Warga Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, kecewa munculnya pemilih siluman hingga berdampak pada naiknya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2018 hingga 212%. Sementara Desa Lalampu 600%. Keberpihakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Morowali dituding sebagai tuan dibalik skenario drama ini.
Hal ini terjadi saat warga mengeluhkan ke pihak perangkat desa, soal banyaknya warga siluman yang bergentayangan di desa mereka, untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Morowali, Juni 2018.
“Kami sebenarnya bersyukur bila banyak warga yang tinggal di desa kami. Hanya saja, warga yang mengurus KTP itu banyak, tapi semuanya siluman alias tidak tampak alias hantu,” risau H Ahmad (55), warga setempat kepada wartawan, baru-baru ini.
H Ahmad menjelaskan, di Desa Bahomakmur, mulai ramai sejak dua tahun lalu. Sebelumnya hanyalah sebuah desa transmigrasi yang sepi dan jauh dari keramaian. Kini jumlah penduduk desa ini tidak jelas. Bisa kisaran sekitar 2.640 jiwa.
“Desa Bahomakmur dua tahun lalu, sangat sepi, tapi kini sudah padat penduduk, karena banyak pendatang ingin bekerja di perusahaan tambang,” kata dia.
Inilah awal permasalahan itu, sambung H Ahmad, bahwa warga yang mengurus KTP pada April 2018 lalu, di daftar kantor desa mencapai 80 hingga 100 warga per hari. Jumlah ini bahkan bertambah hingga Mei lalu mencapai 150 warga per hari.
Akibatnya, jumlah DPT 2018 di Desa Bahomakmur meningkat tajam capai 1.941 pemilih. Sementara data DPT pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu cuma 915 pemilih.
“Ada kabar jumlah warga mengurus pada Juni 2018 ini akan mencapai 1.000 lebih warga. Padahal kami warga desa tidak tahu siapa mereka,” sebut dia.
Warga desa lainnya, Syamsudin (52) asal Lombok ini juga menanyakan status warga yang bermukim di desanya kepada perangkat Desa Bahomakmur. Soalnya banyak warga pendatang memiliki Surat Keterangan pindah dari Disdukcapil, Disnaker dan Camat dari berbagai kecamatan, namun tidak menetap di desanya.
“Kebanyakan mereka belum memiliki KTP desa setempat. Tapi sudah menetap dengan mengandalkan Surat Keterangan Domisili dari Disdukcapil Morowali,” ungkap dia.
Anehnya lagi, kata Syamsudin, seperti diceritakan perangkat desa, banyak warga tinggal di luar kabupaten, juga ada yang tinggal di desa-desa lain Morowali, tetapi justru ramai-ramai mengurus KTP di Bahomakmur, sejak tiga bulan ini.
Pengakuan perangkat desa itu, jelas Syamsudin, pihak desa merasa kewalahan dengan data warga yang mengurus KTP di desa mereka.
“Data tersebut, kata perangkat desa itu, dititipkan pihak Disdukcapil juga ada pihak Disnaker dan Camat di Morowali, sejak tiga bulan ini,” sebut dia.
“Kabarnya, data warga mengurus KTP itu pihak Disdukcapil, Disnaker dan Camat di Morowali menitipkan ke pihak kecamatan dan diteruskan ke desa-desa. Sementara warganya tidak kelihatan batang hidungnya,” lanjut dia.
Ini diamini salah seorang perangkat desa, yang minta nama tidak disebutkan, mengatakan, jumlah DPT 2018 di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi memang meningkat tajam.
“Memang DPT 2018 Bahomakmur capai 1.941 pemilih. Padahal DPT Pilpres lalu cuma 915 pemilih. Kita tidak bisa berbuat banyak, karena disuruh mendata ulang DPT terbaru yang kami terima dari mereka,” aku lelaki ini, saat ditemui di masjid desa.
Banyaknya warga siluman ini juga terjadi di Desa Lalampu, kecamatan yang sama hingga naik 600%. Jumlah DPT mencapai 2.057 pemilih yang sebelumnya pada Pilpres 2014 cuma 304 pemilih.
Warga siluman juga ditemui di Desa Labota dengan jumlah DPT 2018 capai 1.577 pemilih. Padahal DPT Pilres 2014 cuma 587 pemilih. Sementara Desa Fatuvia 1.139 pemilih, sebelumnya Pilres 2014 cuma 796 pemilih.
Hal sama juga terjadi di Desa Keurea dengan jumlah DPT 2018 Pilkada Bupati Morowali capai 1.194 pemilih, sementara data DPT Pilres 2014 cuma 692 pemilih.
Uniknya, Desa Lalampu dengan DPT 2.057 pemilih, justru memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) cuma tiga lokasi. “Bayangkan jika satu TPS, sebanyak 685 warga terpaksa akan antri hingga larut malam,” kata Johan, warga Desa Lalampu.
Ketidakprofesional para pelaksana dan panitia Pilkada Bupati Morowali 2018 ini, kini dipertanyakan semua pihak. Hingga kini pihak berwenang tidak satu pun memberikan penjelasan kepada redaksi. Semoga drama Pilkada Bupati Morowali ini, cepat berakhir dengan damai dan bermartabat.*
