Nusantarakini.com, Jakarta –
Hari ini di Luwuk Banggai telah terjadi penggusuran dramatis dengan menggunakan kekuatan polisi secara massif atas tanah dan rumah warga. Penggusuran kali ini jelas terlihat dilakukan dengan cara keras dan meninggalkan cara persuasif yang kemudian menimbulkan keheranan bagi kita.
Seperti yang terpantau, ibu-ibu yang bertahan di jalanan untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan rumahnya, diserang dengan gas air mata dan letupan-letupan senjata yang jelas meneror dan mengintimidasi ibu-ibu yang lemah dan tertekan tersebut. Cara-cara seperti ini mengingatkan kita zaman kekerasan struktural di masa Orde Baru.
Ada dugaan besar bahwa di balik ngototnya pihak tertentu untuk melakukan penggusuran ditambah berjibunnya alat keamanan dan bungkamnya Bupati, tersembunyi kepentingan kapital besar dan kepentingan penguasa di sana, mengingat daerah Kabupaten Luwuk saat ini tumbuh menjadi daerah gas dan pertambangan penting. Di daerah itu terdapat Blok Senoro yang mengandung cadangan gas raksasa. Beberapa investor besar telah lama masuk dan tentu menuntut secara bisnis agar tersedia fasilitas bisnis yang besar pula. Karena itu, kota Luwuk akan disulap menjadi kota air yang sarat kapital yang didalamnya tentu telah bermain investor besar.
Oleh karena itu, kami meminta, stop penggusuran yang tidak manusiawi dan usut tuntas siapa di balik penggusuran sistematis yang diduga telah melanggar HAM ini.
Usut tuntas siapa investor yang akan membangun kota di atas penderitaan rakyat Luwuk Banggai yyang digusur dengan cara-cara yang meninggalkan rasa kemanusiaan ini. Usut juga dugaan adanya permainan hukum di balik dalih hukum dilakukannya penggusuran rakyat yang menyiksa begitu banyak rakyat itu.
Kami juga mengecam bungkamnya Presiden dan partai-partai serta media besar atas penderitaan yang menimpa rakyat Luwuk Banggai tersebut.
Jelas ada desain besar dan proyek raksasa di balik penggusuran warga yang sudah lama menetap di Tanjung yang menjorok ke laut Luwuk Banggai tersebut sehingga harus mengorbankan ribuan orang dan belasan hektar tersebut. Jangan tipu dan tindas rakyat!
SYAHRUL E. DASOPANG/Ketua Umum PB HMI 2007-2009
