Nusantarakini.com, Jakarta –
Demontrasi HMI MPO Cabang Jakarta memperingati 20 tahun reformasi yang memakan korban luka-luka memantik keprihatinan berbagai kalangan. Jurhum Lantong, yang juga Wakil Ketua Umum PBB, menyayangkan cara-cara polisi yang tidak beranjak dari tradisi Orde Baru dalam menanggulangi aksi demo mahasiswa.
Dia menilai tindakan polisi seperti yang beredar di berbagai media terlihat brutal dan arogan.
“Aksi brutal yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polisi dalam menghadapi massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Jakarta pada Senin, 21 Mei 2018 di depan Istana, sangat memalukan. Hal itu terlihat sangat jelas dari aksi pemukulan oknum anggota Polisi di video atau gambar yang beredar di berbagai media,” katanya melalui siaran pers yang diterima NK.
“Mahasiswa dari HMI hanya menyampaikan kritik kepada pemerintahan Jokowi dalam memperingati runtuhnya rezim Soeharto saat 1998 silam. Namun, pihak polisi menanggapi mereka dengan cara-cara biadab dan sangat jauh dari fungsi kepolisian dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2, yang berbunyi: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Merespon peristiwa memalukan tersebut, Jurhum Lantong yang juga mantan aktivis HMI tersebut meminta aparat kepolisian supaya mengavaluasi anggotanya yang terlibat pemukulan para mahasiswa tersebut.
“Saya menilai pihak Kepolisian harus bertanggung jawab atas aksi “koboi” oknum anggota polisi terhadap aktifis HMI. Dan meminta kepada Kapolri Tito Karnavian, kepada Kapolda Metro Jaya, mesti lakukan evaluasi dan menindak tegas Kapolres Jakarta Pusat, karena lalai dalam penanganan aksi mahasiswa HMI,” pungkasnya. (htt)
