Stop Politik Ekonomi Jokowi, Prabowo Perlu Hati-hati!
Nusantarakini.com, Jakarta –
Pembangunan infrastruktur yang masif sejak terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI pada 2014 terbukti tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Janji bombastis ekonomi pada awal periode kepemimpinan Jokowi belum menunjukkan hasil yang memadai. Pada kisaran 5,02%, pertumbuhan ekonomi masih di bawah era SBY yang mencapai 5,78% pada tahun 2013. Meskipun pada tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 5,07% dari 5,02% pada tahun 2015, kemudian meningkat lagi menjadi 5,15% pada tahun 2018, di triwulan pertama tahun 2024, ekonomi kembali turun menjadi 5,11%.
Data resmi BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di era Jokowi stagnan, bahkan mundur jika dibandingkan dengan era SBY, jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, alasan bahwa pertumbuhan ekonomi yang “memble” ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 tidak sesuai dengan fakta dan data. Sebelum pandemi masuk ke Indonesia pada tahun 2020-2021, ekonomi tertinggi hanya tumbuh di 5,15%, dan setelah pandemi turun menjadi sekitar 5,11%.
Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan utang luar negeri yang besar ternyata tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi rakyat. Proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara lebih banyak menguntungkan investor asing dan korporasi besar daripada masyarakat umum. Sementara itu, beban utang terus meningkat, yang pada gilirannya menambah tekanan pada anggaran negara dan membatasi ruang fiskal untuk program-program kesejahteraan sosial.
Kemiskinan justru kian meningkat, dan angka pengangguran bertambah. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 9,71%, naik dari 9,41% pada tahun 2019. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga meningkat dari 5,01% pada tahun 2019 menjadi 5,86% pada tahun 2023. Faktor-faktor ini menghambat kemajuan ekonomi dan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang sebagai solusi tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Ekonomi auto pilot di angka 5% ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan ekonomi dari presiden sekalipun, ekonomi Indonesia bisa mencapai 5%. Dengan demikian, ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Jokowi tidak berdampak besar bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dan jauh dari janji-janji yang pernah diungkapkan oleh Jokowi sendiri.
Penulis sangat yakin Prabowo tidak akan melanjutkan kebijakan Jokowi yang jelas data dan fakta menunjukkan kebijakan-kebijakan Jokowi tidak komitmen dan konsisten dengan janji kampanyenya. Bahkan, janji ekonomi kerakyatan yang diucapkannya dalam setiap kampanye diingkari sendiri. Dalam beberapa forum terbuka, Prabowo berpidato akan konsisten berpihak kepada ekonomi rakyat dan akan menolak praktek ekonomi neoliberalisme kapitalis yang jauh dari konsep kerakyatan sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi negara, UUD 1945.
Bukti konkrit Prabowo Subianto akan membuktikan janjinya berpihak kepada rakyat tentu setelah 20 Oktober 2024. Minimal dari komposisi kabinetnya kita bisa meraba akan kemana arah kebijakan Presiden RI Jenderal Purn Prabowo Subianto? Apakah kabinet akan didominasi para loyalis Jokowi, atau para pendekar rakyat? Jika kabinet identik mengarah kepada kebijakan ekonomi Jokowi yang terbukti telah menguntungkan sekelompok oligarki yang merugikan rakyat dan pemerintah, maka Prabowo tidak saja mengingkari janjinya sendiri, tapi ia mengingkari Bapak Kandungnya sendiri yang dalam sejarah Indonesia Alm. Prof. Soemitro (ayah Prabowo) tercatat sebagai begawan ekonomi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan dengan pendekatan sosialisme sebagaimana tertuang dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tak ada pilihan lain untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini kecuali Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengambil kebijakan ekonomi kerakyatan yang konsen pada peningkatan kesejahteraan rakyat seperti yang telah digariskan oleh tokoh pendahulu Indonesia, Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Sjahrir, HOS Cokroaminoto, dan lain-lain pada awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia secara ikhlas akan mendukung dan berdiri di depan Presiden Prabowo dari segala ancaman dan gangguan.
Oleh karena itu, jika Prabowo ingin meneruskan kepemimpinan dengan fokus pada pembangunan ekonomi, ia harus berhati-hati dan belajar dari kegagalan kebijakan ekonomi Jokowi yang tidak sesuai harapan, dan mengembalikan ke arah tujuan nasional yang sebenarnya yakni kembali kejalannya rakyat, jalan yang sudah dibuat oleh para pendahulu bangsa dan negara Indonesia dengan mengorbankan nyawa, darah, harta dan air mata, bukan jalannya kaum penindasan yang hanya merugikan rakyat dan negara. [mc]
Jakarta Selatan, Sabtu 27 Juli 2024,
*Agusto Sulistio, JALA 8 Institute.
