Nusantarakini.com, Jakarta –
Rektor Universitas Riau (UNRI) Prof. Dr. Sri Indarti melaporkan mahasiwanya karena mengeritik mahalnya biaya kuliah. Masa depan demokrasi Indonesia tampaknya jadi semakin suram saat rektor sebuah PTN membuat pengaduan masyarakat (dumas) kepada pihak berwajib terhadap mahasiswanya sendiri yang melakukan protes kenaikan UKT di media sosialnya. Beginikah wujud sistem pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945? Apakah berpikir kritis dan menyatakan pendapat tidak lagi mendapat tempat di negeri ini?
Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, terkait hal tersebut ada dua hal disorot: pertama, kenaikan UKT ini sepertinya sudah menjadi masalah nasional karena bukan terkait hanya pada satu Perguruan Tinggi tetapi banyak Perguruan Tinggi yang tentunya mahasiswanya mengeluhkan dengan tingginya UKT. Dan sebetulnya bagian dari bangaimana sistem pendidikan nasional harus diperbaiki.
“Jangan dilempar ke mekanisme pasar. Ini namanya neoliberal pendidikan,” kata Indra kepada awak media, Jakarta, Kamis (9/5/2024).
Kalau mekanisme dilempar ke pasar, pemerintah tidak turun, pertama, bagaimana setiap anak Indonesia mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi yang baik sehingga membangun Indonesia, kita punya permasalahan yang besar di masa yang akan datang.
Kedua, yang harus kita pikirkan bersama bagaimana PTNBH ini, bagaimana anak-anak Indonesia supaya punya kesempatan seperti dalam Deklarasi hak asasi manusia bidang pendidikan Perguruan Tinggi punya akses yang terbuka berdasarkan meritokrasi. Bukan hanya yang punya uang saja yang mendapat layanan pendidikan.
“Apa yang terjadi dengan Kharik Anhar ini mahasiswa Fakultas Pertanian UNRI, saya lihat dari videonya tidak ada bahasa-bahasa yang menjatuhkan martabat martabat seorang rektor,” kata Indra.
“Kok saya ngga lihat itu kata-kata makian bahkan dengan kata-kata sopan bahkan dia sampaikan kata-kata dengan data-data,” imbuhnya.
Menurutnya ini justru bagian dari kebebasan mengeluarkan pendapat. Ini terkait kenaikan uang kuliah bagaimana? Dan tentunya sebagai rektor di kampus itu penanggungjawab .
“Nah yang saya sesalkan. Tadi di konfirmasi olah Kharik Tadi tidak ada dialog, tidak ada komunikasi dari fihak rektorat,” sesal Indra.
“Harusnya justru kampus ini tempat anak didik andaikata dianggap keliru cara pengampaikan dengan data, harusnya Rektor ngga ke penegak hukum dong,” imbuhnya.
Mahasiswa baru Universitas Riau saat melakukan upacara di lapangan. (Foto: doc. UNRI)
Menurut Indra, kalau memang pendidik di kampus ini memahami konsep pendidikan, apa yang dilakukan terlebih dahulu adalah membuka dialog.
“Apalagi bicara Indonesia ini dasar pendidikannya harus Pancasila dimana ada perikemanusiaan, ada peradaban, ada musyawarah untuk mufakat. Ini kan ngga ada sama sekali,” tandas Indra.
“Justru ada upaya lepas tangan dan menyerahkan ini ke alat penegak hukum tapi ngga ada proses pendidikan,” terangnya.
Indra menyebutkan harus ada ruang dialog. Kata-kata broker pendidikan dianggap menyerang pribadi justru harus diawali dengan mengajak dialog. Harus dibuka dulu, harus dibuka ruangnya.
“Ini justru menutup ruang dengan menyerahkan ke penegak hukum. Implikasinya justru kita membuat kembali pertanyaan dasar kita ini, Pancasila mau dibawa kemana, seperti apa,” tambah Indra.
Ia mengungkapkan sebenarnya keterampilan abad 21 sendiri yang dibutuhkan salah satunya kempuan berkomunikasi, kemampuan berfikir.
“Kritis adik mahasiswa ini. Menunjukkan kemampuan berfikir. Mungkin komunikasinya dianggap kurang pas oleh pihak kampus,” jelas Indra.
“Yang penting justru ada ruang dialognya, menampung aspirasi dari mahasiswa bukan malah dilaporkan ke penegak hukum,” pungkasnya.
Diketahui, Kharik Anhar sudah dilakukan pemeriksaan di kepolisian 2 kali pada tanggal 25 April dan tanggal 29 April , dilakukan wawancara, sebagai terlapor menyampaikan ke kepolisian, digali siapa pembuat pertama, karena ini bersifat Aliansi Mahasiswa untuk menyuarakan isue-isue di Kota Pakan Baru dan Riau.
“Saya akui saya yang pertama membuat video karena kan dalam video itu konten-konrennya tidak sendirian untuk membuatnya selalu ada pertimbangan-pertimbangan teman-taman dan ada pembedahan. Dari setiap kata-kata, IPP itu berapa nominalnya,” kata Kharik Anhar (Metrotv, 7/5/2024). Dikutip dari sumber Jakartasatu.com. [mc/Ys]
