Nusantarakini.com, Jakarta –
Riza Chalid adalah raja minyak, rekanan Petral (perusahaan importir minyak) selama hampir satu dasawarsa di rezim SBY. Riza begitu berkuasa mengatur dan meremot mulai dari pejabat negara sampai BUMN. Tanpa restu Riza, jangan harap bisa menduduki posisi direksi di BUMN Migas.
Ketika berganti rezim, Riza sempat meredup, Petral yang dianggap mafia migas di bubarkan atas rekomemdasi tim reformasi migas di bawah komando Faisal Basri. Tak lama berselang nama Riza kembali tersangkut di kasus Papa Minta Saham bersama Novanto. Sempat dinyatakan buron dan melarikan diri keluar negeri.
Tak butuh waktu lama bagi Riza kembali ke panggung politik. Dia terlihat hadir di acara yang di hadiri Presiden dalam sebuah acara partai Nasdem.
Pengamat hukum dan politik dari Indonesia Reforms Institut Martimus Amin menyampaikan bahwa bukan suatu hal yang aneh seorang buronan seperti Riza Khalid bisa hadir dalam sebuah acara Partai yang dihadiri oleh presiden Jokowi. Sebelumnya juga Menteri SDM Sudirman Said direshuffle dari kabinet karena membubarkan Petral perusahaan minyak rekanan pertamina.
“Tidak hanya itu, sebelumnya kita sempat digemparkan Wantimpres Presiden Jokowi diduduki Djan Darmadi alias Apiang bos judi Porkas,” tutur Amin di Kedai Kopi Perjoeangan, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Selasa, 24 Juli 2018.
Dalam diskusi bertema “Menyoal Kembalinya Riza Chalid Ke Panggung Politik Sang Raja Minyak Kembali Bertaji?” yang digelar Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPPI), Amin menduga bahwa pemerintahan Jokowi dikangkangi mafioso.
“Jokowi menampung para mafia tersebut untuk membekap dan mensukseskan agarJokowi terpilih kembali menjadi presiden,” ungkap pengacara yang menjadi Imam Komando Masyarakat Tertindas (QOMAT) ini.
Menurut Amin, kebijakan dan perilaku-perilaku Jokowi ini tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang baik, karena acap melawan perasaan publik (common sense).
“Padahal yang bersangkutan dipiih rakyat dan diamanatkan untuk menyelenggarakan tegaknya hukum dan keadilan ekonomi, kedaulatan bangsa dan negara. Bukan menampung kepentingan mafioso,” tandasnya. [mc]
