Nusantarakini.com, Jakarta –
Suka atau tidak, hari ini negara bangsa Indonesia sedang dijajah perekonomiannya oleh negara China. Entah sampai kapan penjajahan ini berlangsung. Inilah arsitektur ekonomi kolonial hasil warisan penjajah lama yg ditajamkan oleh penjajah baru China. Mereka “China” adalah teroris ekonomi yg hilir mudik di muka hidung kita tapi tak tampak nyata. Untuk kita sadari, teroris ekonomi ini lebih kejam dari teroris radikal. Teroris radikal hanya mampu membunuh beberapa manusia, sedangkan teroris ekonomi membunuh ekonomi ratusan juta rakyat Indonesia. Ini merupakan hasil kerjasama diplomatik pemerintah Indonesia yang kebablasan.
Untuk menjajah ekonomi Indonesia, China menggunakan modus Turnkey Project Management. Turnkey Project Management adalah sebuah model investasi yang ditawarkan dan disyaratkan oleh China kepada Indonesia dengan “sistem satu paket,” mulai dari top management, pendanaan dengan sistem Preferential Buyer’s Credit, materil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan jutaan tenaga (kuli) baik legal maupun ilegal didropping dari Cina. Hubungan bilateral Turnkey Project Management ini menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia, sebab sistem investasi satu paket ini sudah sukses dijalankan China di Tibet (Dalai Lama) dan di Afrika tepatnya di negara Zimbabwe dan Angola. Penjajahan China di Zimbabwe telah masuk ke sistem mata uang. Karena tidak mampu membayar utang ke China dalam jatuh tempo akhir Desember 2015, pada tanggal 1 Januari 2016 Zimbabwe telah menggunakan mata uang Yuan China sebagai mata uang nasional mereka. Kesepakatan ini sebagai solusi penghapusan utang.
Berbeda dengan Zimbabwe, di Angola, ekonomi negaranya saja yang dikuasai oleh China. Namun, banyak pengamat ekonomi internasional memprediksikan nasib Angola akan mengikuti jejak Zimbabwe. Saat ini China sedang terapkan sistem Investasi Turnkey Project Management di Indonesia melalalu 1.734 proyek. Ada dua aspek yang sangat rawan dari investasi Turnkey Project Management ini. Pertama tenaga kerja dan kedua utang-piutang. Masalah tenaga kerja, saat ini pembangunan pembangkit tenaga listrik di Purwakarta, hampir semua tenaga kerja mulai dari direksi hingga kuli didatangkan dari China. Begitu juga yang akan terjadi di Medan, China membawa sekitar 50.000 tenaga kerjanya. Bila investasi di Medan saja mendatangkan sekitar 50.000 orang, lalu berapa tenaga kerja lagi bakal migrasi melalui 1.734 proyek ?. Itu terlepas dari agenda bilateral yang menargetkan pertukaran sepuluh juta warga China dalam berbagai bidang pada dekade 2020 nanti.
Jika tenaga kerja China tidak kembali ke negara mereka dan beranak pinak di Indonesia otomatis mereka menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian terjadi persaingan budaya antara warga China dengan Indonesia, terjadi pertarungan mempertahankan siapa lebih dominan, mengingat jumlah terbsebut tidak sedikit. Tibet, Zimbabwe, dan Angola menjadi bukti penjajahan China. Masalah kedua adalah utang-piutang. Sudah berapa jumlah utang China yang dipinjamkan ke Indonesia dengan batas waktu jatuh tempo ? Saya khawatir NKRI yang kita cinta ini bernasib seperti Tibet, Zimbabwe, dan Angola, dan bahkan lebih buruk lagi akan dijajah secara fisik. Lalu bagaimana dengan nasib anak-cuci bangsa ini besok ?
Berangkat dari situasi yang saya gambarkan di atas, saya menawarkan sebuah solusi cantik untuk mengusir penjajahan China di Indonesia. Solusi ini tidak saya tujukan untuk Presiden Jokowi, tapi kepada siapa saja Calon Presiden RI di 2019 nanti agar salah satu visi-misinya, jika terpilih, akan membatalan kontrak bilateral secara sepihak yang tengah dijalankan dengan China. Pembatalan kontrak bilateral ini memang menjadi tantangan. Jika China menggugat Indonesia ke pengadilan arbitrase atas pembatalan kontrak sepihak dan meminta ganti rugi, saya yakin rakyat Indonesia akan bahu-membahu membayar kerugian China tersebut dengan satu tekad mengusir penjajahan (teroris ekonomi) China di Indonesia. [erc]
*Oleh : Dahlan Watihellu
