Nusantarakini.com, Semarang –
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Diponegoro (UNDIP) mengadakan acara diskusi publik mengangkat tema “Pragmatisme Politik dan Tantangan Demokrasi.”
Hadir narasumber diantaranya: Yasin Kara, Ketua Amanat Indonesia; Drs. H. Habil Marati, Koordinator KIB; Saut Situmorang, Mantan Wakil Ketua KPK dan Rocky Gerung, Pengamat Politik. Acara berlangsung di Gedung Soemitro Djojohadikusumo UNDIP, Tembalang, Semarang Kamis malam, 19 Oktober 2023.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber membahas berbagai aspek pragmatisme politik, mulai dari definisi, dampak, hingga tantangan bagi demokrasi.
Yasin Kara berpendapat bahwa pragmatisme politik telah menjadi tren di Indonesia, dan hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya partai politik yang mengadopsi ideologi pragmatis.
Menurutnya, pragmatisme politik dapat menjadi ancaman bagi demokrasi jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral dan etika.
Koordinator KIB, Habil Marati menyatakan, saat ini jalannya pemerintah semakin berpihak kepada oligarki. Fakta tersebut bisa dilihat dari UU Omnibuslaw yang akal-akalan untuk menguntungkan para oligarki. Tidak heran dari UU Omnibuslaw tersebut terjadilah kasus Rempang.
Habil Marati juga mengkritik pragmatisme politik yang semakin marak di Indonesia. Menurutnya pragmatisme politik telah membuat pemerintah lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat.
“Kasus-kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan saat ini, merupakan salah satu dampak dari pragmatisme politik,” ungkapnya.
Habil juga menyoroti uang ratusan triliun yang habis demi kepentingan penguasa. Atas kondisi tersebut, Habil dengan tegas menyatakan ke Capres Anies Baswedan. “Harus merubah total paradigma dengan rezim sehingga ada perubahan. Jangan lagi beri ikan tapi berilah kail. Anies Baswedan harus ciptakan peluang usaha sehingga muncul banyak pengusaha,” tegasnya.
Habil yakin Anies Baswedan adalah sosok masa depan mahasiswa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu jika Indonesia mau berubah maka wajib hukumnya mahasiswa dan rakyat Indonea mendukung pasangan AMIN.
Sementara Saut Situmorang berpendapat bahwa KPK telah menjadi korban pragmatisme politik.
“KPK saat ini telah menjadi alat kekuasaan pemerintah untuk menyerang lawan politiknya. Korupsi merupakan ancaman serius bagi demokrasi,” ujarnya.
Sedangkan Rocky Gerung menyoroti politik kekuasaan yang menurutnya semakin tidak beradab hanya untuk kepentingan keluarga Presiden Jokowi.
“Saat ini MK menjadi maksiat keluarga. Semua dilakukan karena cawe-cawe Presiden untuk melanggengkan kekuasaan,” ucapnya.
Rocky menegaskan nafsu kuasa Presiden karena ada kekhawatiran akan banyaknya proyek ugal-ugalan yang KKN misalkan IKN, Rempang, kereta cepat.
“Oleh karena itu bila yang menang di Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan maka sudah terbayang akan jadi mimpi buruk bagi rezim Jokowi,” kata Rocky.
Rocky melihat saat ini pasangan AMIN yang paling siap. Sementara Prabowo sudah kehilangan momentum yang menunggu remote Jokowi.
Acara diskusi yang diikuti ratusan mahasiswa tersebut berlangsung sengit dan kritis. Turut dalam diskusi tersebut yakni, Prof. Anwar Sanusi dan Andrianto Andri.
Diskusi publik tersebut berlangsung cukup sengit dan kritis. Para mahasiswa tampak antusias untuk menyampaikan pendapat mereka tentang pragmatisme politik dan tantangannya bagi demokrasi.
Diskusi publik yang diselenggarakan oleh KIB dan UNDIP tersebut menunjukkan bahwa pragmatisme politik telah menjadi isu yang penting di Indonesia. Pragmatisme politik dapat menjadi ancaman bagi demokrasi jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral dan etika.
Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan pragmatisme politik bagi demokrasi, meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami bahaya pragmatisme politik.
Harapannya dari diskusi ini, untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, seperti KPK dan MK, agar dapat menjadi pengawal demokrasi dari praktik-praktik pragmatisme politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam menentukan arah pembangunan bangsa. [*/mc]
Sumber: Wartapemilu.com.
