“Leges sine moribus vanae,
Laws without morality are meaningless,
Hukum tanpa moralitas, tidak ada gunanya.”
Nusantarakini.com, Melbourne –
Kebobrokan hukum kita paripurna.
Konstitusi direndahkan, dihina-dina.
Diinjak-injak, bukan oleh orang biasa, tetapi justru oleh Presiden Indonesia.
Orang yang bersumpah di atas Al Qur’an, untuk “memegang teguh Undang-Undang Dasar
dengan selurus-lurusnya.”
Di era Jokowi,
Dipilih Firli Bahuri,
Maka kata “Pemberantasan” berganti “Pemerasan,”
hadirlah “Komisi Pemerasan Korupsi.”
Di masa Jokowi,
Anwar Usman menjadi Paman.
Maka demi “Konstitusi” berubah jadi demi “Keluarga,”
lahirlah “Mahkamah Keluarga.”
Di rezim dzalim Jokowi,
“cawe-cawe” adalah pertunjukan sulapan simsalabim mengubah aturan.
Agar Gibran menjadi wakil presiden karbitan.
Karena Rakabuming Raka,
artinya merekayasa pimpinan
lewat putusan tanpa etika.
MKMK sudah memutuskan.
Paman Usman terbukti melakukan pelanggaran etika berat.
Mengubah makna syarat hakim “tidak tercela, adil, negarawan”
menjadi melawan tanpa tahu malu.
Artinya takkan pernah berhenti, terus maju.
MKMK juga memutuskan,
Paman Usman terbukti,
“dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan Putusan” Gibran.
TEMPO menunjuk Istana.
Hasto menyebut Pratikno.
Lalu, mengapa Mega Soekarno seolah diam legowo.
Melihat Joko planga-plongo,
mendukung Prabowo,
mengkhianati Pranowo.
Mari Ibu Pertiwi, kita hentikan.
Cukup sudah hukum dihina-dinakan.
Cukup sudah konstitusi direndah-lecehkan.
Cukup sudah kedzaliman dan pengkhianatan dibiarkan.
Ini bukan soal politik-elektoral, kalah menang.
Ini adalah soal politik-moral, benar salah.
Pemilihan presiden bukan hanya soal memilih pemimpin.
Pemilihan presiden adalah soal mengalahkan kecurangan.
Tidak akan ada kejujuran dan keadilan,
ketika sedari awal pendaftaran,
putusan direkayasa kuasa Istana,
untuk mengubah aturan demi Gibran.
Pemakzulan bukan semata soal pertarungan.
Tetapi adalah kewajiban untuk melawan kemungkaran.
Presiden alim harus dihormati.
Presiden dzalim wajib diakhiri.
Sejarah telah memanggil lagi.
Mari rapatkan barisan melawan,
pengkhianat konstitusi yang bernama:
JO-KO-WI
Melbourne, 11—11—2023.
*Denny Indrayana, Aktivis dan Akademisi, saat ini tinggal di Melbourne. [mc]
