Nusantarakini.com, Jakarta –
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyambangi kantor KPK untuk menyampaikan sikap resminya terkait skandal korupsi e-KTP yang belakangan menjadi bola panas dan menyeret banyak nama besar di dalamnya.
Sekretaris Besar PB HMI Endri Susantri menegaskan, kasus e-KTP wajib dibongkar hingga tuntas.
“Kami mendukung penuh KPK agar menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya, tidak boleh ada tebang pilih,” tegas Endri seperti yang dilansir Telegram.
Menurut Endri, pemerintah diharapkan mendukung KPK dalam mengungkap kasus ini secara utuh.
“Pemerintah wajib memberikan dukungan terhadap KPK dalam penuntasan kasus e-KTP,” tambah Endri.
PB HMI dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus e-KTP secara serius. Dan bila dalam beberapa waktu ke depan belum ada perkembangan konkrit terkait kasus ini, maka PB HMI akan mengambil langkah yang lebih tegas lagi.
Dalam acara Geruduk KPK ini, beberapa fungsionaris PB HMI turut hadir dalam aksi tersebut diantaranya Sekjend PB HMI Endri Soemantri, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban Zaenal Abidin Riam, Komisi Pemuda dan Mahasiswa, Ibrahim Bram Lido dan lain-lain.
Sementara itu di tempat terpisah, Koordinator Jaringan Anti Kejahatan Kan Hiung, sangat mendukung langkah yang sudah ditempuh PB HMI. Menurutnya, sebagai kalangan intelektual muda yang peduli bangsa dan negara, wajib hukumnya untuk selalu melakukan cek dan kontrol terhadap ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan negara.
“Menurut pengamatan saya jika KPK sebagai satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi atau anti rasuah tidak lagi dapat berfungsi maksimal maka ada baiknya dibubarkan saja” tegas pria yang kerap dipanggil Mr. Kan.
Menurut pengamat Tionghoa ini, alasan KPK layak dibubarkan karena anggaran yang sangat besar sudah disalurkan oleh negara untuk biaya operasional pemberantas korupsi sudah tidak sesuai lagi manfaatnya.
“Untuk apa punya lembaga KPK, tapi kita menduga tampak seakan tidak independen atau tampak tebang pilih,” ujarnya beralasan.
Akhir-akhir ini, lanjut Mr. Kan, banyak penyampaian berita dari KPK yang tidak sesuai tindakan dengan apa yang telah diucapkan sebelumnya.
“Misalnya ucapan KPK akan segera tetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi suap rekramasi yang disebut grand corruption atau gunung es yang harus dicairkan, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang banyak penyimpangan dari hasil audit BPK, ini semua tidak sesuai sama sekali kalimat apa yang telah diucapkan dengan hasil tindakan yang dilakukannya,” bebernya.
“Dalam hal ini saya menyimpulkan pemberantasan korupsi makin hari makin lemah, bukanya makin hari makin baik. Saya menduga semua ini tidak terlepas dari dilema kekuasaan, kalau begini terus menerus mau sampai kapan?” tanya Mr. Kan memungkasi. (mc)
