Nusantarakini.com _ Isu kelebihan anggaran (over budget) Tunjangan Profesi Guru (TPG) di masa Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sempat kembali hangat diperbincangkan oleh netizen.
Bahkan, beberapa netizen menganggap Anies saat itu layak direshuffle karena persoalan tersebut.
Anies diketahui menjabat sebagai Mendikbud dari 27 Oktober 2014hingga 27 Juli 2016.
Staff khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo pun menjelaskan melalui utas di akun media sosial Twitternya. Namun, komentar netizen seolah Anies yang salah.
Apa benar demikian? Ekonom, Awalil Rizky pada 28 Agustus 2016 bahkan sudah menjelaskan panjang lebar apa yang terjadi sebenarnya. Bahkan, secara langsung, Awalil menulis judul dengan capslock agar terang “YANG MENEMUKAN OVER BUDGET TPG LHO!!!” melalui akun Facebooknya.
Awalil menuliskan, tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah dana Transfer ke Daerah, bukan anggaran Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dia menambahkan, guru adalah PNS Pemda.
“Pemda sering mengusulkan anggaran pegawai yang terlalu banyak (kadang dengan alasan daripada kekurangan, jika kelebihan bisa dikembalikan atau tidak dicairkan). Sebagaimana diketahui, guru secara rata-rata sekitar 80% dari total PNS di daerah, sehingga data yang pensiun, namun belum direkapitulasi sudah bisa membuat kelebihan anggaran (over budget),” tulisnya.
Awalil menjelaskan, baik Kemendikbud dan Kemenkeu sudah menyadari hal ini sejak awal 2016, terutama ketika anggaran perlu makin efisien.
“Setelah dilakukan beberapa kali rekonsoliasi data pada bulan Mei 2016 antara kedua kementerian dan Pemda-Pemda, dan pada 1 Juli 2016, Kemendikbud mengusulkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu agar kelebihan anggaran sebesar Rp 23,3 triliun tidak disalurkan. Surat dimaksud dilayangkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenndikbud no 33130/A.A1/PR/2016,” jelasnya.
Awalil melanjutkan, Kemenkeu memang baru menindaklanjuti secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan surat kepada Gubernur/Bupati/Walikota. (copy surat ini lihat di komen)
“Tentu saja tentang jumlah kelebihan dan detilnya masih ada beberapa perbedaan perhitungan. Yang jelas isyu ini sudah dimengerti birokrasi dan mulai ditangani sebelum bu Sri dilantik dan bukan temuan beliau,” tegasnya
Awalil berpendapat, mungkin bu Sri Mulyani bertindak lebih tegas dan cepat, namun Kemendikbud sudah memberi informasi yang benar dan mengingatkan kementerian keuangan.
“Sejatinya ini hanya contoh saja dari beberapa aspek teknis penganggaran kita, terutama yang terkait dengan transfer ke daerah, yang masih butuh pembenahan,” terangnya.
Awalil menegaskan, penjelasan tersebut antara lain karena memang pembelajar APBN.
Dia juga mengaku karena teman Anies Baswedan.
“Nggak enak lah tak membela dan kebetulan dia tidak salah,” pungkasnya.
Isu panas seperti ini memang sering menjadi bola panas saat mendekati tahun politik. Namun, meski, Awalil berteman, dia membuktikan pernyataannya memang benar karena terlampir surat dari Kemendikbud pada 16 Agustus 2016. Beberapa hari sebelum, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan.
