Nusantarakini.com, Jakarta –
PRIHATIN. Dengan 30 fakta situasi dan kondisi Negara saat Ini, Pengamat Politik dan Hukum Independen yang kebetulan etnis Tionghoa, Kan Hiung alias Mr. Kan membeberkannya sebagai berikut:
Satu, tambah hutang jadi segunung dianggap main politik bagi yang menyebarkan, padahal ini fakta.
Dua, 800 anak perusahaan BUMN mau dijual, dan sejumlah besar bandara, pelabuhan, jalan tol ingin diserahkan ke pihak asing untuk dikelola.
Tiga, 4000 pulau ingin diserahkan ke pihak asing untuk diberi nama dan dikelola.
Empat, tidak mampu menghentikan kontrak Freeport dan masih banyak kekayaan sumber daya alam dikuasai pihak swasta dan pihak Asing; padahal jelas bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.
Lima, garam impor, gula impor, singkong impor, beras impor, sapi impor, gas LNG impor. Ini saja semua diimpor apalagi yang lainnya.
Enam, Rp.13.750 tukar 1 dollar AS sungguh prihatin atas nilai rupiah.
Tujuh, bangunan infrastruktur akhir-akhir ini banyak yang roboh dan tampak banyak yang masih amburadul.
Delapan, banyak pelaku dugaan korupsi tidak tampak diproses hukum, seperti kasus BLBI, E-KTP, pengadaan Alkes, lahan Cengkareng.
KASUS PAPA MINTA SAHAM SEBUTAN DUGAAN MUFAKAT KEJAHATAN, ke mana perginya saudara Muhammad Reza Chalid atas kasus ini? Namanya pun masuk daftar Panama papers.
Baru-baru ini ada sebuah kasus besar dugaan korupsi kondensat merugikan negara sekitar Rp. 35 triliun, saksi kunci direktur PT. TPPI Honggo Wendratmo dengan mudah melarikan diri dan jadi DPO.
Kasus dugaan korupsi kondensat ini terjadi sekitar tahun 2009, diusut oleh Kepolisian Republik Indonesia, Bareskrim pada tahun 2005, akhirnya Bapak Honggo keburu melarikan diri dengan mudah begitu saja. Ini sungguh membuat saya sangat prihatin.
Kasus korupsi reklamasi, ke mana perginya saudara Budi Nurwono dan Budi Setiawan yang dipanggil KPK?
Terpidana mati atas kasus narkoba terjadi pilih kasih, sisanya terpidana mati narkoba seperti hilang ditelan bumi, sehingga hukum tampak pilih kasih atau tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Sembilan, Tingkat kesejahteraan manusia se-ASEAN menurun terus menerus. Dahulu TOP ONE, sekarang TOP ONE se-ASEAN sudah diraih negara Singapore.
Sepuluh, kemiskinan semakin ekstrim, bisa kita ukur dari nilai UMP dan UMR.
Sebelas, kualitas pendidikan untuk rakyat kecil semakin tertinggal jauh, karena sekolah bagus biayanya semakin mahal.
Dua belas, kualitas tingkat teknologi canggih tertinggal semakin jauh.
Tiga belas, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyampaikan kajian rencana koruptor tidak dipidanakan. Masa iya tindakan kejahatan tanpa pidana? Rumusan hukum dari mana tindakan kejahatan tanpa pidana? Di negara China hukum mati saja masih ada sisa yang nekad, apalagi tidak dipidanakan. Jadi ini rumusan hukum seperti apa?
kata LBP cukup disita saja hartanya, padahal kita ketahui harta koruptor bisa ada di mana-mana, dahulu di bank Swiss, terbaru di panama papers.
Baru-baru ini Kabareskrim Bapak Ari Dono Sukmanto yang terhormat sempat menyampaikan kasus korupsi bisa dihentikan proses hukum jika ada pengembalian hasil korupsi. Menurut pengamatan saya, ini rumusan hukum pidana yang tidak pernah ada.
Menteri Wiranto baru-baru ini minta KPK menunda untuk mempertersangkakan calon kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi. Saya mau tanya, apa istimewanya seorang calon kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi?
Empat belas, banyak perusahaan BUMN yang merugi dan tidak bisa masuk di akal sehat. Tiga perusahaan besar BUMN sudah siap dijual, karena pembahasan sudah tuntas.
Tiga perusahaan tbk milik BUMN ini yang siap dijual ke pihak swasta adalah PT. Timah tbk, PT. Aneka Tambang Tbk (Antam), PT. Bukit Asam tbk (PTBA).
Lima belas, ada sebuah kasus besar 57000 PNS fiktif menghilang tanpa ada berita lagi dan kasus korupsi lahan Cengkareng jeruk makan jeruk Rp.668 miliar. PEMDA beli tanah milik sendiri, tidak ada satu pun tersangkanya sampai hari ini, ini sangat GILA.
Enam belas, dana haji dipakai, dana wakaf mau dipakai, Gaji PNS rencana akan dipotong 10% – 15%.
Tujuh belas, listrik naik sisa subsidi 450 watt saja, selebihnya cabut subsidi, PLN hutang juga menumpuk, BBM naik harga beberapa kali, subsidi sisa solar dan minyak tanah, bensin sudah mulai seperti menghilang karena mau isi kosong terus, ganti pertalite harganya tinggi.
Malahan PERTAMINA tahun 2017 pernah dikabarkan merugi Rp.12 triliun.
Delapan belas, pajak-pajak dinaikkan cukup banyak, cukup banyak yang mengeluh.
Sembilan belas, Negara sampai hari ini tidak mampu menyediakan air bersih sampai tercukupi, sebagian yang disuplai dari pihak swasta airnya masih tidak bersih, harus pakai filter segala, harga tinggi lagi.
Dua puluh, kemacetan dan banjir tetap saja semakin parah.
Dua puluh satu, E-KTP tetap amburadul.
Dua puluh dua, tidak mampu menerapkan sistem seluruh bank online dengan kantor pajak atau badan negara. Jadi saya amati cukup sia-sia tax amnesty, hanya dapat dana TA, namun sistem tidak diperbaiki secara maksimal.
Dua puluh tiga, permasalahan apartemen tetap tidak diperbaiki, hampir semua apartemen bermasalah, dugaan sangat kuat perbuatan melawan hukum atau tidak menjalankan perintah UU.
Dua puluh empat, isu rekening gendut tidak ada kabar lagi, Panama papers tidak ada proses hukum, beritanya pun seperti ditelan bumi.
Dua puluh lima, narkoba semakin gila. Di berita saya baca masuk sampai hitungan ratusan ton. Bangsa dan negara pun berpotensi hancur karena narkoba.
Dua puluh enam, sebuah kursi pejabat tinggi seperti posisi gubernur harus menghabiskan uang ratusan miliar dari pribadi dan mungkin dari kelompok. Ini mirip sistem bisnis atau buka pabrik. Saya kira ini sistem sudah salah total.
Dua puluh tujuh, baru-baru ini Wakapolri mengatakan, “Kalau naik gaji, anak buah saya tidak pungli.” Apakah ini penyampaian yang pantas?
Dua puluh delapan, hutang yang sudah menggunung atau sekitar Rp. 4.000 triliun tidak ada ada kejelasan bayarnya pakai apa? Siapa yang membayar? Dan apakah pejabat negara yang saat ini memberikan keputusan dan tindakan meminjam masih bertanggung jawab setelah mereka tidak lagi jadi pejabat?
Kita ketahui saat ini jumlah pendapatan APBN sekitar Rp. 2.080 triliun per tahun, sedangkan 2018 saya perkirakan untuk persiapan kewajiban bayar hutang pokok dan bunga saja bisa mencapai sekitar Rp. 800 triliun. Jika cocok berarti perkiraan saya sekitar 39% nilai APBN harus digunakan untuk persiapan bayar hutang.
Ada satu keheranan dari saya dan banyak teman-teman, kondisi seperti ini mengapa Menkeu Sri Mulyani bisa mendapat gelar menteri terbaik SE-JAGAT atau SE-DUNIA ?
Dua puluh sembilan, saya amati banyak sekali orang Indonesia yang sakit harus pergi ke luar negeri seperti ke Singapore dan Malaysia untuk berobat. Mengapa bisa begini? Kapan ini akan lebih baik?
Tiga puluh, dengan kondisi negara seperti di atas ini semuanya, saya sering membaca di media, Presiden Jokowi seperti suka memelihara kodok, malam minggu suka nonton film, suka pakai sandal jepit, baru-baru ini viral Presiden Jokowi latihan tinju.
Saya sangat PRIHATIN dan sedih sekali melihat tiga puluh fakta situasi dan kondisi keadaan negara seperti ini dan lain sebagainya.
Terkadang saya cerita ke teman-teman, karena keadaan seperti ini mungkin akan lebih baik jika saya yang ditakdirkan jadi calon Presiden.
Apakah bisa? Saya hanya mendapatkan bahan tertawaan, karena mereka bilang itu tidak akan mungkin terjadi, “Anda bisa gila.” Kata-kata seperti itu yang saya pernah dapatkan.
Apakah yang saya tulis semua diatas ini adalah HOAX atau POLITIK? Saya tidak ikut jadi kader partai apapun. Saya hanya ingin NKRI maju dan makmur. Saya hanya ingin selalu turut membela NKRI yang tercinta ini agar maju dan makmur. [rm]
*Kan Hiung, Pengamat Politik dan Hukum Independen.
