NUSANTARAKINI.COM-Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta agar informasi yang disampaikan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu soal mafia minyak goreng mendanai isu penundaan pemilu 2024 harus direspons cepat dan segera ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung (Kejagung). Jika informasi Masinton benar, kata Kamhar, maka akan termasuk kategori kejahatan luar biasa.
“Jika ini benar adanya, maka ini patut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa di mana rakyat dibuat sengsara berbulan-bulan kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Terjadi antrean panjang setiap harinya di berbagai daerah, bahkan sampai terjadi korban jiwa,” ujar Kamhar kepada wartawan, Selasa (26/4/2022).
Selain langkah hukum, kata Kamhar, mekanisme politik juga mesti ditempuh di parlemen untuk mengusut pendanaan wacana penundaan pemilu. Menurut dia, jika informasi tersebut benar, maka hal tersebut sama saja dengan menjajah dan merampok rakyat sendiri untuk membiayai makar konstitusi demi kepentingan pelanggengan kekuasaan.
“Seperti inilah watak dan cara bekerja penjajah di masa lalu, mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan penguasa,” tandas dia.
Menurut Kamhar, dugaan pendanaan wacana penundaan pemilu dari para mafia minyak goreng bisa menjelaskan alasan kebijakan terkait minyak goreng ini tak berjalan efektif. Kamhar menilai seharusnya kebijakan domestic market obligation (DMO) dan penetapan harga eceran tertinggi (HET) bisa menjamin ketersediaan minyak goreng dalam jumlah yang memadai dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
“Kita adalah negara penghasil CPO dan minyak goreng berbahan baku sawit terbesar di dunia dengan kebutuhan nasional hanya 30% dari total produksi, 70% untuk ekspor. Tak masuk akal jika terjadi kelangkaan dan kemahalan di dalam negeri,” jelas Kamhar.
“Bayangkan saja, beras yang masih impor ratusan ribu hingga jutaan ton per tahun, tak terjadi seperti ini. Malah minyak goreng sawit kita sebagai penghasil terbesar di dunia, ini terjadi. Ini karena disusupi penumpang gelap yang ingin melanggengkan kekuasaan,” kata Kamhar.
Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi bahwa usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan disponsori oleh fundraising dari dana kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
“Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” ucap Masinton Pasaribu, Sabtu (23/4/2022).
Termasuk, kata Masinton, deklarasi dukungan terhadap wacana tiga periode oleh sejumlah elemen masyarakat. Dia menyebut, merupakan binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah (CPO).
“Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Background itu tadi dalami aja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul,” pungkas Masinton.
