NUSANTARAKINI.COM _ Gerakan Ekonomi Kerakyatan yang digagas Jaringan Nasional ABW Kabupaten Tapanuli Selatan baru saja diresmikan pada Jumat (13/1/2023). Peresmian itu dilakukan langsung oleh Ketua DPD Jarnas ABW Kabupaten Tapanuli Selatan, Syarif Lubis.
Sementara, Ketua DPW Jarnas ABW Sumatra Utara, Andy Jaya Matondang mengatakan, DPW Jarnas Sumut mendukung apa yang dilakukan DPD Jarnas Kabupaten Tapanuli Selatan.
“Sebab itu adalah upaya personal uproach yang terbaik dalam menyosialisasikan Anies Baswedan ke tengah masyarakat. Apalagi, ditengah kemerosotan ekonomi, di mana harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi dan tingkat pengganguran yang semakin bertambah , maka diperlukan kreativitas masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus memberi peluang kerja bagi masyarakat,” kata Andy kepada Nusantarakini.com pada Sabtu (12/1/2023).
Dia mengungkapkan,beberapa daerah sudah mulai berkomunikasi dengan DPD Jarnas Tapanuli Selatan.
“Tapi, karena ini masih taraf uji coba dari target mereka dengan berencana melakukannya secara serentak di semua kecamatan, maka gerakan ini, belum bisa di adopsi ke daerah lain. Oleh karenanya, mereka harus membuat sistem baku yang terintegrasi dengan sosialisasi pak anies itu sendiri,” lanjutnya.
Sehingga, Andy menuturkan, nantinya akan menjadi sebuah gerakan ekonomi masyarakat desa yang mungkin akan terus berlanjut pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Rencana semula ekonomi kerakyatan ini akan di launching bulan maret 2023 sesuai dengan target terbentuknya DPRt Jarnas di semua desa yang ada di Tapsel. Tapi, karena mereka mau uji coba dulu sebelum di-launching, ibaratnya pra-launching, jadi mereka buat dulu proyek percontohannya,” urainya.
Selain itu juga, Andi menyebut, sambil mengevaluasi titik-titik kelemahan dari ekonomi kerakyatan, sebelum akhirnya benar-benar di-launching di bulan Maret mendatang.
“DPW Jarnas Provinsi Sumatera Utara akan terus memantau dan berkomunikasi serta memberikan support dan bimbingan teknis terkait sistem dan pola yang akan dibangun dalam ekonomi kerakyatan tersebut,” terangnya.
