Nusantarakini.com, Jakarta –Sambungan…….
Adakah Parpol yang Konsisten Berjuang untuk Pribumi dan Tak Mau Jadi Budak Oligarki?Secara ril dan objective dari sudut fakta, mayoritas pengamat politik sepakat bahwa saat ini parpol lama yang menunjukan konsistensi bekerja pro pribumi dan bukan budak oligarki tergabung dalam koalisi pengusung Anies Capres 2024. Belum nampak oligarki yang mendanai partai ini. Walau dikucilkan, dipinggirkan, disingkirkan rezim Jokowi. Bahkan seperti PKS mau dibubarkan rezim dengan berbagai fitnah nampak partai ini istiqomah jadi oposisi di pluar kekuasaan. Parpol lain track recordnya masih menggantungkan dana dari para oligarki, cukong atau pengijon. Bahkan banyak partai ironisnya justru dimiliki oleh konglomerat. Inilah yang bikin rusak dan bangkrut negara karena setelah berkuasa mereka akan memindahkan kekayaan negara ke kantong pribadi dan kroninya dengan berbagai cara termasuk merubah konstitusi dan bikin UU sesuai kepentinganya.
Adakah Capres Potensial yang Jujur, Amanah dan Tak Mau Jadi Budak Oligarki?Selalu unggul di peringkat pertama survei capres terkuat 2024. Terbukti amanah, jujur, dukungan masanya luas lintas golongan menyebar rata. Kemampuan diplomasi internasionalnya sangat bagus bisa menaikkan citra bangsa. Dengan popularitas dan dukungan rakyat tertinggi, Anies Baswedan ideal sebagai presiden 2024. Indonesia butuh figur seperti Anies untuk mengejar ketertinggalan, bangkit dari kemiskinan abadi dan keterpurukan.
Anies satu-satunya capres yang sudah teruji dan terbukti konsisten bekerja pro pribumi, jujur, amanah dan menolak jadi budak oligarki. Capres lain track recordnya masih menggantungkan suntikan dana dari para oligarki, cukong, atau pengijon.
Anies tidak punya perusahaan atau bisnis pribadi. Jadi ketika menjabat Gubernur tenaga dan pikirannya 100% fokus dicurahkan membangun Jakarta. Hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan etnis, agama, golongan, kaya dan miskin.
Anies memperkaya negara untuk kesejahteraan rakyat tidak mau memperkaya para cukong. Anies tidak mau tunduk pada cukong-cukong yang merugikan negara walaupun resikonya sangat berat, dibully buzzer bayaran, dimusuhi anggota partai dan anggota dewan dari partai merah yang dipelihara cukong.
Anies tegas tolak tawaran sogokan 500 an milyar dari pengembang reklamasi, berani menutup izin pulau reklamasi yang dibangun pengembang untuk pemukiman eklusive Cina yang terindikasi bisa disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia untuk memindahkan jutaan warga Cina ke Jakarta dll.
Pemukiman exlusive bagi warga Cina yang tertutup untuk pribumi jelas menginjak-injak kedaulatan negara dan sama saja ada negara di dalam negara.
Terindikasi Tiongkok mendesain dengan presidenya Jokowi dan gubernur DKI Ahok maka dengan mudah memindahkan jutaan warga Cina ke pulau reklamasi yang didesain eklusive untuk pemukiman imigran Cina. Rencana itu tertunda setelah Ahok kalah pilkada.
Penundaan pilkada DKI 2022 dan pindah ibukota negara juga terindikasi untuk melanjutkan rencana Tiongkok memindahkan ratusan juta warganya di pulau reklamasi dan di IKN. Ini strategi Cina menguasai Indonesia tanpa perang tapi dengan cara menjadikan Jokowi sebagai bonekanya agar mudah memindahkan ratusan juta warga Cina ke Indonesia yang sudah dimulai dengan banjirnya TKA Cina ke Indonesia. padahal banyak rakyat sendiri yang nganggur sulit cari kerja. Benar-benar stupid.
Penunjukan Bos Sinarmas sebagai wakil ketua IKN terindikasi bahwa pemukiman di IKN mayoritas akan dihuni oleh Cina. Jangan berharap kaum miskin bisa tinggal di IKN.
Contohnya sudah nyata komplek perumahan yang dibangun Sinarmas mayoritas penghuninya etnis Cina. Masjid tidak boleh ada.
Jadi kalau ada pribumi yang mendukung IKN sama saja menyerahkan kedaulatan negara ke Cina.
Hanya pemimpin khianat yang tega lakukan hal bodoh. Hanya bangsa bodoh yang tidak lakukan apa-apa ketika dihianati elit penguasanya.
Anies Baswedan sudah terbukti mampu selamatkan Jakarta. Sekarang lanjut selamatkan Indonesiaku. [mc]
Foto: Tayangan KompasTV
*NA. Haryokusumo Diatmodjo, Aktifis 98 Garis Putih, Pemerhati Politik dan Tata Negara dari Government and Policy Institut.
