Nusantarakini.com, Jakarta –
Komite Pencegahan Korupsi Ibukota Jakarta (KPK Ibukota) adalah Tim Gubernur Bidang Pencegahan Korupsi. Tugasnya melakukan kajian, monitoring, menerima masukan masyarakat — tentang kebijakan Gubernur/ Wakil Gubernur dan implementasinya oleh aparatur Pemda. Lantas berikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, agar kebijakannya bersih dan akuntabel.
Jadi KPK Ibukota itu secara politik tidak netral. Secara kelembagaan tidak independen. KPK Ibukota mendukung Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandi Uno. Memonitor kebijakan mereka dan implementasinya oleh birokrasi. KPK Ibukota bekerja dalam sunyi, membantu mereka lakukan pencegahan korupsi dan menegakkan good governance.
Teman-teman tak akan melihat KPK Ibukota lakukan kerja-kerja heroik OTT seperti Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK Ibukota bukanlah KPK. KPK Ibukota bukan penegak hukum.
Tulisan saya di sosial media adalah opini pribadi, sharing informasi atas kebijakan-kebijakan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang saya yakini baik. Yang saya yakini dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja yang mau mengambilnya. Tulisan saya, tentu saja tidak saya klaim sebagai netral.
Kepada teman-teman yang mempertanyakan posisi saya. Yang berharap saya independen. Yang ingin saya menjaga jarak. Sekali lagi saya tegaskan, secara politik saya tidak netral. Saya aktif membantu dan menjadi pendukung Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandi. Menjadi bagian dari tim gubernur bidang pencegahan korupsi. Membantu memastikan agar kebijakan gubenur dan implementasi kebijakannya bersih dan bebas korupsi. [mc]
*Tatak Prapti Ujiyati, Anggota Komite Pencegahan Korupsi Ibukota Jakarta (KPK Ibukota).
