjukkan kelemahan Jokowi dalam memilih menteri. Meskipun urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala pemerintahan negara,” tutur Riza dikutip VIVA.co.id, Selasa, 25 April 2017.
“Reshuffle memang jadi hak prerogatif presiden, namun jangan terlalu sering dilaksanakan. Kalau semakin banyak reshuffle semakin menunjukkan kelemahan presiden dalam memilih,” imbuhnya.
Riza juga menyarankan, dalam melakukan reshuffle seharusnya dilakukan dengan cermat.
“Kami menyarankan persiden harus lakukan dengan cermat. Jangan sampai ada reshuffle setiap tahun. Meningkatkan kinerja tidak mesti selalu mengganti menteri,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.
Rizal juga menyarankan, dalam memilih menteri, harus dilihat integritas dan kompetensi dari calon menteri tersebut. Salah satunya, kata dia, bisa dengan melibatkan KPK atau lembaga lain dalam memberikan standar penilaian.
“Harapan kami ada standar yang baik yang dilaksanakan dalam memilih menteri,” harap Riza.
Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi menyinggung pergantian menteri di Kabinet Kerja bila para pembantunya itu gagal memenuhi target yang ditetapkannya.
“Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar, terlalu gede. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu 22 April 2017. (rm/ase)
