Nusantarakini.com, Jakarta –Presidium Majelis Rakyat Indonesia (PMRI) yang diinisiasi oleh JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional) dan Indonesian Club yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil, golongan, komunitas, organisasi dan banyak elemen rakyat warga bertemu dengan Fraksi Golkar, pada hari Jumat 1 April 2022 kemarin.
Perwakilan Presidium Majelis Rakyat Indonesia dihadiri oleh Yudi Syamhudi Suyuti, Gigih Guntoro, Chaerudin Affan, Russel Victory dan Febian. Sementara Fraksi Golkar MPR dihadiri Ketua Fraksi Golkar MPR Ir.H. Idris Laena, MH, Bendahara Fraksi Golkar Dr. H. A. Mujib Rohmat, M.H. dan Wakil Sekjen Partai Golkar Hasrul Rahman.
Pertemuan ini berkaitan dengan masukan dan usulan amandemen konstitusi dari PMRI kepada Fraksi Golkar untuk dibentuknya Fraksi Rakyat yang berwujud Badan Partisipasi Warga.
Fraksi Rakyat ini menjadi bagian penting untuk memperkuat rakyat, negara sekaligus demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dimana pada masa lalu Fraksi Rakyat ini memiliki saluran melalui Fraksi Utusan Golongan, yang pada masa reformasi melalui amandemen konstitusi ke 4, Fraksi Utusan Golongan dihilangkan.
Namun usulan dibentuknya Fraksi Rakyat yang berwujud Badan Partisipasi Warga ini lebih memperkuat, kedudukan, fungsi dan wewenangnya, dimana rakyat benar-benar mendapatkan hak-haknya yang disalurkan secara langsung melalui partisipasi yang akan diatur dengan mekanisme yang ditentukan. Selain itu Fraksi Rakyat ini akna menjadi MPR sebagi lembaga yang lebih inklusif dan demokratis. Karena seluruh suara rakyat baik dari individu, keluarga, golongan-golongan, kelompok masyarakat dan seluruh elemen rakyat akan didengar dan memiliki otoritas.
Tanpa adanya saluran rakyat yang tersalurkan secara menyeluruh, ketimpangan di Indonesia akan sulit diatasi. Dimana saluran-saluran politik rakyat hanya tersalurkan melalui Partai-Partai Politik yang representasinya berada di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan masyarakat Daerah melalui DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sementara jika melihat fungsi utama DPR, yaitu berfungsi membuat dan mengesahkan Undang-Undang, mengawasi pelaksanaan Undang-Undang dan kuasa anggaran, maka penyerapan asiprasi rakyat melalui partisipasinya tidak maksimal.
Sedangkan DPD lebih terfokus pada persoalan-persoalan yang terjadi di Daerah-Daerah.
Ditengah-tengah lemahnya partisipasi rakyat warga saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap Partai Politik juga semakin melemah.
Selain itu perubahan situasi di tingkat lokal, nasional dan global membutuhkan solidnya Negara yang tidak terlepas dengan nilai-nilai solidaritasi dan gotong royong untuk menghadapi tantangan jaman yang terjadi sekarang dan besok.
Usulan tentang Fraksi Rakyat ini merupakan bentuk politik alternatif dalam menguatkan fungsi kedaulatan rakyat, negara dan demokrasi itu sendiri. Fraksi Rakyat perlu dilahirkan sebagai kekuatan pilar ke 5 demokrasi sekaligus menjadi manifestasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan Dasar ke 5 Negara Indonesia.
Fraksi Golkar, menurut Ketua Fraksi Golkar MPR, Ir.H.Idris Laena menyambut baik usulan dari Presidium Majelis Rakyat Indonesia dan siap bekerjasama dalam menggoalkan gagasan ini untuk menjadi salah satu kamar di MPR sekaligus menguatkan Lembaga MPR yang merupakan Lembaga Negara berkedaulatan rakyat sesuai Pembukaan UUD 45. Pihaknya akan membawa usulan ini ke Fraksi dan akan menindaklanjuti usulan PMRI dan tentunya juga akan mendiskusikan lebih lanjut. Bahkan dirinya menyatakan siap menjadi mitra strategis PMRI hingga Fraksi Rakyat goal di MPR.
Sementara, Dr. H. A. Mujib Rohmat, M.H, Bendahara Fraksi Golkar di MPR menyampaikan bahwa Partai Golkar memiliki kesamaan ide dan gagasan dengan PMRI. Namun tentu mekanisme yang harus dilalui adalah dengan melakukan amandemen konstitusi.
Oleh karena itu, gagasan ini memerlukan reasoning dan teknis untuk memasukkannya ke dalam perubahan konstitusi.
Dan ini perlu kerja-kerja konkrit baik di dalam dan diluar parlemen. Fraksi Golkar siap untuk memperjuangkan Fraksi Rakyat yang merupakan reinkarnasi Utusan Golongan dengan format barunya. Dan berharap PMRI juga bekerja diluar parlemen untuk menggalang dukungan. Koordinasi antara Fraksi Golkar dan PMRI diharapkan mampu membawa kekuatan rakyat dan negara nantinya. Kita akan memuluskan Fraksi Rakyat ini, dan dari TOR yang disampaikan kami meminta usulan ini diperkuat secara teknis seperti bagaimana proses pemilihannya dan bagaimana mekanisme kerjanya. [mc]
