NUSANTARAKINI.COM _ Proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak sudah dimulai. Suasana politik di Jambi pun mulai menghangat.Spanduk-spanduk provokatif mulai terpasang.
Dalam upaya mengantisipasi polarisasi yang berlanjut, lalu ke konflik menjurus ke perpecahan, maka digelarlah pertemuan-pertemuan informal antara forum komunikasi (Forkom) antar simpul relawan Anies dengan pihak Polda Jambi.
Rabu (11/1/2023), Polda Jambi memfasilitasi silaturahmi sekaligus sarapan dengan simpul-simpul relawan CAPRES 2024 tingkat provinsi yang ada di Jambi. Polda Jambi diwakili Kasubdit Politik Dititelkam Polda Jambi, AKBP. Syafei Bagus Santoso, SIK, MH beserta timnya. Acara ini dilaksanakan di Kopitiam Samudra, kawasan Paal Merah lama, Kota Jambi.
Ada pun latar belakang jamuan ini karena ditemukannya spanduk-spanduk provokatif yang terpasang di Tugu Juang dan Paal 10 Kota Jambi, pada Selasa (3/1/2023). Spanduk provokatif itu berisi; klaim warga Jambi menolak Anies, Anies dituding memanfaatkan politik identitas, labeling negatif atau radikalisme ke pendukung Anies, dan gambar yg melecehkan Anies serta para pendukungnya.
Ditemukannya spanduk-spanduk tersebut memancing salah satu ormas Islam di Jambi melaporkannya ke Polda Jambi yang disertai barang bukti karena melecehkan simbol-simbol Islam. Sehingga, kasus ini pun diproses secara hukum.
Bagus menyampaikan, maksud dan tujuan pertemuan pagi ini dalam rangka bersilaturahmi dengan simpul-simpul relawan capres yang ada di Jambi.
Dia juga menitipkan pesan dan aturan main bagi tim relawan pendukung.
“Pertama maksud kami silaturahmi dan untuk mensosialisasikan perizinan seperti mengadakan keramaian diluar ruangan mengundang orang harus pakai izin keramaian, Kalau ada izin biar kami siapkan pengamanan, ” kata Bagus.
Selanjutnya, Bagus menerangkan ada izin yang langsung disampaikan ke Polda Jambi ada pula yang cukup di level Polsek.
“Kalau mengadakan acara seperti mengundang orang pusat atau dari Jakarta itu harus lapor ke Polda karena ada jenjang tanggungjawabnya, ” terang Bagus.
Sementara, Bagus menjelaskan, jika sifatnya kegiatan internal seperti pengajian keagamaan, rapat-papat internal, dan lainnya, kegiatan tersebut tak mesti melapor ke Polda Jambi.
“Kalau pengajian, bagi-bagi sembako ke masyarakat cukup pemberitahuan saja bisa ke polsek, kenapa begitu? Takutnya nanti ketika tim yang ini membagikan sembako ada penolakan dari tim sebelah hal ini yang harus kita jaga,” lanjutnya.
Spanduk-spanduk provokatif sejenisnya juga ditemukan di daerah lain, misalnya Kupang, Gorontalo, Jawa Timur, dan-lain. Spanduk-spanduk tersebut tentu menimbulkan reaksi beragam di tiap daerah. Forkom simpul relawan Anies Baswedan Jambi dengan jelas dan tegas, menyampaikan hal berikut:
1. Demokrasi yang beradab tidak dilakukan dengan ujaran-ujaran kebencian,
2. Tidak membikin kegaduhan, dan
3. Memercayakan pengusutan lebih lanjut ke pihak kepolisian.
Ditemukannya spanduk-spanduk tersebut memancing salah satu ormas Islam di Jambi melaporkannya ke Polda Jambi yang disertai barang bukti karena melecehkan simbol-simbol Islam. Sehingga, kasus ini pun diproses secara hukum.
Respon RelawanPada Acara ini juga diadakan diskusi dan tanya jawab. John Herman dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) mengatakan, masyarakat Jambi ini sangat religius.
“Selama ini keamanan terjamin dengan baik. Karena itu perlu terus dijaga meskipun ada gelaran pilpres, pileg maupun pilkada serentak di 2024,” kata John.
Kemudian, Muhammad Agus Widiyanto dari Ketua DPW Jarnas Jambi menguraikan beberapa poin soal spanduk provokatif yang tersebar di sana.
“Pertama, pemasangan spanduk provokatif ini adalah cara-cara receh, sehingga tidak perlu mengikuti cara seperti ini. Justru saatnya untuk menunjukkan bahwa perpolitikan di Jambi sangat beradab dan menjunjung standar etika moral tinggi,” urainya.
Yang kedua, Agus menyebut, labeling politik identitas adalah salah kaprah karena tanpa identitas kesukuan, maka tidak ada konsep kebhinekaan dan kebangsaan.
“Tanpa identitas kebangsaan, maka tidak ada negara. Sesuailah dengan cita-cita Komintern (Kongres Komunisme Internasional),” tambahnya.
Juga, Agus menegaskan, tanpa identitas agama, maka jadi atheis.
“Tanpa identitas sosial maka yang ada adalah masyarakat proletar yang dicita-citakan Marxisme dan komunis internasional. Jadi, labeling politik identitas ini perlu diwaspadai, karena ini merupakan pola Komunisme Gaya Baru (KGB),” tegasnya.
Sedangkan, Aldis dari orang muda Ganjar Jambi yang juga diundang menginformasikan bahwa relawan Ganjar masih berjalan sendiri-sendiri bahkan belum pernah ketemuan. Dia menuturkan, di Jambi sudah ada tujuh simpul relawan, yang rata-rata anggotanya adalah mahasiswa.
Respon dari wakil-wakil simpul relawan lain yang hadir sangat baik. Mereka berharap, dengan pertemuan seperti ini, tidak ada lagi yang salah melangkah dalam meraih simpati masyarakat.
Acara diakhiri dengan foto-foto dan ramah-tamah.
