Nusantarakini.com, Jakarta –
“Saya selalu senang ketika orang menyerang saya secara personal, karena itu artinya mereka sudah tidak punya argumen politis lagi”
(Margaret Thatcher)
***
Debat Pilpres ke-2 masih menyisakan banyak cerita. Di antara yang masih cukup menyedot atensi publik adalah serangan Jokowi kepada Prabowo soal lahan di Kalimantan Timur dan Aceh yang dimiliki mantan Jenderal Kopassus itu.
Sontak saja, masyarakat terbelah menyikapi itu. Ada yang menyebut bahwa Jokowi panik karena elektabilitasnya mangkrak, sehingga jurus yang dipakainya adalah menyerang pribadi Prabowo. Jokowi, meminjam istilah Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris yang dikenal sebagai The Iron Lady, seperti tengah kehilangan daya argumentasinya.
Apakah kepanikan ini pula yang membuat “akal sehat” Jokowi tumpul sehingga kemudian menyajikan banyak data hoax dalam debat kedua? Bukankah tidak pantas bagi Jokowi yang sudah menjabat presiden hampir lima tahun menggunakan data-data palsu? Apakah ia sengaja disiapkan data-data palsu oleh para pembantunya atau apakah ia memang hobi berbohong? Semoga saja tidak!
Kembali ke soal lahan, kemudian masih muncul kritik publik: Kalau memang Jokowi berniat memperbaiki, kenapa hanya menyebut nama Prabowo? Kenapa dia tidak mau menyebut para Taipan yang menguasai lahan di negeri ini hingga jutaan hektare? Mengapa ia tak menyinggung sedikit pun soal kepemilikan 29 Taipan atas 25 grup perusahaan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektare. Temuan ini sebagaimana diungkapkan Lembaga TuK dan Profundo yang merilis hasil riset mereka dengan judul “Kendali Taipan atas Grup Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia” pada 2015 silam. (Tempo, 13 Februari, 2015).
Bayangkan lahan seluas 5,1 juta hektare hanya untuk kelapa sawitnya saja. Bagaimana kalau digabung dengan Kakao, Tanaman Jarak, Kelapa Hybrida, Coklat, Vanili, Sorgun, Cengkeh, Kedele, Tembakau dan puluhan komoditas holtikultura lainnya? Berapa puluh juta hektare lahan yang dikuasai asing? Di antara mereka, kelompok perusahaan yang paling besar memiliki lahan sawit adalah Grup Sinar Mas, Grup Salim, Grup Jardine Matheson, Grup Wilmar, dan Grup Surya Dumai.
Mengapa mereka tidak disebut? Mengapa hanya yang dimiliki Prabowo yang 340 ribu hektare saja yang disebut?
Apakah Jokowi tak mau menyebut para Taipan itu, karena mereka, konon, memiliki afiliasi dan haluan politik yang sama dengan Jokowi, dan konon bahkan menjadi “funding” besar Jokowi sejak Pilpres 2014?
Apalagi saat ini, tim Kampanye Jokowi terang-terangan membidik para Taipan agar menyumbang dana kampanye untuk pencalonan Jokowi lagi sebagai presiden. (Kompas, 16 Oktober 2018).
Masih ingatkah juga dengan Ahok yang pernah menyebut “Jokowi tak akan jadi presiden jika tidak karena bantuan pengembang?”. (Sindonews, 23 Juni 2016)
Oke, terlepas dari semua itu, itu adalah hak Jokowi mana yang mau ia bocorkan ke publik dan mana pula yang perlu disembunyikan dari publik.
JK dan DI Bentengi Prabowo
Dalam debat kedua lalu, Prabowo pun tak sungkan mengakui lahan yang disebut Jokowi di Kalimantan dan Aceh. Namun, lahan yang dikuasai Prabowo merupakan Hak Guna Usaha (HGU) dan milik negara.
“Terkait tanah itu benar, tapi itu HGU milik negara. Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot,” tegas Prabowo dalam debat presiden kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu malam, 17 Februari 2019.
Pada hari-hari pascadebat, persoalan lahan ini terus mengemuka. Publik pun banyak yang terpengaruh dengan Jokowi sehingga mencoba menghakimi Prabowo. Bahkan, ada pula para Cebong alias Jokowers yang langsung menuduh Prabowo sebagai mafia tanah.
Untung saja segera muncul seorang Jusuf Kalla dan Dahlan Iskan. JK yang merupakan Wakil Presiden RI dan kini juga menjadi Timses Jokowi masih mau jujur dan menjaga nuraninya. JK berani mengakui bahwa lahan milik Prabowo itu justru menguntungkan terhadap negeri ini, karena Prabowo telah menyelamatkan lahan-lahan ratusan hektare agar tidak jatuh ke tangan asing.
Bahkan JK menyebut lahan Prabowo yang ada di Kalimantan justru merupakan atas izinnya. Setelah kredit macet dan sempat diambil alih bank, pengelolaan lahan itu kemudian dibeli oleh Prabowo.
“Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet. Prabowo (bilang) bahwa dia mau beli. Saya tanya, you beli tapi cash, tidak boleh utang. Siap (kata Prabowo). Dia beli, pakai cash,” ujar JK.
Hal itu terjadi pada sekitar 2004, belum lama ketika JK menjabat menjadi Wakil Presiden. Dia menilai pengelolaan lahan itu lebih baik diambil Prabowo, ketimbang jatuh ke tangan asing.
“Lebih baik dia daripada perusahaan asing. Waktu itu. Saya yang putuskan. Mungkin baru satu minggu saya menjabat Wapres,” kata JK.
JK menilai wajar jika ada sekelompok orang menguasai pengelolaan ratusan ribu hektare lahan di Indonesia.
“Itu malah banyak perusahaan yang menguasai lebih dari itu. Ada yang menguasai 1 juta (hektare), kalau digabung dan sebagainya. Itu hal yang biasa,” kata JK.
“Ini kan mereka bikin industri untuk ekspor. Untuk industri ekspor kan butuh bahan baku. Kalau tidak ada penguasaan wilayah, untuk bahan baku gimana?” tambahnya.
Dahlan Iskan: Prabowo ‘Ikhlaskan’ Lahan di Aceh
Tak hanya JK. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga turut membentengi Prabowo. Ia menceritakan tentang perusahaan yang didirikan untuk mencapai swasembada pangan era Soeharto, yakni PT Kertas Kraft Aceh (Persero) kembali bangkit dari keterpurukan. Diakuinya, Kertas Kraft ini mulai ‘dihidupkan’ kembali dengan cara mengembangkan pembangkit listrik sehingga menghasilkan listrik 22 MW yang nantinya bisa dijual ke PLN. Dengan demikian kata DI, Kertas Kraft akan mulai income kembali setelah pembangkitnya dihidupkan kembali.
Selain itu, Kertas Kraft juga siap mengolah bahan baku kembali. Bahan baku tersebut dihasilkan dari Hutan Tanaman Industri (HTI). “Karena bahan baku Kertas Kraft ini berbeda dengan bahan baku lain. Harus pohon yang mengandung kandungan tertentu dan panjang,” kata Dahlan.
“Dulu Kertas Kraft mempunyai lahan pohon panjang tersebut hingga 60.000 hektar tetapi sejak reformasi, HTI itu bermasalah,” ungkapnya.
Dijelaskan Dahlan, pemilik lahan tersebut kini terpecah menjadi dua. Yakni dimiliki Prabowo Subianto dan Inhutani IV, namun tetap mayoritasnya Prabowo.
“Karena rakyat Aceh menganggap Kertas Kraft itu penting maka diusahakan agar HTI bisa menyelesaikan yang bermasalah tersebut. Saya sudah laporkan ke Pak Prabowo dan demi Aceh dirinya merelakan melepaskan haknya di HTI dan diberikan ke Inhutani IV yang nantinya akan diberdayakan untuk Kertas Kraft,” papar Dahlan.
Bagi Dinas Kehutanan Aceh, Prabowo Pahlawan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Syahrial, menyebutkan Prabowo sebagai pahlawan. Karena ia membeli aset yang sudah ditinggalkan oleh perusahaan lain pada era 90an.
Aset yang dibeli oleh Prabowo itu berupa aset milik PT Tusam Hutani Lestari (PT THL) seluas 97.300 hektare, yang terbentang di empat Kabupaten yakni, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara dan Bireuen.
Ia menjelaskan, PT THL dulunya merupakan perusahaan patungan antara pihak ketiga dan PT Inhutani. Namun, dominasi saham dikuasai oleh pihak ketiga. Pada saat itu, mereka mempunyai tunggakan kepada negara atas pinjaman reboisasi.
Saat krisis moneter melanda Indonesia, aset-aset dan utang perusahaan tersebut diperhitungkan semua. Pengusaha yang memiliki saham di sana banyak yang lari ke luar negeri untuk menyelamatkan duit mereka.
“Seluruh investor mendatangkan duit. Pengusaha-pengusaha banyak membawa duit keluar negeri, justru Beliau (Prabowo) pada saat itu membeli aset yang dikuasai oleh Hutani Lestari,” kata Syahrial saat ditemui wartawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Rabu, 20 September 2019.
Lahan milik Prabowo itu, kata Syahrial, berasal dari pembelian saham PT TLH milik Bob Hasan. Penjualan saham itu terjadi pada masa penjualan aset tunggakan kredit bank yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998 lalu.
Saat itu, menurutnya, banyak pengusaha asing yang menginginkan investasi di Hutani Lestari, dan tidak sedikit pula yang membawa asetnya ke luar negeri untuk menghindari krisis.
“Menurut saya Beliau itu pahlawan. Maaf saya tidak ke sana, ke mari (berpihak di pilpres). Orang lain membawa ke luar dia justru investasi di situ. Membeli aset-aset lokal. Kalau uangnya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas, Beliau menginvestasikannya di situ,” ujar Syahrial.
Dus, dengan membaca pengakuan-pengakuan jujur ini, kita menjadi tahu asal muassal dan bahkan jiwa patriotisme dan nasionalisme seorang Prabowo Subianto, sehingga selalu terdengar dari lisannya suara-suara anti-asing. Wallahu a’lamu a’lamu bi al-shawab. [mc]
Ciamis, 21 Februari 2018
Pukul 21.08 WIB.
*Moh. Ilyas, Penulis adalah pemerhati sosial politik, Tenaga Ahli DPR RI.
